TIKTAK.ID

Tag: Marsekal Hadi Tjahjanto

  • Bocoran Jubir Jokowi soal Panglima TNI yang Baru

    Bocoran Jubir Jokowi soal Panglima TNI yang Baru

    TIKTAK.ID – Penasihat Kantor Staf Presiden (KSP), Andi Widjayanto menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru memberikan arahan terkait pemilihan Panglima TNI yang baru. Andi menyebut Jokowi memaparkan empat poin pertimbangan dalam memilih Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto, di antara Jenderal Andika Perkasa, Laksamana Yudo Margono dan Marsekal Fadjar Prasetyo.

    “Presiden Jokowi tadi pagi sudah menyampaikan, pertama siapkan diri untuk mengatasi ancaman yang kompleks, termasuk pandemi Covid-19,” ujar Andi, seperti dilansir Kompas TV, Selasa (5/10/21).

    Kemudian Andi mengatakan Jokowi juga akan memilih Panglima TNI baru yang bisa melakukan transformasi pertahanan.

    Baca juga : Berikut Perbedaan Partai Buruh yang Lama dan Baru

    “Transformasi pertahanan itu bisa 25 hingga 30 tahun ke depan. Jadi, kerangka strategi konseptual jangka panjang yang perlu disiapkan bersama Presiden, Menteri Pertahanan, serta Panglima TNI yang baru,” imbuhnya.

    Poin yang ketiga adalah Jokowi berencana berinvestasi dalam membangun pertahanan bersama sosok Panglima TNI yang baru.

    “Dalam melakukan transformasi pertahanan, maka belanja pertahanan merupakan investasi. Terakhir yang ditugaskan Presiden tentang menjaga pilar-pilar strategi pertahanan Indonesia, seperti pertahanan berlapis dan pertahanan dalam perang,” ungkap Andi.

    Baca juga : Respons Gus Miftah Soal Sumbangan Mumtaz Rais: Ora Aji Ora Didol!

    Andi menyimpulkan, Jokowi tengah mencari Panglima TNI baru yang cakap dalam memimpin operasi militer dan memiliki pandangan jauh ke depan.

    “Yang diperlukan presiden yakni perpaduan sosok panglima yang mampu menjalankan operasi militer sekaligus memiliki visi bersama Presiden dan Menhan membangun kekuatan pertahanan jauh ke depan,” tutur Andi.

    Di sisi lain, pengamat militer dari ISSES Khairul Fahmi mengklaim bahwa Jokowi akan memilih Panglima TNI baru yang bisa membantunya meraih agenda politik.

    Baca juga : Buka Opsi Maju Pilpres Lewat PAN, Ridwan Kamil: Bismillah

    “Saya kira pertahanan laut ini menjadi perhatian presiden dari awal, bahkan sejak periode pertama. Mengenai poros maritim dan Laut China Selatan, itu yang menjadi bagian dari visi misi presiden dan hingga kini kita masih belum melihat perkembangan yang signifikan,” terang Fahmi.

    Lebih lanjut, Fahmi menilai Indonesia juga membutuhkan Panglima TNI yang dapat membantu menghadapi banyak tantangan di masa depan.

    “Kecakapan dasar, dan kapasitas kemungkinan kurang lebih setara. Masalahnya apa sih yang akan dihadapi ke depan? Kita sedang dihadapkan dengan sejumlah tantangan besar,” sambungnya.

    Baca juga : Pengurus Partai Ummat Mundur Bergiliran, Amien Rais Makin Kesepian

    Fahmi menjelaskan, terdapat isu modernisasi alutsista, kesejahteraan prajurit, dan harapan masyarakat supaya tidak terjadi peran serta berlebihan dari TNI di luar tugas pokoknya di ranah sipil.

  • Guyonan Jokowi Minta Jenderal Andika Jadi Sopir Iriana

    Guyonan Jokowi Minta Jenderal Andika Jadi Sopir Iriana

    TIKTAK.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diketahui sempat meminta Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa agar mau menjadi sopir kendaraan yang akan ditumpangi Ibu Negara Iriana.

    Namun permintaan tersebut adalah guyonan Jokowi, ketika sedang meninjau alat utama sistem senjata (alutsista) di tengah peringatan HUT TNI yang berlangsung di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/10/21).

    Momen itu pun terjadi saat Jokowi hendak melihat alutsista terbaru TNI yang terparkir di depan Istana Merdeka. Ketika itu, Iriana sempat meminta difoto oleh fotografer di depan kendaraan tempur TNI.

    Baca juga : Heboh Anies Kirim Surat ke Bloomberg, Riza Bantah Minta Dana

    “Mau naik pakai yang mana? Biar yang nyetir Pak Andika,” seloroh Jokowi ke Iriana sambil tertawa dalam siaran langsung yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Iriana pun hanya tertawa mendengar perkataan Jokowi. Setelah itu, keduanya segera meninggalkan lokasi usai melihat-lihat kendaraan tersebut.

    Untuk diketahui, dalam kesempatan itu, Jokowi juga berbicara dengan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto terkait kondisi alutsista. Hadi pun mengatakan bahwa kendaraan-kendaraan tempur yang dipajang di depan Istana merupakan hasil pembelian terbaru.

    Baca juga : PAN Undang Anies Baswedan Jadi Pemateri di Bali, Terkait Pilpres?

    Lantas saat Jokowi dan Panglima TNI berbincang, Andika ikut menimbrung. Andika menyampaikan terkait kendaraan tempur milik TNI AD.

    “Ini ada yang menonjol, ini AD, kami memiliki 56 rantis,” terang Andika di sela perbincangan Jokowi dan Hadi.

    Selanjutnya Jokowi dan Andika juga sempat mengobrol sebentar mengenai alutsista TNI AD. Kemudian rombongan presiden pun kembali ke dalam Istana Merdeka.

    Baca juga : Minta Moeldoko Ngalah dari Demokrat, Partai Priboemi Tawarkan Posisi Ketum DPP

    Dalam peninjauan tersebut, Jokowi mengendarai boogie car. Tampak pula Iriana, Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta istrinya, Wury Estu Handayani yang turut menumpang di mobil mini tersebut.

    Sekadar informasi, dalam rangka peringatan HUT ke-76 TNI, Istana menggelar acara pameran alutsista. Dalam pameran tersebut, terdapat ratusan kendaraan tempur dan senjata yang dipajang di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Medan Merdeka Utara pada 3-6 Oktober. Warga pun terlihat memanfaatkan pameran itu untuk mengenal lebih dekat alat tempur di dunia kemiliteran Indonesia.

  • Panglima TNI Respons Tudingan Gatot Soal ‘Komunis Susupi Angkatan Darat’

    Panglima TNI Respons Tudingan Gatot Soal ‘Komunis Susupi Angkatan Darat’

    TIKTAK.ID – Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ikut buka suara terkait Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo yang menuding Kostrad telah disusupi oleh paham komunis. Hadi mengatakan bahwa tudingan tersebut tidak ilmiah, lantaran hanya didasari pada ketiadaan patung.

    Sebelumnya, Gatot menyatakan TNI disusupi komunis karena diorama di Museum Kostrad telah hilang. Diorama tersebut dilengkapi patung sejumlah petinggi militer ketika merespons Gerakan 30 September 1965.

    “Saya tidak ingin berpolemik mengenai hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya pada keberadaan patung di suatu tempat,” ujar Hadi, seperti dikutip CNN Indonesia dari Antara, Selasa (28/9/21).

    Baca juga : Jokowi Sudah Gelontorkan Bantuan Pandemi 405 T, Sisa 330 T

    Menurut Hadi, tudingan Gatot tersebut juga sudah diklarifikasi oleh Kostrad. Alumnus Sekolah Penerbang TNI AU 1987 itu pun mengklaim TNI selalu mewaspadai paham radikal, baik radikal kiri, maupun kanan.

    “Oleh sebab itu, pengawasan intensif baik secara eksternal maupun internal selalu menjadi agenda utama. Tidak hanya terhadap radikal kiri, melainkan juga terhadap radikal kanan dan radikal lainnya,” tutur Hadi.

    Kemudian Hadi mengaku dirinya tak mau larut dalam polemik tudingan TNI disusupi oleh paham komunis. Dia lantas menegaskan, pernyataan Gatot itu hanya sebatas nasihat dari senior kepada juniornya di TNI.

    Baca juga : Disebut Bisa Perkuat Pemberantasan Korupsi, Polri Siap Tampung Pegawai KPK Tak Lolos TWK

    “Saya lebih menganggap pernyataan itu adalah suatu nasihat dari senior kepada kami sebagai prajurit aktif TNI, agar senantiasa waspada, sehingga lembaran sejarah yang hitam tidak terjadi lagi,” ucap pria kelahiran Malang, 8 November 1963 tersebut.

    Seperti telah diberitakan, Gatot mengklaim paham PKI tengah menyusup ke militer Indonesia saat ini. Dia menilai hal itu terlihat dari penghilangan patung tokoh G30S/PKI di Markas Kostrad. Gatot menyampaikan itu melalui sebuah webinar secara daring yang digelar pada Minggu (26/9/21).

    Akan tetapi, Pangkostrad Letjen Dudung Abdurrachman membantah perkataan Gatot. Dia bahkan menyebut ucapan Gatot itu sebagai tudingan yang keji.

    Baca juga : Beredar Bocoran Reshuffle, Menteri Baru Jokowi dari BG hingga Andika Perkasa

    Lebih lanjut, Dudung menjelaskan, patung tersebut sudah dibongkar atas permintaan pembuatnya atas alasan keyakinan keagamaan. Pembuat patung itu yakni Pangkostrad ke-34, Letjen TNI (Purn) Azym Yusri Nasution.

  • Andika Perkasa Disebut-sebut Bakal Jadi Panglima TNI

    Andika Perkasa Disebut-sebut Bakal Jadi Panglima TNI

    TIKTAK.ID – Jenderal TNI AD Andika Perkasa dikabarkan bakal menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI selanjutnya. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon menyebut Andika akan menempati posisi Hadi.

    Kemudian Effendi menyatakan bahwa Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman bakal menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam waktu dekat.

    “Insya Allah semua akan terjadi dalam waktu dekat. Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KSAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI,” ujar Effendi melalui pesan singkat, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (3/9/21).

    Baca juga : Ketua MPR Bakal Gelar Diskusi PPHN, Tepis Wacana Presiden 3 Periode

    Meski begitu, Effendi enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kapan tepatnya proses pergantian pimpinan TNI dan TNI Angkatan Darat itu akan dilakukan. Ia pun tidak menyampaikan apakah nama-nama yang disebutkannya itu berasal dari Surat Presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.

    Effendi juga tidak menjabarkan apakah proses pergantian tersebut berbarengan dengan reshuffle atau perombakan Kabinet yang disebut akan terjadi usai Partai Amanat Nasional (PAN) merapat ke koalisi partai politik pendukung Pemerintah.

    Untuk diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan segera memasuki masa pensiun pada November 2021 mendatang. Hadi sendiri telah menjabat sebagai Panglima TNI sejak Desember 2017 silam.

    Baca juga : Zulkifli Hasan Pesimis Amendemen UUD 1945 Bakal Terjadi di Periode MPR Saat Ini

    Tidak hanya Andika, nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono pun santer dikabarkan akan menggantikan posisi Hadi. Bila merujuk pada matra, kini memang Angkatan Laut yang memperoleh giliran memegang tongkat komando TNI. Namun keputusan final tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden.

    Sebelumnya, mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menilai faktor kedekatan atau memiliki chemistry dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan syarat mutlak bagi calon Panglima TNI pengganti Hadi.

    Andi menjelaskan, hal itu karena berkaitan dengan rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di tengah kesulitan ekonomi yang tentu akan dihadapi di tengah pandemi Covid-19.

    Baca juga : Elektabilitas Partai dan AHY Menanjak, Demokrat: Jadi Oposisi Sudah Tepat

    “Harus melihat chemistry antara tiga Kepala Staf itu dengan Menhan, supaya dapat bersama-sama mengawal modernisasi pertahanan ke depan,” tutur Andi melalui diskusi yang digelar HMI secara daring, Rabu (7/7/21).

  • Calon Panglima TNI Baru Harus Punya Chemistry dengan Prabowo

    Calon Panglima TNI Baru Harus Punya Chemistry dengan Prabowo

    TIKTAK.ID – Mantan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto menyebut calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto harus mempunyai chemistry atau kedekatan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

    “Harus lihat chemistry antara tiga Kepala Staf itu dengan Menhan, jadi bisa bareng-bareng mengawal modernisasi pertahanan ke depan,” ujar Andi melalui diskusi yang digelar HMI secara daring, Rabu (7/7/21), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Sekadar informasi, perwira tinggi yang berpeluang menjabat panglima TNI yakni para Kepala Staf Angkatan. Kini KSAD dijabat Jenderal Andika Perkasa, KSAL oleh Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

    Baca juga : Elektabilitas Ganjar Lebih Tinggi Dibanding Prabowo dan Anies Apalagi Puan

    Menurut Andi, panglima TNI yang baru nanti harus mampu mengimbangi kebutuhan alutsista dengan kondisi ekonomi yang terganggu akibat pandemi Covid-19. Ia mengatakan sosok panglima ini juga harus bisa memperhitungkan antara modernisasi alutsista dengan keadaan ekonomi yang “seret” pascapandemi.

    “Yang dibutuhkan itu bukan ngegas modernisasi, melainkan bagaimana mencari perimbangan antara kebutuhan saat ekonomi tidak ideal untuk melakukan modernisasi,” tutur Andi.

    Andi pun menilai jika calon panglima TNI diukur untuk mengatasi pandemi Covid-19, maka sosok dari Angkatan Darat yang pantas.

    Baca juga : Anies Baswedan Ajak Masyarakat Indonesia Bersatu di Bawah Komando Jokowi

    “Kalau tentang pandemi saya langsung katakan Matra Angkatan Darat. Siapa pun itu, untuk atasi pandemi,” imbuh analis Utama LAB 45 ini.

    Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf meminta DPR agar tidak ikut campur dalam pemilihan calon Panglima TNI. Sebab, ia menyatakan calon panglima TNI ke depan langsung bisa diangkat oleh presiden.

    “Idealnya pergantian Panglima TNI ke depan cukup diangkat oleh presiden,” ucap Al Araf dalam diskusi yang sama.

    Baca juga : Mahfud MD Berterima Kasih ke Amien Rais Soal Temuan TP3 pada Kasus Terbunuhnya 6 Anggota FPI

    Al Araf menjelaskan, ketimbang ikut “nimbrung” dalam pemilihan Panglima TNI melalui uji kepatutan dan kelayakan, DPR hanya perlu melakukan pengawasan atas kinerja Panglima terpilih.

    “Nanti parlemen yang akan bertugas melakukan pengawasan terhadap implementasi kerja yang dilakukan Panglima TNI,” terangnya.

    Apalagi, Araf menganggap pemilihan Panglima TNI maupun Kapolri yang berjalan selama ini hasilnya tidak pernah jauh berbeda. Ia menjelaskan, nama-nama yang disodorkan Jokowi tak pernah ditolak DPR, dan DPR tidak pernah kritis terhadap orang yang disodorkan presiden.

  • Pantau Prokes, Panglima TNI dan Kapolri Bagikan Masker di Pasar Tanah Abang

    Pantau Prokes, Panglima TNI dan Kapolri Bagikan Masker di Pasar Tanah Abang

    TIKTAK.ID – Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pemantauan terkait penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) penanganan Covid-19 atau virus Corona di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Dalam pantauan TikTak.id, kedua Jenderal TNI-Polri tersebut kompak menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan yang dianjurkan Pemerintah guna memutus mata rantai Covid-19. Mereka juga membagikan masker kepada seluruh pengunjung.

    “Hari ini saya bersama Bapak Kapolri mengecek di lapangan, khususnya di Pasar Tanah Abang terkait dengan protokol kesehatan utamanya menggunakan masker,” kata Hadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (31/1/21).

    Baca juga : Silaturahmi Kapolri ke Panglima TNI, Tekankan Sinergitas dan Soliditas

    Hadi mengungkapkan, penggunaan masker masih menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Indonesia.

    “Penggunaan masker ini terus bisa dilaksanakan dan jangan sampai kendor karena salah satu (cara agar) terhindar dan (tidak) terpapar Covid-19 di antaranya adalah selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar, termasuk menjaga jarak dan selalu mencuci tangan,” ujar Hadi.

    Di sisi lain, Hadi menekankan, dalam waktu satu minggu ke depan penerapan protokol kesehatan akan semakin digalakkan. Nantinya, TNI-Polri akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya selalu melaksanakan protokol kesehatan.

    Baca juga : Lawan Berat Anies Bukan Haji Lulung atau Ahmad Sahroni, Lalu Siapa?

    Sementara itu, Kapolri menambahkan bahwa TNI-Polri dan seluruh stakeholder lainnya harus sama-sama bekerja sama untuk memberikan pemahaman berupa edukasi terhadap masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

    “Menambahkan apa yang disampaikan Panglima, saya mohon rekan-rekan Security terkait masker yang dibagikan agar dibagikan kepada seluruh pengunjung yang tidak menggunakan masker,” kata Sigit.

    Selain itu, Sigit juga memastikan personel TNI-Polri nantinya juga akan melakukan penegakan protokol kesehatan di pasar, stasiun, dan lokasi lainnya yang memiliki mobilitas dan interaksi tinggi.

    Baca juga : Siasat Jokowi Bendung Hasrat DPR Ubah UU Pilkada

    “Maka edukasi pemberian masker sekaligus kegiatan lain akan terus kami lanjutkan,” tutur Sigit.

  • Silaturahmi Kapolri ke Panglima TNI, Tekankan Sinergitas dan Soliditas

    Silaturahmi Kapolri ke Panglima TNI, Tekankan Sinergitas dan Soliditas

    TIKTAK.ID – Kapolri baru, Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi kepada Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto pada Minggu (31/1/21).

    Dalam kunjungan ini, Kapolri dan Panglima TNI didampingi pejabat utama institusi masing-masing.

    “Hari ini kami melakukan silaturahmi kepada Bapak Panglima TNI bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri. Kami diterima oleh Panglima TNI beserta jajaran pejabat utama Mabes TNI,” kata Kapolri saat konferensi pers di Kantor Subden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

    Baca juga : Lawan Berat Anies Bukan Haji Lulung atau Ahmad Sahroni, Lalu Siapa?

    Kepada awak media Listyo menuturkan, tujuan silaturahminya adalah untuk terus meningkatkan sinergitas dan soliditas yang selama ini sudah dibangun Kapolri sebelumnya bersama Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

    “Kewajiban saya selaku Kapolri baru menjaga dan bahkan meningkatkan sinergitas dan soliditas yang telah kami laksanakan. Karena memang banyak sekali kegiatan-kegiatan penugasan kerja sama dalam hal Kamtibmas yang selama ini telah kita laksanakan,” ujarnya.

    Listyo pun memberi contoh kegiatan bersama TNI-Polri saat ini, di antaranya penegakan protokol kesehatan, kegiatan operasi di Poso dan Papua serta penanganan bencana alam.

    Baca juga : Siasat Jokowi Bendung Hasrat DPR Ubah UU Pilkada

    “Kami terus berkomitmen agar soliditas dan sinergitas TNI-Polri terus akan menjadi lebih baik dan solid sehingga masyarakat merasakan TNI-Polri di lapangan memberikan rasa aman, memelihara Kamtibmas sehingga iklim pertumbuhan ekonomi dan investasi serta penegakan aturan bisa dilaksanakan dengan baik. Masyarakat juga bisa merasakan kehidupan normal,” katanya.

    Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan ada beberapa agenda yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan Kapolri. Salah satunya rencana Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang akan digelar pada Februari 2021.

    “Kemudian konteks tugas, TNI senantiasa mendukung terlaksananya penegakan hukum yang dilaksanakan Polri demi terciptanya Kamtibmas,” katanya.

    Baca juga : Indeks Korupsi di Indonesia Jeblok, Apa Jurus Jokowi Selanjutnya?

    Halaman selanjutnya…

  • Nama Jokowi, Dokter Tirta Hingga BCL Muncul di Daftar Penerima Vaksin Perdana, Jubir Kemenkes Membantah

    Nama Jokowi, Dokter Tirta Hingga BCL Muncul di Daftar Penerima Vaksin Perdana, Jubir Kemenkes Membantah

    TIKTAK.ID – Beredar informasi mengenai rencana penyuntikan vaksin virus Corona (Covid-19) perdana pada 13-15 Januari 2021. Penerima vaksin itu terdiri dari pejabat publik seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), tokoh agama seperti Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud, hingga artis Bunga Citra Lestari (BCL).

    Kabar tersebut berdasarkan tangkapan layar yang berisi daftar kelompok dan individu penerima vaksin Corona berlogo Kementerian Kesehatan RI. Slide yang tersebar di media sosial itu bertajuk “Rencana Penyuntikan Perdana 13-15 Januari 2021”.

    Jokowi sendiri termasuk dalam Kelompok I yang akan disuntik vaksin pada 13 Januari 2021. Selain Jokowi, terdapat sejumlah pejabat publik lain yang juga disuntik pada hari itu, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

    Baca juga : Polri Hormati Hasil Investigasi Komnas HAM Soal Tewasnya 6 Laskar FPI

    Kemudian terdapat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo, serta Kepala BPOM Penny K Lukito.

    Sementara yang akan menerima penyuntikan vaksin Kelompok II terdiri dari unsur asosiasi profesi dan pemimpin kunci institusi kesehatan (Key Opinion Leader) bidang kesehatan. Di antaranya Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M. Faqih; Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah; Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI), Emi Nurjasmi;

    Selain itu terdapat nama ahli Vaksin Milenial, Dirgayuza Rambe; Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Agus Syamsudin; dan Ketua Satgas NU Peduli Covid-19, M. Makky Zamzami. Ada pula jurnalis Najwa Shihab; Dokter Tirta; penyanyi Bunga Citra Lestari; dan presenter Raffi Ahmad.

    Baca juga : Minta Pemerintah Serius Soal Vaksinasi Covid-19, SBY: Salah Hitung Bisa Chaos

    Pada Kelompok III, meliputi kategori tokoh agama, seperti Ketua PBNU, Marsudi Syuhud; perwakilan Muhammadiyah; Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan; Ustaz Das’ad Latief, perwakilan organisasi Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu.

    Halaman selanjutnya…

  • Indo Barometer Rilis Hasil Survei, Prabowo Kembali Jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik

    Indo Barometer Rilis Hasil Survei, Prabowo Kembali Jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik

    TIKTAK.ID – Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto kembali berhasil menjadi menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu berdasarkan hasil survei Indo Barometer pada 10-17 Oktober 2020.

    Melalui survei itu, hampir 30 persen responden mengatakan Prabowo merupakan menteri yang menunjukkan kinerja terbaik selama satu tahun pemerintahan. Posisi Prabowo pun berada jauh di atas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan menteri lainnya.

    “Lima menteri yang dianggap publik mempunyai kinerja bagus yakni Prabowo 29,3 persen, kemudian disusul oleh Nadiem 16,3 persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 15,2 persen, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir 12,2 persen, dan Menko Polhukam Mahfud MD 8,8 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari melalui keterangan tertulis, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (5/11/20).

    Baca juga : Sambut Kabar Kepulangan Habib Rizieq, Ahok: Selamat Kembali di Tanah Air

    Kemudian Indo Barometer melaporkan ada 17 alasan publik dalam menilai kinerja Prabowo. Alasan paling populer yaitu jiwa kepemimpinan yang bagus (22,5 persen), keputusannya tegas dan lugas (19,1 persen), dan mampu menjaga keamanan (11 persen).

    Selain itu, Indo Barometer juga mencatat ada delapan orang menteri yang kinerjanya tak diapresiasi publik. Hanya 0,2 persen responden yang menilai kinerja mereka baik, yakni Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, serta Menkominfo Johny G. Plate.

    Terdapat pula nama Kepala KSP Moeldoko, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil, dan Menpora Zainuddin Amali.

    Baca juga : Tanggapan Gatot Nurmantyo Soal Penghargaan Bintang Mahaputera dari Jokowi

    Indo Barometer melibatkan sebanyak 1.200 responden untuk melakukan survei itu. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar ± 2,83 persen, serta tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

    Meski begitu, ini bukan pertama kalinya Prabowo dinobatkan sebagai menteri terbaik di Kabinet Jokowi. Sebelumnya, dalam survei Indo Barometer pada Februari lalu, 26,8 persen responden menyebut Prabowo sebagai menteri dengan kinerja paling baik.

    Tidak hanya itu, hal serupa juga ditemukan dalam survei Akurat Poll, Juli 2020. Lembaga tersebut menempatkan Prabowo di atas sejumlah tokoh, seperti Menkeu Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

  • Jenderal Gatot Nurmantyo Beberkan Penyebab Dirinya Dicopot Jokowi dari Jabatan Panglima TNI

    Jenderal Gatot Nurmantyo Beberkan Penyebab Dirinya Dicopot Jokowi dari Jabatan Panglima TNI

    TIKTAK.ID – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2015-2017, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkapkan alasan ia dicopot dari jabatannya di penghujung 2017. Gatot sendiri seharusnya masih berkarier di TNI hingga masa pensiun akhir pada Maret 2018.

    Namun secara tiba-tiba, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Gatot dengan mengirim surat ke pimpinan DPR agar digantikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Hadi Tjahjanto. Sedangkan mutasi terakhir yang diteken Gatot, akhirnya dibatalkan oleh Hadi.

    Gatot mengatakan penggantian posisi pucuk pimpinan TNI terjadi lantaran ia bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar atau menonton film Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada 2017. Ketika itu, keputusan Gatot memang mengagetkan banyak pihak.

    Baca juga : Sepekan Sudah Anies Terapkan PSBB Ketat di Jakarta, Kasus Covid Makin Naik atau Turun?

    “Pada saat itu saya memiliki sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja, PDIP. ‘Pak Gatot hentikan itu. Kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti’. Saya bilang, terima kasih, tapi justru saya gas karena ini benar-benar berbahaya. Dan memang akhirnya saya diganti,” ujar Gatot melalui akun channel YouTube Hersubeno Arief, seperti dilansir Republika, Selasa (22/9/20).

    Menurut Gatot, kemungkinan bangkitnya PKI di Indonesia bukan sebuah hal yang tidak mungkin. Sebab, ia mengamati bahwa PKI gaya baru bangkit sejak 2008, tepatnya ketika seluruh mata pelajaran di sekolah menghapuskan sejarah kelam tentang peristiwa G30S/PKI.

    Gatot mengklaim hal itu menandakan memang gerakan tersebut tidak bisa dilihat bentuknya, tapi dapat dirasakan. Oleh sebab itu, sejak menjabat sebagai Panglima Kostrad pada 2013-2014, Gatot kerap mengisi kuliah umum di berbagai kampus untuk melawan gerakan PKI gaya baru.

    Baca juga : Mendadak Datangi Kuburan Korban Corona Malam-malam, Ada Apa dengan Anies Baswedan?

    “Ini suatu hal yang sangat berbahaya. Kalau yang paling unit kecil adalah kelas 6 SD, taruhlah sekarang ini maka mereka semua yang duduk di universitas. Mereka tidak pernah mengenyam pelajaran tersebut sehingga pada 2017, kita sama-sama ingat, generasi muda 90 persen lebih tidak percaya adanya PKI. Maka dengan data-data yang ada pertama kali saya menjabat Pangkostrad saya beranikan untuk kuliah umum proxy war di Universitas Indonesia,” tegas Gatot.

    Gatot menjelaskan, gerakan PKI gaya baru semakin nyata saat ini karena berhasil mengganti Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni. Padahal, Gatot menyebut Pancasila pada 1 Juni merupakan konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan Bung Karno.