TIKTAK.ID – Awalnya patroli KRI Tjiptadi-381 memergoki kapal pencari ikan China mencuri ikan di Perairan Natuna. Kapal Coast Guard China tersebut memasuki Perairan Natuna tanpa izin. Pelanggaran terjadi pada Senin (30/12/19) di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Laporan tersebut berbuah Kemlu RI menyampaikan protes ke China serta memanggil Dubes China untuk Indonesia. Geng Shuang, selaku Juru Bicara Kemlu China memberikan respons atas pemanggilan Dubes China oleh Kemlu RI, juga atas Nota Keberatan RI ke China perihal perselisihan di Natuna. Berdasar penjelasan Geng, perairan di sekitar Spratly Islands (Kepulauan Nansha) masih dimiliki China. Dubes China telah menegaskannya ke Kemlu RI saat di Jakarta.
Beragam tanggapan mencuat tentang kondisi tersebut di dalam negeri, Presiden Jokowi berlaku tegas dengan tiada kompromi, lantas apa pendapat menteri-menterinya?
Baca juga: Situasi Terkini Perairan Natuna: China Tambah Kapal Coast Guard, TNI Kerahkan F-16
Ketegasan Presiden Jokowi lagi-lagi tentang menyerobot kedaulatan tiada kompromi. Ini sebagai respons masalah pelanggaran kapal pencari ikan dan coast guard yang memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.
“..Sekaitan dengan (Perairan) Natuna. Saya kira seluruh statement telah sangat baik bahwa tiada tawar menawar (bagi) kedaulatan (terhadap) teritorial negara kita,” jelas Jokowi, Senin (6/1/20) di Jakarta.
Pihak Istana telah berulang kali menyampaikan ketegasan Presiden Indonesia. Jokowi tegas menanggapi klaim China di perairan Natuna. Diplomasi damai ditempuh dalam penanganan klaim-klaim China di Natuna.
Baca juga: Nasib Natuna Di Antara Sikap Lunak Prabowo yang ‘Lebih TNI dari TNI’
Halaman selanjutnya…
