TIKTAK.ID – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, buka suara terkait insiden pengerahan aparat dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Untuk diketahui, pengukuran lahan tersebut dalam rangka pembangunan Bendungan Bener di Purworejo.
Said meminta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, agar meniru gaya persuasif Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Said mengklaim gaya persuasif Jokowi mampu memindahkan ratusan pedagang kaki lima di Solo tanpa gesekan apa pun. Said mengatakan meski pendekatan yang dilakukan Jokowi memerlukan waktu panjang, tapi hal itu disambut senang oleh pedagang kaki lima di Solo.
“Ketika itu, Bapak Jokowi sebagai Wali Kota Solo secara dialogis dan persuasif bisa memindahkan pedagang-pedagang kaki lima di Kota Solo. Bahkan disambut gembira seperti festival atau karnaval. Cara-cara yang sama seharusnya juga dapat dilakukan dalam kasus Desa Wadas,” tutur Said dalam diskusi daring, Rabu (9/2/22), seperti dilansir Republika.co.id.
Baca juga : Populi Center: 86 Persen Warga DKI Puas dengan Kepemimpinan Anies Baswedan
Kemudian Partai Buruh mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat Desa Wadas. Said menegaskan, berbagai tindakan kekerasan bertentangan dengan UU Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia.
“Kami berharap dalam waktu secepatnya pihak aparat keamanan bisa melepaskan ibu-ibu dan bapak-bapak yang tanda petik ditahan. Kami masih mencari keberadaan petani dan masyarakat Wadas ditahan di mana,” terangnya.
Selain itu, Partai Buruh juga mendesak Ganjar dan Kapolda Jawa Tengah untuk membangun kembali dialog dan pendekatan persuasif kepada masyarakat Desa Wadas. Said pun meminta mereka menghentikan dulu pendekatan keamanan di Desa Wadas.
Baca juga : Alasan Cak Imin Pede Nyapres, Meski Hasil Survei Tak Moncer
“Tidak dapat dijadikan alasan pembangunan strategis yang bersifat nasional ini Bendungan Bener, dijadikan alasan terjadinya kekerasan. Jangan sampai kasus Desa Wadas ini seperti terjadi di zaman Orde Baru yang kita kenal dengan kasus Kedung Ombo,” ungkapnya.
Said mengaku telah menginstruksikan kader Partai Buruh agar memberikan bantuan baik materiil maupun moril kepada masyarakat Desa Wadas tanpa membawa atribut partai. Dia juga memerintahkan kader Partai Buruh berkoordinasi dengan LBH Yogyakarta dan LBH Semarang untuk melakukan pendampingan kepada warga Desa Wadas.
