TIKTAK.ID – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hingga kini masih belum menentukan dukungan terhadap bakal calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, termasuk Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo mengaku hal itu lantaran delapan maklumat KAMI yang di antaranya berisi sorotan terhadap kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hingga praktik politik dinasti masih terjadi sampai saat ini.
“Oleh sebab itu, dalam perpolitikan sekarang, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dalam proses penentuan sekarang ini tidak berpihak kepada siapa pun juga karena kami fokus pada perjuangan kami untuk menyelamatkan Indonesia ini,” ungkap Gatot dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (7/5/23), seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Baca juga : NasDem Jamin Anies Bakal Lanjutkan Pembangunan IKN Jika Menang Pilpres 2024
Menurut Gatot, keputusan KAMI untuk tidak mendukung siapa pun dalam Pilpres 2024 bukan keputusan final. Dia menyebut KAMI bakal menunggu penetapan bakal calon presiden dan wakil presiden oleh KPU terlebih dahulu, seraya melihat rekam jejak para calon.
“Nanti kalau sudah ada keputusan, KAMI akan mendiskusikan apakah calon yang diusung dan partai yang diusung bisa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam maklumat KAMI,” jelas Gatot.
Adapun maklumat KAMI yang dimaksud salah satunya adalah menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk kriminalisasi hingga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepati sumpah jabatannya sebagai presiden RI. Selain itu, KAMI mendesak pemerintah, DPR, DPD, dan MPR menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara supaya tidak menyimpang dari jiwa, semangat dan UUD 1945.
Baca juga : JK Tak Yakin Koalisi Besar Bakal Terbentuk, Apa Alasannya?
Gatot mengeklaim sebagian maklumat KAMI di atas masih terjadi. Dia pun menilai hal itulah yang mendasari pihaknya belum ingin menyatakan dukungan terhadap bakal calon presiden yang sudah diumumkan oleh partai politik.
“Kesimpulannya adalah sekarang sudah terjadi perampokan hak-hak anak muda kita, karena hak-hak mereka nanti hilang dengan terjadinya korupsi di berbagai wilayah maka angka IPK [Indeks Persepsi Korupsi] kita rendah, telah terjadi eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, serta perusakan lingkungan hidup,” tutur Gatot.
“Kita lihat saja 600 hektare lebih untuk food estate sudah gundul sekarang. Padahal kita ini paru-paru dunia. Kemudian pelanggaran HAM, hukum semau-maunya, anggota KAMI pun sendiri ada yang kena,” imbuhnya.
