TIKTAK.ID – Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto menyatakan bahwa amanat dari Kongres PDIP melimpahkan mandat untuk Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri guna menentukan kandidat calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) 2024.

Kabar itu Hasto nyatakan untuk memberikan tanggapan sekaligus mengamini surat Instruksi Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 perihal penegasan komunikasi politik yang meminta para kader PDIP tidak bicara sehubungan kabar bursa calon presiden dan wakil presiden 2024.

“Dan mekanisme partai kita dari PDIP, Kongres mengamanatkan oleh Ibu Ketum supaya memutuskan siapa Capres dan Cawapres yang akan datang. Dan kehendak rakyat itu sebagai panduan terbaik,” terang Hasto di Kantor DPP PDIP yang ditayangkan secara daring, Selasa (24/8/21).

Baca juga : Jokowi Berharap PAN Bisa Hindari Politik Sektarian

Hasto memandang sosok calon pemimpin di Indonesia perlu terlahir dari kemauan rakyat. Lantaran itulah, ia mengakui bahwa sosok Megawati pasti bakal memenuhi kehendak rakyat sebagai tuntunan guna menentukan calon pemimpin di masa mendatang.

“Terkait calon pemimpin itu tugasnya partai untuk menyiapkan pemimpin melalui kaderisasi yang sistemik,” sambung Hasto.

Di samping itu, Hasto menyatakan saat ini PDIP mempunyai skala prioritas berupa menanggulangi pandemi virus Corona (Covid-19) daripada menyoal isu seputar Pemilihan Presiden (Pilpres).

Baca juga : Usung Ganjar Pranowo Nyapres 2024, Sahabat Ganjar Deklarasi Serentak di 51 Kota

Hasto menyatakan adanya pertemuan silaturahmi bersama partai lain, di antaranya Partai Gerindra merupakan satu di antara upaya guna melangsungkan konsolidasi mengatasi pandemi beserta dampaknya.

Diketahui, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bersama jajarannya terlihat mendatangi Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada Selasa (24/8/21).

“Dan bagaimana partai berkonsolidasi. Termasuk partai berdialog dengan Gerindra juga sebagai konsolidasi nasional,” imbuhnya.

Baca juga : Pengamat Sebut Moeldoko Layak Jadi Presiden Gantikan Jokowi, Kok Bisa?

Pada sambutan daring, Muzani menyebut pertemuan kedua partai politik ini wujud silaturahmi guna membahas kondisi bangsa dan negara.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan kami berdua, perlunya pimpinan partai bersilaturahmi dalam bertukar dan berpikir banyak hal. Tentang bangsa, Pemerintah dan masyarakat,” ujar Muzani.

Dalam pandangan Muzani, Pemerintah kini membutuhkan dukungan besar melalui koalisi partai politik selama pandemi. Supaya tindakan dan langkah yang dilalui Pemerintah berlangsung baik ke depannya.

Baca juga : Menguak Misi Sebenarnya Wacana Amendemen UUD 1945 yang Tuai Polemik

“Agar langkah yang dilakukan Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan benar,” sebutnya.