PKS Khawatir, Masih Ada Celah Paksakan Jokowi 3 Periode

TIKTAK.ID – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebut isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjabat 3 periode masih belum tertutup. Dia menilai peluang amandemen untuk mewujudkan Jokowi 3 periode tetap ada. Dia pun mengatakan bila berkaca dari kondisi sekarang, hal ini membahayakan.

Sebelumnya, rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah sudah menyetujui rencana menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tanpa melalui amandemen UUD 1945. Akan tetapi, partai-partai belum menyepakati bentuk payung hukumnya. Badan Pengkajian MPR sendiri mengusulkan PPHN dihadirkan lewat konvensi ketatanegaraan.

“Isu 3 periode tidak tertutup. Jadi tetap kita khawatir, apalagi ada pintunya tuh, konvensi ketatanegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada. Jika amandemen ada dengan kondisi yang sekarang yang agak tidak imbang, berbahaya,” ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/11/22), seperti dilansir Tempo.co.

Mardani menyatakan gerakan relawan yang terus menggaungkan Jokowi 3 periode tetap berjalan. Dia lantas menyarankan urusan calon presiden 2024 diserahkan kepada partai politik. Dia juga menolak pembahasan tiga periode dilakukan pada 2024, karena gagasan itu salah secara etika dan menyesatkan.

“Jika ingin melakukan pembahasan tiga periode, jangan yang 2024. Nanti, biar fair-lah, kita tak boleh membahas sesuatu yang dampaknya kepada diri kita. Namun kalau 2024, buat saya abuse of power,” tegas Mardani.

Untuk diketahui, pada Sabtu (26/11/22) lalu, Jokowi sempat menghadiri acara relawan bertajuk Nusantara Bersatu yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Teriakan “Jokowi Tiga Periode” pun menggema dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, Mardani mengimbau Jokowi supaya tidak melulu sibuk dengan relawan mendekati Pilpres 2024 ini. Dia menyebut Jokowi harus fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara.

“Haknya semua untuk berkumpul dan berserikat. Namun sebagai Presiden, mendekati Pilpres 2024, jangan lagi sibuk dengan relawan, melainkan fokus melaksanakan tugas sebagai Presiden dan Kepala Negara,” tutur Mardani.

Mardani mempertanyakan kehadiran Jokowi di acara tersebut. Sebab, kata Mardani, kedatangan Jokowi justru menjadi cap stempel bahwa gerakan yang digaungkan relawan, yakni tiga periode, merupakan gerakan yang dilegalkan.

“Presiden itu Kepala Negara loh. Jadi gerakan-gerakan yang membuat negara ini turun kelasnya mestinya ditolak oleh Presiden,” ucapnya.