Bandingkan dengan Sikap Negarawan SBY, Demokrat Sebut Langkah Jokowi Endorse Capres ‘Tidak Etis'

TIKTAK.ID – Semakin dekat dengan tahapan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, makin sering pula Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan endorse atau dukungan terhadap beberapa kandidat calon presiden (Capres). Jokowi menyampaikan endorse tersebut baik secara gamblang, maupun lewat berbagai isyarat.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan mengatakan bahwa apa yang Jokowi lakukan terhadap bakal calon penggantinya itu tidak etis, meski dilakukan secara tersirat.

“Tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya, meski dilakukan secara simbolik atau tersirat,” ungkap pria yang akrab disapa Irwan Fecho tersebut kepada wartawan, pada Senin (28/11/22), seperti dilansir Sindonews.com.

Kemudian Irwan membandingkan apa yang dilakukan Jokowi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjelang akhir masa jabatannya pada 2014 silam. Irwan menjelaskan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut tidak pernah melakukan endorse kepada kandidat Capres lain.

“Bahkan Partai Demokrat pada masa itu bisa bersikap netral. Sikap Presiden SBY merupakan negawaran, karena dapat memposisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik,” tutur legislator asal Kalimantan Timur tersebut.

Irwan pun menyarankan Jokowi untuk membebaskan masyarakat memilih pemimpin yang paling mereka yakini mampu mewakilinya, tanpa perlu dipengaruhi oleh segelintir kepentingan elite.

“Membebaskan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya adalah esensi dari demokrasi yang sehat dan substansial,” terang Irwan.

Irwan melanjutkan, harusnya sekelas presiden mampu menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan sekadar prosedural, namun juga substansial. Dia menilai menyampaikan isyarat-isyarat dukungan pada kandidat Capres itu bukan hal yang semestinya dilakukan oleh pemimpin sekelas presiden. Sebab, kata Irwan, hal itu akan menurunkan wibawanya sebagai Kepala Negara.

“Melakukan kode-kode semacam endorse yang dilakukan oleh selevel Presiden RI terhadap kandidat bakal Capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat. Seperti pribahasa, ‘menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri’. Tingkah Presiden Jokowi itu menjatuhkan wibawa dan martabat seorang Kepala Negara,” tegas Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tersebut.