TIKTAK.ID

Tag: perang Ukraina Rusia

  • Partai Ummat Ungkit Timnas Rusia dan Yugoslavia, Bandingkan Perlakuan FIFA ke Timnas Israel

    Partai Ummat Ungkit Timnas Rusia dan Yugoslavia, Bandingkan Perlakuan FIFA ke Timnas Israel

    TIKTAK.ID – Partai Ummat diketahui mempertanyakan perbedaan perlakuan FIFA terhadap Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 dengan Timnas Rusia dalam Piala Dunia 2022. Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menyebut FIFA sempat mencoret Rusia dari kompetisi sepak bola dunia akibat invasi ke Ukraina.

    “Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA juga mencoret Rusia dari keikutsertaan, usai Rusia dianggap melanggar nilai-nilai kemanusiaan dalam serangan militernya ke Ukraina,” ujar Ridho lewat keterangan tertulis, pada Rabu (29/3/23), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian Ridho juga mengenang kebijakan FIFA pada kualifikasi Euro 1992 silam. Dia menjelaskan bahwa ketika itu FIFA mencoret Yugoslavia dengan alasan kemanusiaan.

    Baca juga : Klaim KIB Pasti Bubar Jika Golkar Gabung KIR, Cak Imin: Ada Tanda-tanda

    Oleh sebab itu, Ridho mempertanyakan alasan FIFA tidak melakukan hal serupa terhadap Israel. Dia menyebut Indonesia tak dapat menerima kehadiran Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 karena amanat Pancasila.

    “Kita tidak dapat membiarkan sebuah bangsa yang setiap hari membunuhi bangsa Palestina secara keji untuk ikut terlibat dalam acara olahraga sepak bola terbesar di dunia,” tutur Ridho.

    Ridho lantas mendorong Pemerintah untuk terus melobi FIFA terkait kehadiran Timnas Israel. Dia menilai Pemerintah harus tegas menyatakan sikap agar Israel dicoret dari gelaran tersebut.

    Baca juga : Cak Imin Ungkap Potensi Demokrat Gabung KIR Jika AHY Tak Terpilih Jadi Cawapres

    “Sepak bola adalah ekspresi kemerdekaan suatu bangsa. Liga-liga sepak bola atau pertandingan olahraga antarnegara dilandasi atas dasar perasaan egaliter, persamaan, semangat persatuan, serta jauh dari nuansa xenofobia (ketakutan terhadap orang asing),” terang Ridho.

    Seperti diketahui, keikutsertaan Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 di Indonesia menuai kontroversi. Beberapa elemen masyarakat menyatakan menolak kehadiran Israel di Indonesia karena alasan konflik dengan Palestina.

    Gubernur Bali, I Wayan Koster turut mengumumkan menolak kedatangan Israel ke Indonesia. Hal itu pun berbuntut pada batalnya drawing Piala Dunia U-20 yang seharusnya dihelat pekan lalu di Bali.

    Baca juga : FX Rudi Nilai Sikap Ganjar Tolak Israel Justru Selamatkan Indonesia

    Setelah itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir menemui FIFA di Doha untuk berkomunikasi soal keikutsertaan Israel. Terbaru, FIFA telah memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

  • Demi Hemat Energi, Toko Kelontong di Finlandia Buka Bergiliran

    Demi Hemat Energi, Toko Kelontong di Finlandia Buka Bergiliran

    TIKTAK.ID – Finlandia mungkin harus membuka toko kelontong di negara itu secara bergiliran selama berjam-jam untuk mengurangi penggunaan energi mereka di musim dingin ini, operator jaringan negara itu mengatakan kepada outlet berita YLE pada Minggu (31/7/22). Dengan perkiraan kekurangan bahan bakar yang akan mereka alami, maka rumah tangga di Finlandia juga akan diminta untuk menurunkan konsumsi energi mereka, dlansir Russia Today.

    Menurut operator jaringan, sekitar 2.800 toko makanan di Finlandia perlu saling mengatur siapa yang akan tutup dan siapa yang akan tetap buka jika listrik dijatah di area tertentu. Kesepakatan semacam ini sangat penting di daerah pedesaan untuk memastikan bahwa semua gerai di satu kota atau desa tidak tutup pada saat yang sama, kata YLE.

    Finlandia tidak luput dari kenaikan biaya bahan bakar dan energi di seluruh Eropa, akibat sanksi Uni Eropa terhadap Rusia setelah Moskow mengirim pasukannya ke Ukraina pada Februari lalu. Pada Mei, negara itu mengajukan permohonan bersama dengan Swedia untuk bergabung dengan aliansi NATO dan telah menghentikan pasokan gasnya dari Rusia setelah menolak membayar komoditas tersebut dalam bentuk Rubel, seperti yang diminta Rusia untuk dilakukan oleh semua negara yang “tidak bersahabat”.

    Finlandia hanya menggunakan gas untuk menghasilkan sekitar 3,6 persen listriknya per angka dari tahun 2020, dengan sebagian besar daya yang dihasilkan di negara Nordik itu berasal dari hidro dan nuklir. Namun, hingga saat ini, Finlandia mengimpor hanya di bawah seperlima dayanya dari Rusia dan Estonia.

    Finlandia secara sukarela menurunkan jumlah listrik Rusia yang diimpornya pada April, dan diputus seluruhnya oleh pemasok Rusianya, RAO Nordic, yang mengatakan telah berhenti menerima pembayaran dari Finlandia.

    Reaktor nuklir terbaru negara itu, yang semula dijadwalkan dibuka pada 2009, juga belum beroperasi. YLE melaporkan bulan lalu bahwa reaktor tidak akan mulai memproduksi listrik sampai Desember, ketika diharapkan untuk memenuhi hampir seperenam dari permintaan negara. Kerusakan peralatan dan masalah teknis lainnya telah mengganggu proyek nuklir sejak pembangunannya dimulai pada 2005.

    Dengan krisis yang membayangi setelah tiba musim dingin di Finlandia, Pemerintah akan mendesak rumah tangga untuk menurunkan konsumsi mereka mulai Agustus dan seterusnya, seperti yang sudah terjadi di beberapa negara Eropa lainnya.

    Bersama dengan 26 negara anggota UE lainnya, Finlandia juga telah berkomitmen untuk secara sukarela menurunkan konsumsi gasnya sebesar 15 persen selama musim dingin, di bawah perjanjian yang dapat menjadi wajib jika blok tersebut menyatakan keadaan darurat.

  • Negara-negara Eropa Bersiap Berbagi Gas

    Negara-negara Eropa Bersiap Berbagi Gas

    TIKTAK.ID – Negara-negara Uni Eropa telah menyetujui rencana darurat untuk memangkas konsumsi gas sebagai persiapan untuk kemungkinan penghentian total pasokan gas dari Rusia ke blok tersebut, kata para diplomat kepada kantor berita Jerman DPA.

    Dengan tingkat ketergantungan pada gas Rusia yang bervariasi di antara negara-negara anggota, usulan Komisi Eropa telah mendapat kritik dari banyak Pemerintah di dalam anggota mereka sendiri.

    Rencana darurat akan membuat negara-negara anggota secara sukarela mengurangi konsumsi gas alam mereka sebesar 15 persen antara Agustus 2022 dan akhir Maret 2023, kata sumber tersebut.

    Harapannya adalah bahwa tindakan itu akan membantu “mengurangi dampak dari potensi penghentian total pasokan gas Rusia”, menurut DPA.

    Rencana itu kemungkinan akan disetujui selama pertemuan puncak para Menteri Energi Uni Eropa di Brussels pada Selasa (26/7/22), kata para diplomat.

    Kepala Kebijakan Energi Uni Eropa, Kadri Simson mengatakan dirinya berharap para menteri mencapai kesepakatan tentang penjatahan gas tersebut.

    Dia berpendapat bahwa pengumuman raksasa gas Rusia Gazprom akan memotong pasokan gas ke UE minggu ini karena untuk memperbaiki turbin pada pipa Nord Stream 1 itu “bermotif politik”.

    “Kami tahu bahwa tidak ada alasan teknis untuk melakukannya… Dan persis untuk alasan itu, pengurangan permintaan gas kami secara pre-emptive adalah strategi yang bijaksana,” tegas Simson.

    Usulan yang disebut “Hemat Gas untuk Musim Dingin yang Aman” telah diusulkan oleh Komisi Eropa seminggu yang lalu. Aturan ini mendesak semua negara anggota UE untuk menurunkan konsumsi gas mereka sebesar 15 persen untuk beralih ke energi terbarukan atau bahkan batubara, minyak dan tenaga nuklir, serta dengan menginstruksikan warganya untuk menjatah penggunaan energi mereka.

    Gagasan itu menyebabkan banyak protes di dalam blok, terutama di Eropa selatan. Menteri Transisi Ekologi Spanyol bersikeras bahwa rencana itu “belum tentu yang paling efektif atau paling efisien atau paling adil”, sementara Menteri Luar Negeri Portugal untuk Lingkungan dan Energi mengecamnya sebagai “tidak berkelanjutan” dan “tidak proporsional”.

    Prancis, Yunani, Italia, Hungaria, Denmark, Irlandia, Malta, Belanda, dan Polandia juga termasuk di antara negara-negara yang menentang pemotongan tersebut.

    Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen membela rencana itu lagi pada hari Senin (25/7/22), bersikeras bahwa blok itu “harus siap untuk skenario terburuk: penghentian total pasokan gas, cepat atau lambat”.

    Dalam sebuah wawancara dengan DPA, dia menggambarkan Moskow sebagai “bukan mitra yang dapat diandalkan untuk pasokan energi Eropa”, mengklaim bahwa “Gazprom sengaja menjaga tingkat penyimpanannya tetap rendah”. Perusahaan telah mengurangi atau memotong pasokan ke 12 negara anggota UE, tambah Von der Leyen.

    Von der Leyen menyatakan keyakinannya bahwa para Menteri Energi UE akan mendukung rencana tersebut, karena mereka “memahami tanggung jawab mereka” untuk melihat Eropa dengan aman selama musim dingin.

    Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menolak klaim bahwa pasokan gas ke Uni Eropa dapat terputus sepenuhnya. Terlepas dari ketegangan dalam hubungan antara Moskow dan Brussel atas operasi militer Rusia di Ukraina, Gazprom “siap untuk memompa sebanyak yang diperlukan”, tetapi UE-lah yang “menutup semuanya sendiri”, katanya.

  • AS Khawatir Krisis Gas Akan Pecah Uni Eropa

    AS Khawatir Krisis Gas Akan Pecah Uni Eropa

    TIKTAK.ID – Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden khawatir krisis gas yang menimpa Uni Eropa karena menurunnya pasokan gas dari Rusia akan merusak persatuan di blok tersebut.

    Menurut salah satu sumber, Koordinator Presiden AS untuk Energi Global, Amos Hochstein telah berangkat ke Paris dan Brussel untuk membahas rencana darurat AS-Eropa jika terjadi kekurangan gas di musim dingin nanti.

    “Dampaknya di Eropa bisa menjadi bumerang ke AS, melonjaknya harga gas alam dan listrik,” lapor CNN, merujuk pada pejabat AS yang tidak disebutkan namanya. “Ini juga akan menjadi ujian utama ketahanan dan persatuan Eropa melawan Rusia.”

    Minggu ini, Washington juga bermaksud untuk membahas dengan Eropa cara-cara meningkatkan produksi tenaga nuklir. Secara khusus, Amerika Serikat berharap dapat meyakinkan Pemerintah Jerman untuk menunda rencananya menghapus penggunaan tenaga nuklir secara bertahap dan untuk memperpanjang pengoperasian tiga pembangkit listrik tenaga nuklirnya, seperti yang dilansir TASS.

    Pada Senin kemarin, raksasa energi Rusia, Gazprom mengumumkan bahwa mereka harus menangguhkan pengoperasian turbin buatan Siemens lainnya karena telah mencapai titik perbaikan. Hal ini akan mengakibatkan kapasitas stasiun kompresor Portovaya turun menjadi hampir setengahnya -dari 67 menjadi 33 juta meter kubik per hari. Presiden Rusia, Vladimir Putin memperingatkan tentang hal itu pekan lalu.

    Pipa Nord Stream hanya beroperasi pada kapasitas 40 persen (67 juta meter kubik per hari) sejak pertengahan Juni karena keterlambatan pengembalian turbin Siemens yang dikirim untuk perbaikan ke Kanada. Menyusul banyak permintaan dari Jerman, Kanada setuju untuk mengembalikan turbin yang diperbaiki pada 9 Juli. Namun, Gazprom mengatakan masih ada masalah yang belum terselesaikan mengenai sanksi UE dan Inggris, yang harus diselesaikan sebelum turbin dapat dikirim dan dipasang di Rusia dan turbin lainnya dapat dikirim untuk perbaikan.

    Komisi Eropa mengklaim bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencakup peralatan untuk transit gas.

    Harga gas di Eropa selama perdagangan selama ini naik di atas $ 2.300 per 1.000 meter kubik untuk pertama kalinya sejak 8 Maret pada Rabu (27/7/22) di tengah pengurangan pemompaan melalui Nord Stream, menurut data ICE London.

    Harga kontrak berjangka Agustus di hub TTF di Belanda naik menjadi $2.307 per 1.000 meter kubik atau 220 Euro per MWh.

    Menanggapi krisis gas yang dialami Uni Eropa, blok tersebut memutuskan untuk memangkas pemaikaian gas 15 persen, yang disebut “Hemat Gas untuk Musim Dingin yang Aman”. Dengan aturan itu negara Uni Eropa menginstruksikan warganya untuk menjatah penggunaan energi mereka, seperti dilansir dari Russia Today.

    Namun keputusan itu memicu banyak protes. Menteri Transisi Ekologi Spanyol bersikeras bahwa rencana itu “belum tentu yang paling efektif atau paling efisien atau paling adil”, sementara Menteri Luar Negeri Portugal untuk Lingkungan dan Energi mengecamnya sebagai “tidak berkelanjutan” dan “tidak proporsional”.

    Prancis, Yunani, Italia, Hungaria, Denmark, Irlandia, Malta, Belanda, dan Polandia juga termasuk di antara negara-negara yang menentang keputusan tersebut.

  • Tanpa Gas Rusia, Jerman Kemungkinan Angkat Bendera Putih

    Tanpa Gas Rusia, Jerman Kemungkinan Angkat Bendera Putih

    TIKTAK.ID – Menteri Ekonomi Jerman, Robert Habeck mengatakan bahwa negaranya akan tetap mengubur jalur pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia, yang dibangun untuk menyuplai gas melalui Laut Baltik, meskipun ada kekhawatiran akan terjadi gangguan pasokan gas ke negaranya.

    Pembangunan pipa gas Nord Stream 2 rampung pada tahun lalu, tetapi Berlin menghentikan sertifikasinya tak lama setelah Rusia meluncurkan operasi militernya ke Ukraina pada akhir Februari.

    Habeck mengatakan kepada penyiar Jerman ZDF pada Kamis lalu bahwa negaranya harus menghemat gas alam dan terus mengurangi ketergantungannya pada pasokan gas dari Rusia, seperti yang dilansir Russia Today, Jumat (22/7/22).

    Dia mengesampingkan penggunaan Nord Stream 2 dengan mengatakan, “Hal itu akan memaksa Jerman menaikkan bendera putih.”

    Komentar Habeck muncul setelah raksasa gas Rusia Gazprom melanjutkan pengiriman melalui Nord Stream 1 pada Kamis setelah penutupan 10 hari untuk pemeliharaan tahunan. Gazprom mengurangi aliran gas di pipa itu pada bulan lalu dengan alasan perbaikan.

    Beberapa pejabat Jerman menyatakan bahwa penutupan itu bermotif politik dan menyuarakan kekhawatiran bahwa Moskow dapat memotong pasokan gas sepenuhnya sebagai tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan oleh UE kepada Rusia atas serangan ke Ukraina.

    “Kami harus menerima bahwa [Vladimir] Putin menggunakan tuas gas ini untuk melawan kami,” kata Habeck kepada ZDF, merujuk pada pernyataan Presiden Rusia.

    Uni Eropa sebelumnya mengumumkan rencana penghentian penggunaan gas Rusia pada 2030, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, minggu ini, mendesak anggota blok tersebut untuk memangkas penggunaan gas mereka sebesar 15 persen dari Agustus hingga akhir Maret nanti. Sementara Spanyol, Portugal dan Yunani mengatakan mereka menentang skema penjatahan gas yang diusulkan tersebut.

    Habeck telah berulang kali memperingatkan bahwa penghentian segera pasokan gas Rusia akan sangat merugikan ekonomi Jerman dan menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan di negara tersebut.

    Sebelum Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, Jerman mengimpor energi gas alam berbagai bentuk dari Rusia sebesar 55 persen. Kini setelah dijatuhkannya sanksi saat Rusia menyerang Ukraina, impor gas Jerman dari Rusia turun hingga 27 persen. Hingga akhir Juni, Jerman hanya bergantung pada impor Rusia untuk sekitar seperempat kebutuhan gasnya.

  • Jenderal Sanders: Inggris Harus Siapkan Tentaranya Bantu Ukraina Perangi Rusia

    Jenderal Sanders: Inggris Harus Siapkan Tentaranya Bantu Ukraina Perangi Rusia

    TIKTAK.ID – Kepala Staf Umum Inggris yang baru, Jenderal Patrick Sanders mengatakan bahwa pasukan Inggris harus bersiap untuk berperang sekali lagi di Eropa, seperti yang dikutip Sky News.

    Sanders, yang pertama kali menjalankan tugas barunya pada 13 Juni, mengklaim bahwa “invasi Rusia ke Ukraina” menggarisbawahi “tujuan inti pasukan Inggris untuk melindungi Inggris dengan siap berperang dan memenangkan perang di darat”.

    “Sekarang ada keharusan yang membara untuk membentuk Angkatan Darat yang mampu bertempur bersama sekutu kami dan mengalahkan Rusia dalam pertempuran,” tulis sang Jenderal dalam suratnya, yang dikutip di seluruh media Inggris, seperti yang dilansir Russia Today.

    Sanders menekankan bahwa dia mengambil alih tanggung jawab barunya selama “era baru ketidakamanan”. Dia juga mengklaim sebagai Kepala Staf Umum pertama sejak 1941 “yang mengambil alih komando Angkatan Darat di bawah bayang-bayang perang darat di Eropa yang melibatkan kekuatan seluruh benua”.

    “Kami adalah generasi yang harus mempersiapkan Angkatan Darat untuk berperang di Eropa sekali lagi,” klaim Sanders.

    Sehari setelah kembali dari Kiev, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menulis di The Times pada Sabtu (19/6/22), mengklaim: “Saya khawatir kita perlu menguatkan diri kita sendiri untuk perang yang panjang, karena {Presiden Rusia Vladimir} Putin melakukan kampanye pengurangan, mencoba untuk menggiling turunkan Ukraina dengan kebrutalannya.”

    Menurut pendapat Johnson, semuanya sekarang tergantung pada “apakah Ukraina dapat memperkuat kemampuannya untuk mempertahankan wilayahnya lebih cepat daripada Rusia dapat memperbarui kapasitasnya untuk menyerang” dan oleh karena itu tujuan utama pendukung Barat terhadap Kiev adalah “untuk meminta waktu di pihak Ukraina”.

    Dia lalu menguraikan langkah-langkah utama untuk memenuhi tujuan ini: pasokan senjata lebih lanjut, pelatihan pasukan Ukraina, mendukung “kelangsungan hidup” negara Ukraina, mengembangkan rute ekspor darat alternatif untuk Ukraina dan mendapatkan stok biji-bijian dari pelabuhan Ukraina.

    “Kami tahu Putin tidak akan berhenti membelah Ukraina. Baru minggu lalu, dia membandingkan dirinya dengan Peter the Great dan memberikan hak abadi kepada Rusia untuk ‘mengambil kembali’ wilayah mana pun yang pernah dihuni oleh ‘Slavs’, sebuah doktrin yang akan memungkinkan penaklukan wilayah Eropa yang luas, termasuk sekutu NATO,” ujar Perdana Menteri Inggris memperingatkan.

    Pejabat Rusia sebelumnya telah membantah niat untuk menyerang negara lain.

    Inggris telah menjadi salah satu pendukung utama Kiev di Eropa dalam perjuangannya melawan Rusia. Inggris telah menjanjikan lebih dari £1,3 miliar ($1,6 miliar) untuk dukungan ekonomi dan kemanusiaan ke Ukraina dan memberikan Kiev, antara lain, lebih dari 5.000 rudal anti-tank NLAW dan sistem peluncuran roket jarak jauh.

    Moskow secara konsisten memperingatkan Barat agar tidak “memompa” Ukraina dengan senjata, dengan mengatakan bahwa itu hanya akan memperpanjang konflik dan menciptakan masalah lebih lanjut. Itu juga memperjelas bahwa mereka menganggap senjata asing di wilayah Ukraina sebagai target yang sah.

  • Anggota Parlemen Eropa: Barat Berhak Beri Ukraina Senjata Nuklir

    Anggota Parlemen Eropa: Barat Berhak Beri Ukraina Senjata Nuklir

    TIKTAK.ID – Dilansir Russia Today, anggota Parlemen Eropa dan mantan Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski mengatakan bahwa Barat berhak memberi senjata nuklir ke Ukraina untuk membantu perlawanannya melawan Rusia.

    “Barat memiliki hak untuk memberikan hulu ledak nuklir kepada Ukraina sehingga dapat melindungi kemerdekaannya,” kata Sikorski kepada Espreso TV Ukraina pada Sabtu (11/6/22).

    Sikorski, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Polandia antara 2007 dan 2014, berpendapat bahwa Rusia telah melanggar Memorandum Budapest.

    Berdasarkan dokumen 1994 yang ditandatangani oleh Ukraina, Rusia, Inggris, dan AS, Kiev setuju untuk menyerahkan persenjataan nuklir era Sovietnya. Para penanda tangan berjanji untuk “menghormati kemerdekaan dan kedaulatan dan perbatasan Ukraina”.

    Pada Minggu (12/6/22), Sikorski mengulangi apa yang pernah disampaikannya, menuduh Presiden Rusia, Vladimir Putin mengancam Ukraina dengan senjata nuklir dan dengan alasan bahwa Barat harus “membujuk” dia agar tak melakukan hal itu.

    Bulan lalu, Jubir Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexey Zaytsev membantah bahwa Moskow berencana menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Dia mengatakan sebaliknya bahwa tudingan tersebut adalah “kebohongan yang disengaja”.

    “Tidak akan ada pemenang dalam perang nuklir, dan itu tidak boleh terjadi,” katanya.

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengemukakan Memorandum Budapest selama konferensi keamanan di Munich, Jerman pada 19 Februari. Dia memperingatkan bahwa pengaturan itu “tidak akan berfungsi” lagi kecuali keamanan negara dijamin sepenuhnya.

    “Ukraina menerima jaminan keamanan sebagai imbalan atas pembuangan potensi nuklir terbesar ketiga di dunia. Kami tidak memiliki senjata seperti itu. Kami juga tidak memiliki jaminan,” kata Zelensky.

    Putin mengatakan pada Maret bahwa akuisisi senjata nuklir oleh Ukraina akan menimbulkan “ancaman nyata” bagi Rusia.

    Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan akhirnya Moskow mengakui kemerdekaan Republik Donbass, Donetsk dan Luhansk.

    Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis tersebut sebenarnya dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam Ukraina.

    Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Namun sebaliknya, Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua Republik dengan paksa.

  • Kiev Ancam Lakukan Tindakan Mengejutkan Bila AS Batal Kirim Sistem Roket

    Kiev Ancam Lakukan Tindakan Mengejutkan Bila AS Batal Kirim Sistem Roket

    TIKTAK.ID – Kiev akan melakukukan sesuatu yang mengejutkan, jika AS gagal mengirimkan beberapa peluncur roket untuk melawan Rusia, kata seorang pembantu Presiden Volodymyr Zelensky, Alexey Arestovich pada Senin (31/5/22). Hal itu disampaikan Alexey sebagai respons atas pernyataan Presiden AS Joe Biden, yang mengatakan AS tidak akan mengirim roket jarak jauh ke Ukraina yang dapat menghantam Rusia.

    Dilansir dari Russia Today, Washington dilaporkan di ambang meningkatkan upaya mempersenjatai Ukraina dengan senjata yang lebih berat. Arestovich, tokoh kunci Ukraina tentang urusan militer, menguraikan tanggapan Kiev terhadap sebuah skenario, bila senjata tidak dikirimkan seperti yang diharapkan.

    “Keputusan tentang sistem akan segera datang, dan kami akan memahami apakah mereka akan memasoknya atau tidak,” katanya. “Jika tidak, kita akan memiliki amukan yang patut dicontoh.”

    AS diperkirakan akan mengirimkan dua jenis sistem roket ke Ukraina, M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) dan M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Keduanya dapat meluncurkan rudal balistik taktis dengan jangkauan hingga 300 km, tetapi jenis amunisi yang lebih terjangkau bagi mereka adalah roket jarak pendek yang dapat ditembakkan secara bertubi-tubi.

    Pada Senin kemarin, Biden mengatakan bahwa AS “tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina yang dapat menyerang Rusia”. Dia tidak merinci, tetapi banyak orang, termasuk Arestovich, percaya bahwa dia mengacu pada amunisi, bukan peluncur.

    “Tujuh puluh kilometer lebih dari cukup bagi kami,” katanya, mengacu pada jangkauan proyektil yang lebih kecil.

    Laporan media mengatakan para pejabat AS enggan memasok rudal jarak jauh yang dapat digunakan untuk menyerang sasaran di Rusia karena kekhawatiran bahwa Moskow akan menganggapnya sebagai eskalasi besar.

    Rusia menyalahkan pasukan Ukraina atas beberapa insiden lintas perbatasan yang melukai warga sipil dan menyebabkan kerusakan di dalam wilayah Rusia. Kiev tidak mengklaim kredit atau menyangkal bertanggung jawab atas mereka.

    Ukraina memiliki beberapa peluncur roket buatan Soviet di gudang senjatanya tetapi mengklaim bahwa sistem Amerika akan memberikan keuntungan di medan perang.

    Pasukan Ukraina telah mundur di timur bulan ini, menyerahkan wilayah yang diklaim sebagai milik mereka oleh Republik-republik yang didukung Rusia di wilayah Donbass.

    Kiev juga mengalami kemunduran di Mariupol, dengan lebih dari 2.000 tentara menyerah kepada pasukan Rusia setelah menghabiskan berminggu-minggu di bawah kepungan pasukan Rusia.

    Rusia menyerang negara tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014. Yaitu Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis, yang dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri dari negara Ukraina. Akhirnya Moskow mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.

    Sejak itu Kremlin menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

  • Rusia Berhasil Kuasai Sejumlah Kota di Ukraina

    Rusia Berhasil Kuasai Sejumlah Kota di Ukraina

    TIKTAK.ID – Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pasukan Rusia bersama dengan orang-orang dari Republik Rakyat Donetsk dilaporkan berhasil menguasai kota Liman di Ukraina. Sebelumnya, pada Kamis lalu, Penasihat Utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Alexey Arestovich mengakui selama siaran langsung bahwa pasukan Ukraina telah kalah di sejumlah kota.

    Dilansir Russian Today, Jubir Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengumumkan pada Sabtu (28/5/22) bahwa Liman telah “sepenuhnya dibebaskan dari cengkeraman nasionalis Ukraina”.

    Tepat sebelumnya, Ukraina mengakui jatuhnya Liman, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba menggambarkan situasi di Donbass sebagai “sangat buruk” bagi pasukan Ukraina selama pertemuannya dengan sekutu Barat di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos.

    Sementara itu, Zelensky mengisyaratkan selama panggilan video di WEF bahwa dia sekarang bersedia untuk duduk bernegosiasi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Ia juga menggambarkan Kepala Negara Rusia sebagai delusi, dengan mencatat bahwa dia masih satu-satunya pejabat Rusia yang layak diajak bicara. Menurut Presiden Ukraina, jika Putin “mampu mewujudkan” apa yang disebut Zelensky sebagai kenyataan, “maka, mungkin, kita dapat mencoba dan menempuh cara diplomatik, kecuali jika sudah terlambat”.

    Ketika dimintai komentar atas pernyataan terbaru Zelensky, Jubir Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Moskow meragukan bahwa kepemimpinan Ukraina benar-benar bersedia untuk merundingkan perdamaian. Pejabat Rusia menunjukkan bahwa “pembicaraan telah dibekukan setelah keputusan oleh dan sesuai dengan sikap pihak Ukraina”.

    Peskov juga mengklaim bahwa pejabat tinggi Ukraina memiliki kebiasaan untuk terus-menerus membuat “pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang membuat tidak mungkin untuk sepenuhnya memahami niat [mereka] dan apakah [mereka] siap untuk mengambil pendekatan yang bijaksana dan mengakui keadaan sebenarnya dari persoalan ini”.

    Sementara itu, pada Jumat malam kantor Presiden Ukraina menerbitkan pidato video Zelensky yang mengomentari kemajuan terbaru pasukan Rusia. Namun, Presiden Ukraina itu bersikeras bahwa “Donbass akan menjadi Ukraina”, dan bersumpah untuk merebut kembali wilayah itu dengan paksa.

    Pidato Zelensky bertepatan dengan laporan di beberapa media AS yang mengklaim bahwa Pemerintahan Biden telah memberikan lampu hijau untuk mengirimkan sistem roket peluncuran ganda jarak jauh buatan AS ke Ukraina. Kiev telah lama meminta sistem M270 MLRS dan M142 HIMARS dari sekutu Amerikanya, dengan alasan bahwa senjata ini dapat membantu membalikkan keadaan di tengah serangan Rusia di Donbass.

    Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Bloomberg pada Jumat kemarin, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga meminta sekutu Ukraina untuk memberi Kiev M270 MLRS, yang, di matanya, adalah senjata yang dapat membantu militer Ukraina “mempertahankan diri melawan Rusia dan ke sanalah dunia harus pergi”. Namun, bagaimanapun Johnson, berhenti menjanjikan salah satu MLRS yang dimiliki oleh militer Inggris.

    Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, telah memperingatkan Washington agar tidak memberikan sistem rudal kepada Kiev yang dapat digunakan untuk menyerang wilayah Rusia.

  • Polandia: Dana Bantuan yang Dijanjikan Uni Eropa untuk Pengungsi Ukraina Belum Cair

    Polandia: Dana Bantuan yang Dijanjikan Uni Eropa untuk Pengungsi Ukraina Belum Cair

    TIKTAK.ID – Polandia gundah, dana yang dijanjikan UE untuk membantu menampung lebih dari 3 juta pengungsi Ukraina belum juga cair, bahkan dana yang dijanjikan tersebut tak seberapa jika dibandingkan dengan gelombang besar orang yang melarikan diri dari bekas Republik Soviet itu.

    Tak satu pun dari 144,6 juta Euro yang dijanjikan Komisi Eropa untuk membantu Warsawa melewati krisis Rusia-Ukraina telah ditransfer, kata Wakil Menteri Dalam Negeri Polandia, Pawel Szefernaker kepada Kantor Pers Polandia dalam sebuah artikel yang diposting pada Sabtu (28/5/22). Mengingat bahwa Polandia akan mengeluarkan biaya miliaran Euro sejauh ini sebagai tujuan utama bagi para pengungsi Ukraina, dukungan UE yang telah dijanjikan sejauh ini masih jauh dari cukup, tambahnya, seperti yang dilaporkan Russian Today.

    Menurut perkiraan PBB, lebih dari 3,5 juta warga Ukraina yang melarikan diri dari pertempuran di negara mereka telah menyeberang ke negara tetangga Polandia sejak Rusia memulai serangan militernya terhadap Kiev tiga bulan lalu. Beberapa dari pengungsi itu melanjutkan perjalanan ke negara lain.

    Polandia tidak memiliki kontrol perbatasan dengan negara-negara lain yang disebut Area Schengen, dan negara-negara Uni Eropa mengizinkan warga Ukraina untuk tinggal sementara selama tiga tahun. Warsawa memperkirakan bahwa lebih dari 3 juta orang Ukraina tetap tinggal di Polandia, dan sekitar setengah dari mereka akan mempertimbangkan untuk menetap lebih lama di negara itu.

    UE berencana untuk memanfaatkan dana yang tidak terpakai dari anggaran sebelumnya dan dari program pemulihan Covid-19 ke Polandia untuk membayar bantuan pengungsi, kata Kantor Pers Polandia.

    Jubir Komisi Eropa, Anittaa Hipper mengatakan kepada media bahwa perjanjian subsidi dengan Polandia harus diselesaikan terlebih dahulu. Bahkan jika dan ketika uang itu tiba, itu tidak akan memenuhi kebutuhan keuangan Warsawa.

    “Langkah-langkah yang dirujuk oleh Komisi Eropa bukanlah tindakan tambahan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Szefernaker, menambahkan “Ini adalah sumber daya yang dialihkan dari berbagai dana lain yang sudah ada dalam anggaran Uni Eropa.”

    Dia menambahkan bahwa pengalihan dana tersebut akan memaksa Polandia untuk meninggalkan proyek-proyek lain dan akan jauh dari cukup untuk membayar masuknya pengungsi.

    Pemerintah Polandia telah memberi pengungsi Ukraina perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya secara gratis. Sekitar 80 persen pengungsi dilaporkan ditempatkan di rumah-rumah pribadi warga Polandia.

    “Sejak awal, kami mengatakan bahwa bantuan yang kami berikan mencapai miliaran Euro, bukan jutaan,” kata Szefernaker. “Bantuan UE untuk negara-negara yang membantu pengungsi juga harus berjumlah miliaran Euro.”