TIKTAK.ID – Mantan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto menyebut calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto harus mempunyai chemistry atau kedekatan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
“Harus lihat chemistry antara tiga Kepala Staf itu dengan Menhan, jadi bisa bareng-bareng mengawal modernisasi pertahanan ke depan,” ujar Andi melalui diskusi yang digelar HMI secara daring, Rabu (7/7/21), seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Sekadar informasi, perwira tinggi yang berpeluang menjabat panglima TNI yakni para Kepala Staf Angkatan. Kini KSAD dijabat Jenderal Andika Perkasa, KSAL oleh Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.
Baca juga : Elektabilitas Ganjar Lebih Tinggi Dibanding Prabowo dan Anies Apalagi Puan
Menurut Andi, panglima TNI yang baru nanti harus mampu mengimbangi kebutuhan alutsista dengan kondisi ekonomi yang terganggu akibat pandemi Covid-19. Ia mengatakan sosok panglima ini juga harus bisa memperhitungkan antara modernisasi alutsista dengan keadaan ekonomi yang “seret” pascapandemi.
“Yang dibutuhkan itu bukan ngegas modernisasi, melainkan bagaimana mencari perimbangan antara kebutuhan saat ekonomi tidak ideal untuk melakukan modernisasi,” tutur Andi.
Andi pun menilai jika calon panglima TNI diukur untuk mengatasi pandemi Covid-19, maka sosok dari Angkatan Darat yang pantas.
Baca juga : Anies Baswedan Ajak Masyarakat Indonesia Bersatu di Bawah Komando Jokowi
“Kalau tentang pandemi saya langsung katakan Matra Angkatan Darat. Siapa pun itu, untuk atasi pandemi,” imbuh analis Utama LAB 45 ini.
Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf meminta DPR agar tidak ikut campur dalam pemilihan calon Panglima TNI. Sebab, ia menyatakan calon panglima TNI ke depan langsung bisa diangkat oleh presiden.
“Idealnya pergantian Panglima TNI ke depan cukup diangkat oleh presiden,” ucap Al Araf dalam diskusi yang sama.
Baca juga : Mahfud MD Berterima Kasih ke Amien Rais Soal Temuan TP3 pada Kasus Terbunuhnya 6 Anggota FPI
Al Araf menjelaskan, ketimbang ikut “nimbrung” dalam pemilihan Panglima TNI melalui uji kepatutan dan kelayakan, DPR hanya perlu melakukan pengawasan atas kinerja Panglima terpilih.
“Nanti parlemen yang akan bertugas melakukan pengawasan terhadap implementasi kerja yang dilakukan Panglima TNI,” terangnya.
Apalagi, Araf menganggap pemilihan Panglima TNI maupun Kapolri yang berjalan selama ini hasilnya tidak pernah jauh berbeda. Ia menjelaskan, nama-nama yang disodorkan Jokowi tak pernah ditolak DPR, dan DPR tidak pernah kritis terhadap orang yang disodorkan presiden.
