TIKTAK.ID – Menko Polhukam, Mahfud Md ikut buka suara terkait Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang mengklaim para pengusaha setuju jika Pilpres 2024 diundur. Mahfud mengatakan bahwa Pemilu tetap akan dilaksanakan pada 2024.
“Urusan tanggal pelaksanaan Pemilu hanya tinggal menunggu keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujar Mahfud, Senin (10/1/22), seperti dilansir detik.com.
Mahfud mengaku Pemerintah sudah mengajukan alternatif dan mendengar alternatif mengenai tanggal Pemilu di 2024. Untuk itu, dia mempersilakan KPU menentukan kapan tepatnya Pemilu akan diselenggarakan.
Baca juga : Pesan KSAD Dudung ke Pangdam Jaya: Jakarta Goyang Daerah Lain Goyang
“Pemerintah telah mengajukan alternatif dan mendengar alternatif lain soal tanggal Pemilu tahun 2024. Jadi silakan KPU mengambil langkah-langkah untuk memastikan kapan tanggalnya,” kata Mahfud.
Untuk diketahui, Bahlil mengomentari fenomena survei soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Dia lantas membeberkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya ada sedikit terusik dengan data yang… bukan terusik ya, tapi ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan Pilpres,” ucap Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip pada Senin (10/1/22).
Baca juga : Selain Hukuman Mati, Jaksa Tuntut Herry Wirawan Dikebiri, Aset Disita dan Pesantren Dibubarkan
Bahlil menyatakan setuju dengan Direktur Public Affairs Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, bahwa wacana 3 periode harus dihentikan. Akan tetapi, Bahlil menyebut tertarik mengomentari perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027.
“Namun yang menarik, ternyata perpanjangan 2027 kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan naiknya tinggi untuk orang setuju ya,” terang Bahlil.
Setelah itu, Bahlil mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dia menjelaskan, dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha berharap ada penundaan.
Baca juga : Hasto Sebut Bos Besar PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
“Saya sedikit mengomentari begini, jika kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik,” tutur Bahlil.
“Sebab, mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik, tapi tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” imbuh Bahlil.
