TIKTAK.ID – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menanggapi sejumlah pihak yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19. Ngabalin mengatakan bahwa desakan-desakan tersebut sebagai upaya politisasi keadaan kritis. Untuk itu, dia mengimbau semua pihak agar berhenti melakukan upaya semacam itu.
“Di masa sulit seperti ini, hentikan semua kegiatan yang mempolitisasi ruang publik dengan berbagai pernyataan yang dapat merugikan konsentrasi masyarakat,” ujar Ngabalin melalui pesan singkat, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (8/7/21).
Menurut Ngabalin, Pemerintah saat ini terus menangani pandemi Covid-19 dengan serius, salah satunya dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Ngabalin pun mengklaim penanganan pandemi yang dilakukan Pemerintah hingga kini sudah baik.
Baca juga : Eks Pendukung Prabowo Banyak Tak Percaya Vaksin, Gerindra Klaim Sudah Beri Imbauan
Kemudian politikus Partai Golkar tersebut meminta masyarakat untuk menyudahi perdebatan mengenai Jokowi harus pimpin penanganan pandemi. Sebab, ia menilai hal terpenting saat ini yaitu mendukung segala upaya Pemerintah menuntaskan pagebluk.
“Kita harus dapat memberikan satu dukungan penuh kepada Pemerintah, kepada Bapak Presiden, serta kepada Bapak-bapak Komite yang diberi kepercayaan oleh Presiden untuk bisa menjadikan ini tanggung jawab kita bersama,” tutur Ngabalin.
Untuk diketahui, sempat muncul desakan dari berbagai kalangan agar Presiden Jokowi memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19. Jokowi bahkan diminta untuk tidak lagi menunjuk menteri untuk mengawal penuntasan pandemi.
Salah satu desakan tersebut datang dari Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution. Dia menjelaskan, langkah itu perlu dilakukan Jokowi karena kasus penularan Covid-19 sudah semakin mengkhawatirkan.
Desakan tersebut juga datang dari inisiator Kawal Covid-19, Ainun Najib. Ainun menyebut Jokowi harus mau turun langsung, sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih sigap dalam menghadapi krisis.
“Presiden mesti langsung mengomando, seperti yang sudah dilakukan di negara-negara lain. Setiap minggu memberikan petunjuk jelas, ketegasan, bahkan ancaman kepada Dinas Kesehatan atau daerah-daerah yang menghijaukan angkanya,” jelas Ainun melalui program Mata Najwa di Trans7, Rabu (7/7/21).
Baca juga : Kasus Covid di Jawa Tengah Naik Terus, Ganjar: Gubernurnya Nggak Pinter!
Hal senada disampaikan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono. Ia berpendapat, masyarakat Indonesia menginginkan Jokowi memimpin langsung pengendalian Covid-19 yang kini mengalami lonjakan gila-gilaan. Ia pun meminta Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan tidak lagi memimpin pengendalian Covid-19.
