TIKTAK.ID – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj mendesak Pemerintah agar mulai agresif dalam menyebarkan konsep Islam Nusantara, menjelang tahun politik Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Kemudian Said yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Islam Nusantara Foundation (INF) tersebut mewanti-wanti gejolak dan turbulensi politik saat ini. Dia lantas meminta semua warga supaya tidak lengah dan mudah terprovokasi.
“Pemerintah harus bisa lebih agresif dalam mempromosikan dan menyebarkan spirit Islam Nusantara ke seluruh penjuru dunia,” tutur Said di kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Minggu (27/11/22), seperti dilansir CNN Indonesia.
Baca juga : Bandingkan dengan Sikap Negarawan SBY, Demokrat Sebut Langkah Jokowi Endorse Capres ‘Tidak Etis’
Said menjelaskan, Islam Nusantara yang diadopsi dari keanegakaragaman budaya dan tradisi lokal adalah modal sosial Indonesia dalam pergaulan dunia. Dia pun yakin kalau Islam Nusantara dapat diterapkan di negara-negara di dunia sebagai pedoman berdemokrasi yang damai. Dia juga menganggap kerja kebangsaan, kemanusiaan, dan keberagaman yang ramah, damai, serta toleran, mampu dilakukan secara simultan.
“Ke depannya Islam Nusantara bakal mampu menjadi ikon perdamaian dan pelopor humanitarianisme beragama serta kemajuan peradaban,” terang Said.
Lantas Said mengimbau semua pihak agar berhenti bicara perbedaan agama, suku, ras, etnis, dan perbedaan lain dalam Pemilu. Sebab, kata Said, politik identitas sudah membawa luka sejak Pilpres 2019 silam.
Baca juga : RK dan Ganjar Pamer Foto Rambut Usai Heboh Kode Jokowi Soal Ciri Pemimpin
Oleh sebab itu, Said mengingatkan para politikus, partai politik, dan penyelenggaran Pemilu, supaya bisa mengutamakan keselamatan dan keutuhan bangsa, ketimbang kepentingan pragmatis lain.
“Tidak perlu bicara perbedaan agama, ras. Nanti ada Jawa, Sunda, Batak diungkit-ungkit lagi nanti,” ucap Said.
Lebih lanjut, Said berharap seluruh bangsa Indonesia tidak terpecah-belah, lantaran kondisi itu justru dimanfaatkan oleh kepentingan politik identitas yang menggerus kebinekaan dan kesatuan bangsa. Dia menganggap politik kebangsaan dan kemanusiaan merupakan politik tingkat tinggi yang harus dikedepankan dan ditegakkan.
Baca juga : Prabowo: Siapapun yang Jadi Presiden Tak Masalah yang Penting Bekerja untuk Rakyat
Said memaparkan, keseimbangan antara kepentingan people, planet, prosperity, dan peace, lalu kepentingan masyarakat, ekonomi, perdamaian dan kerja sama harus terjaga dengan baik, khususnya pada tahun politik.
“Kedaulatan tanah tumpah darah Indonesia secara teritorial, digital, financial, dan logical cultural harus dijaga, dilindungi, serta dirawat. Jangan biarkan siapa saja mengambilnya, meski hanya sejengkal,” tegas Said, mengutip Republika.co.id.
