Politisi PDIP Tegaskan Tewasnya Laskar FPI Tak Ada Hubungannya dengan Jokowi

TIKTAK.ID – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 laskar FPI oleh Amien Rais dkk mengkritik hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dan Komnas HAM. Mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertanggung jawab atas kejadian penembakan itu.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan lantas meminta anggota Tim TP3 menunggu hasil investigasi akhir.

“Saya meminta agar mereka bisa bersabar menunggu hasil investigasi akhir. Kan penyidikan serta proses penegakan hukumnya sedang berjalan, jadi sebaiknya kita cermati dan kawal dengan khidmat,” ujar Arteria kepada wartawan, Jumat (21/1/21), seperti dilansir Detik.com.

Anggota Komisi III DPR RI tersebut mengimbau agar anggota TP3 tidak perlu sampai menyebut polisi melawan kewenangannya. Ia pun beranggapan anggota Tim TP3 tidak perlu sampai meminta Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

“Tidak perlu sampai menyebut polisi melawan kewenangannya, terlebih mengatakan seharusnya Komnas HAM memberi rekomendasi kejadian itu sebagai pelanggaran HAM berat. Bahkan meminta negara, dalam hal ini Pak Jokowi, tanggung jawab atas kejadian itu. Hal itu terlalu jauh,” tutur Arteria.

Arteria menyatakan, TP3 perlu memahami makna dari pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Menurutnya, publik telah melihat ada upaya penarikan isu penembakan ke arah politis.

“Lebih baik pahami betul apa yang dimaksud pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Apalagi sampai meminta Pak Jokowi bertanggung jawab, kan ndak ada relevansinya. Hal itu juga menimbulkan antipati publik, karena sudah terlihat adanya upaya-upaya yang mencoba menarik isu ini menjadi isu politik,” tegas Arteria.

Meski begitu, Arteria mengaku tetap menghormati upaya sejumlah tokoh yang telah membentuk Tim TP3. Ia beranggapan dengan hadirnya Tim TP3 merupakan bentuk kemerdekaan bagi masyarakat untuk berserikat dan mengutarakan pendapat.

“Hormati sikap sejumlah tokoh yang menamai diri mereka sebagai Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3). Ini menjadi bukti bagaimana negara hadir dalam konteks memberikan jaminan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi silakan saja mengawal jalannya proses hukum yang sedang berjalan, karena semakin banyak mata melihat, insya Allah akan semakin baik,” ucapnya.