TIKTAK.ID – Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai NasDem kini sedang menjajaki sebuah koalisi untuk ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Koalisi Perubahan tersebut memutuskan untuk mengusung Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres). Ketiga partai politik (parpol) itu pun telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, bahkan angkanya sudah melebihi.
Untuk diketahui, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
“Sudah lebih, tiga partai ini untuk jumlah kursinya di DPR sebesar 28%. Syarat pencalonan sesuai presidential threshold hanya sebesar 20%,” ungkap Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, seperti dilansir SINDOnews, pada Jumat (10/2/23).
Baca juga : Pengamat Wanti-wanti Potensi Kudeta Jika Perpanjangan Jabatan Presiden Tak Muncul dari Rakyat
“NasDem 10,2% atau 59 kursi, Demokrat 9,4% setara dengan 54 kursi, dan PKS 8,7% atau 50 kursi, jadi total 163 kursi atau 28,3%,” imbuhnya.
Kemudian saat ditanya alasan Koalisi Perubahan melalui PKS masih mengajak Partai Golkar untuk bergabung, Kamhar menjawab silaturahmi dan komunikasi politik lintas partai merupakan sesuatu yang wajar. Dia menilai hal itu menjadi keniscayaan pada sistem politik multi partai.
“Koalisi Perubahan pun bersifat terbuka bagi parpol lain, sepanjang bisa menambah kekuatan dan saling menguatkan, bukan melemahkan,” tutur Kamhar.
Baca juga : Bandingkan Sistem Pileg Proporsional Terbuka dan Tertutup, PKB: Sama-sama Punya Celah Politik Uang
Menurut Kamhar, belajar dari pengalaman, dalam perjalanannya rekonfigurasi koalisi senantiasa terjadi apalagi bila Pilpres sampai dua putaran.
“Bahkan satu putaran saja juga terjadi rekonfigurasi koalisi pascapemilu. Yang sudah-sudah seperti itu, sehingga menjaga silaturahmi dan komunikasi politik lintas partai mutlak untuk dilakukan,” ucap Kamhar.
Lantas Kamhar menampik ajakan kepada Golkar untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan itu untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Airlangga Hartarto.
“Enggak,” ucapnya singkat.
Baca juga : Paspamres Beri Bantahan Usai Pria Ngaku Dianiaya Saat Ingin Ketemu Jokowi
Sebelumnya, PKS mengajak langsung Partai Golkar bergabung ke dalam Koalisi Perubahan yang digagasnya bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat. Ajakan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsy, setelah mengadakan pertemuan tertutup dengan jajaran pengurus pusat Partai Golkar.
