TIKTAK.ID – Presiden Ceko, Milos Zeman telah memberi restu kepada 103 warga negaranya dengan pengecualian khusus, yang memungkinkan mereka untuk bergabung dengan militer Ukraina, seperti yang disampaikan kantor Kepresidenan Ceko pada Rabu (11/5/22), seperti yang dilansir Russian Today.
Sebelumnya, tercatat sekitar 400 sukarelawan warga Ceko telah mengajukan diri untuk bergabung dengan militer Ukraina melawan pasukan Rusia, menurut angka resmi yang dicatat Pemerintah.
Praha memerlukan izin khusus yang ditandatangani oleh presiden dan perdana menteri bagi warganya yang berniat bertugas di angkatan militer asing. Jika tidak, mereka dapat menghadapi tuntutan di negaranya dan berpotensi hukuman penjara lima tahun. Menurut media lokal, beberapa warga Ceko saat ini sudah bertempur di Ukraina.
Pengecualian dari sanksi pidana yang ditandatangani oleh presiden minggu ini adalah bagian dari kesepakatan yang dicapai dengan Perdana Menteri Petr Fiala pada Maret lalu. Pada saat itu, Zeman menentang pemberian izin kepada sukarelawan untuk bergabung dengan pasukan Ukraina. Namun, mengomentari keringanan pada Rabu, juru bicaranya mengatakan presiden menyukai semua bentuk dukungan untuk Ukraina.
Kementerian Pertahanan meninjau setiap kasus secara individual bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri sebelum meneruskan dokumen ke kantor presiden untuk selanjutnya disetujui. Dari 103 permintaan itu, merupakan sekitar seperempat dari jumlah total, katanya. Kantor Perdana Menteri mengatakan Fiala akan menandatanganinya.
Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2014, dan akhirnya Moskow menandatangani pengakuan atas Republik Donbass, Donetsk dan Luhansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis itu dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Sebaliknya, Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua Republik dengan paksa.
