TIKTAK.ID

Tag: Marsekal Hadi Tjahjanto

  • Apa Saja yang Dibahas Prabowo Saat Bertemu ‘Empat Mata’ dengan Petinggi Militer Pentagon?

    Apa Saja yang Dibahas Prabowo Saat Bertemu ‘Empat Mata’ dengan Petinggi Militer Pentagon?

    TIKTAK.ID – Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Letnan Jenderal (TNI) Prabowo Subianto bertemu dengan pejabat Pentagon, US Under Secretary of Defense for Policy, James H. Anderson di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (18/9/20).

    Dalam unggahan Twitter resmi Kementerian Pertahanan AS, keduanya berjumpa sehubungan kerja sama pada bidang pertahanan dan kebebasan navigasi di Asia Pasifik.

    “Acting USDefense Policy, James H. Anderson melangsungkan rapat yang sangat produktif bersama Menteri Pertahanan #Indonesia @prabowo”, kicau akun resmi tersebut disertai sebuah foto yang memperlihatkan serah terima cinderamata, Jumat (18/9/20).

    Baca juga : Gelora Dicap Dukung Dinasti Politik Gara-gara Dukung Anak dan Mantu Jokowi, Begini Dalih Fahri Hamzah

    Hal serupa juga diamini oleh Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak. Walaupun kedatangan itu dinyatakannya sebagai hal wajar, tetapi perselisihan Laut China Selatan (LCS) juga turut menjadi bahan pembahasan.

    “Yang bersangkutan menemui Pak Prabowo, kunjungan biasa,” jelasnya.

    “Jika terkait Laut China Selatan sikap kita selalu sama dengan kunjungan dari kedua belah pihak yakni China dan US, selalu mengajak untuk menahan diri. Dialog dan menjaga perdamaian menghindari perang. Dan posisi Indonesia selalu seperti posisi yang banyak sudah dijelaskan, bebas aktif dan tak terlibat aliansi mana pun,” lanjutnya.

    Baca juga : Formasi Baru Gerindra: Fadli Zon dan Sandiaga Uno Aman, Arief Poyuono Resmi Didepak Keluar

    Sementara itu, perwakilan Pentagon juga sempat mengunjungi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Dalam kicauan Twitter resmi @Puspen_TNI menyebutkan delegasi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengunjungi Merdeka Barat.

    Dalam unggahan TNI diungkapkan bahwa Hadi dan Anderson juga membicarakan tentang penanganan pandemi virus Corona. Kedua pejabat menghendaki pandemi bisa secepatnya berakhir, sehingga beraneka ragam kerja sama bilateral bisa lagi dilaksanakan.

    Pertemuan terjadi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus Corona (Covid-19). Laut China Selatan juga menjadi bahasan, dan TNI menegaskan lagi pentingnya perdamaian serta saling menghormati.

    Baca juga : Gagal Atasi Pandemi karena ‘Lupa Diri’, Kasatgasus Cakra Buana PDIP Desak Jokowi Segera Tobat

    Sementara itu, hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China saat ini semakin memanas. Kabar terkini menunjukkan AS meningkatkan kesiapan militernya untuk menghadapi China.

    AFP menyebutkan rencana peningkatan itu dengan nama “Future Forward had laid out a ‘game-changer’” dan telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS, Mark Esper.

    Esper menyebutkan bahwa AS memperluas armada dan senjata Angkatan Lautnya, dengan pengembangan kapal tidak berawak, kapal selam, dan pesawat guna menghadapi China.

  • Isu Prabowo Bakal Dilengserkan oleh Jokowi Makin Heboh, Begini Tanggapan Istana

    Isu Prabowo Bakal Dilengserkan oleh Jokowi Makin Heboh, Begini Tanggapan Istana

    TIKTAK.ID – Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menampik isu yang menyebutkan tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan bongkar pasang (reshuffle) Kabinet dalam waktu dekat ini. Ia pun telah mengonfirmasi tentang ini melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang bakal di-reshuffle. Itu tak benar, karena hari-hari ini kita konsentrasi luar biasa dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian,” ujar Pratikno di Jakarta, seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (24/8/20).

    Mensesneg memaparkan bahwa semua menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju dengan jajaran di bawahnya sedang gigih bekerja dalam menangani efek pandemi.

    Baca juga : Survei Indikator: Ridwan Kamil Unggul Sementara dari Anies dan Ganjar

    Persoalan tersebut sesuai arahan Presiden Jokowi supaya jajarannya memanfaatkan masa krisis sebagai lompatan kemajuan.

    “Pak Presiden selalu memerintahkan kepada menteri supaya fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis, dan fokus membajak momentum krisis ini guna melakukan lompatan kemajuan di segala bidang,” ungkapnya.

    “Jadi itu yang telah disampaikan Pak Presiden kepada saya juga, karena saya juga mengonfirmasi perihal ini kepada beliau kemarin,” imbuhnya.

    Baca juga : Beri Arahan Calon Kepala Daerah dari PDIP, Megawati: Korupsi Pasti Dilakukan Elite. Lho Kok?

    Sementara, Mensesneg pun menegaskan bahwa masyarakat memerlukan kerja cepat dan terfokus Pemerintah untuk menghasilkan solusi dan menuntaskan pandemi yang sedang mendera Indonesia. Di samping itu, setiap menteri juga bakal bersinergi satu dengan yang lain dalam menangani krisis.

    Halaman selanjutnya…

  • Hasil Survey Kembali Nobatkan Prabowo ‘Menteri Terbaik’ Jokowi

    Hasil Survey Kembali Nobatkan Prabowo ‘Menteri Terbaik’ Jokowi

    TIKTAK.ID – Lembaga Akurat Poll mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menjadi menteri dengan nilai terbaik di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 15-24 Juli 2020.

    Direktur Akurat Poll, Adlan Nawawi menyebut proses pengambilan data pada survei tersebut dilakukan secara wawancara tatap muka langsung menggunakan kuesioner.

    Adlan mengatakan Prabowo berada di urutan pertama menteri yang memiliki kinerja baik dengan nilai 6,57. Setelah itu, disusul oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan skor 6,44; Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan skor 6,25; dan Menteri BUMN Erick Thohir dengan skor 6,24.

    Baca juga : Hore! Jokowi Akan Beri Uang 600 Ribu ke Karyawan Bergaji 5 Juta ke Bawah Selama 6 Bulan

    Kemudian terdapat nama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dengan skor 6,22; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan skor 6,21; serta Kapolri Jendral Idham Aziz dengan skor 6,16.

    Sedangkan menteri yang memiliki nilai paling rendah yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Fauziah dengan skor 5,78.

    Sedangkan empat menteri nilai terendah lainnya antara lain Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan skor 5,80; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan skor 5,80; Menteri ESDM Arifin Tasrif dengan skor 5,80; dan Kepala BKPM Bahlil Lahaladia dengan skor 5,80.

    Baca juga : Meja Oval Tempat Jokowi Gelar Tatap Muka Diberi Pembatas Kaca, Ada Apa?

    Adlan menjelaskan, secara umum masyarakat memberi nilai 6,19 terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju. Ia menilai skor kinerja Kabinet Indonesia Maju tersebut berbanding terbalik dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurut Adlan, masyarakat menilai kinerja Jokowi sebesar 7,07. Selanjutnya ia memaparkan kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama kurang lebih satu tahun ini sebesar 6,19 sama seperti kinerja Kabinet Indonesia Maju.

    “Jadi kalau Kabinet dikumpulkan, maka semuanya sama dengan skor Wapres, dan Presiden Jokowi unggul sendiri terhadap ini,” ujar Adlan, seperti dilansir CNN Indonesia, Selasa (4/8/20).

    Baca juga : Partai Prabowo Siap Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Asal Syarat ini Dipenuhi

    Adlan menerangkan bahwa penilaian dalam survei tersebut menggunakan skor 1 sampai 10. Skor 1 berarti sangat buruk dan 10 berarti sangat baik. Survei dilakukan terhadap sebanyak 1.210 orang responden dengan menggunakan multistage random sampling. Sedangkan tingkat kesalahan (margin of error) dalam survei tersebut mencapai 2,8 persen.

  • Jokowi Kesal, 10 Jenderal ini Ikut Kena Damprat Saat Sidang Kabinet Paripurna

    Jokowi Kesal, 10 Jenderal ini Ikut Kena Damprat Saat Sidang Kabinet Paripurna

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya dengan kinerja Kabinet yang menganggap krisis akibat pandemi virus Corona (Covid-19) merupakan hal yang normal. Jokowi juga menilai para menterinya itu tidak memiliki kepekaan terhadap krisis (sense of crisis).

    Jokowi mengatakan kinerja menterinya biasa-biasa saja. Bahkan, Jokowi menyebut kinerja Kabinet tidak ada kemajuan yang signifikan dalam penanggulangan krisis akibat pandemi Covid-19.

    Kejengkelan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diluapkan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/20). Dalam sidang itu, seluruh menteri yang hadir ikut kena semprot Jokowi, tak terkecuali para menteri yang berlatar belakang purnawirawan Jenderal TNI maupun Polri.

    Baca juga : Benarkah Prabowo Bakal Direshuffle dari Kabinet Jokowi?

    Menteri yang berlatar belakang purnawirawan Jenderal TNI maupun Polri di antaranya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Agama Fachrul Razi, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

    Selain itu, Kepala BIN Jenderal (Purn) Polri Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Jenderal Polisi Idham azis serta Letjen TNI Doni Monardo juga ikut kena tegur Jokowi.

    “Saya harus ngomong apa adanya, karena nggak ada progress yang signifikan, nggak ada,” ujar Jokowi melalui video yang diunggah Sekretariat Presiden di YouTube, seperti dilansir Kompas.tv, Minggu (28/6/20).

    Baca juga : Sandiaga Uno Ikut Buka Suara Soal Kekesalan Jokowi ke para Menteri

    Kemudian Jokowi mengingatkan dalam situasi saat ini perlu langkah-langkah luar biasa (extraordinary). Pria asal Solo itu menegaskan bakal membuka langkah politik atau langkah pemerintahan untuk mendorong agar krisis akibat pandemi Covid-19 tidak bekepanjangan serta ekonomi tetap berjalan.

    Menurut Jokowi, langkah yang paling tegas yang akan ia ambil jika kinerja para menteri masih biasa-biasa saja yakni membubarkan lembaga dan reshuffle atau perombakan Kabinet.

    “Bisa saja dengan membubarkan lembaga, atau melakukan reshuffle. Saya udah kepikiran ke mana-mana. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, tapi suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya saya akan melakukan tindakan-tindakan yang extraordinary keras,” kata Jokowi.

  • Jokowi Mendadak Panggil Panglima TNI dan Kapolri, Ada Apa Kali ini?

    Jokowi Mendadak Panggil Panglima TNI dan Kapolri, Ada Apa Kali ini?

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan‎ Kapolri Jenderal Pol Idham Azis pada Minggu (7/6/20). Jokowi hendak membicarakan new normal atau fase kehidupan baru.

    Hadi Tjahjanto pun ‎menyatakan bahwa prajurit TNI siap mendukung penuh penerapan prosedur dan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19.

    “Prajurit (TNI dan Polri) di lapangan berinteraksi secara humanis, mereka mengajak masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga protokol kesehatan tersebut sehingga masyarakat bisa beraktivitas namun tetap aman dari Covid-19,” ujar Hadi kepada wartawan, seperti dilansir Jawapos.com, Senin (8/6/20).

    Baca juga : Ada Gerakan yang Akan Kudeta Jokowi, LPI Klaim Kantongi Nama para Tokohnya

    Hadi menyebut TNI dan Polri secara bersama-sama telah menerjunkan anggotanya di sejumlah zona merah yang terdapat pada 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota.

    Lebih lanjut, Hadi juga mengatakan prajurit TNI dan Polri diturunkan di 102 kabupaten/kota yang merupakan zona hijau. Hal itu, kata Hadi, dilakukan untuk senantiasa mengajak serta mengingatkan masyarakat berdisiplin menerapkan protokol kesehatan dan kenormalan baru.

    “TNI dan Polri bertugas mengingatkan masyarakat untuk bisa berdisiplin dengan menerapkan protokol kesehatan,” imbuh Hadi.

    Baca juga : Susi Air PHK Karyawan Imbas Corona, Susi Pudjiastuti: Situasi Memang Tidak Memungkinkan

    Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Idham Azis turut menyampaikan bahwa kunci utama bagi masyarakat untuk produktif namun tetap aman dari penyebaran Covid-19 ialah berdisiplin mengikuti protokol kesehatan dan imbauan Pemerintah.

    Halaman selanjutnya…

  • Siapa Kepala Staf Angkatan yang Bakal Dipilih Jokowi sebagai Panglima TNI Berikutnya?

    Siapa Kepala Staf Angkatan yang Bakal Dipilih Jokowi sebagai Panglima TNI Berikutnya?

    TIKTAK.ID – Roda regenerasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali bergerak. Generasi lulusan akademi tahun 1986 mulai digantikan. Kecuali jabatan Panglima TNI yang masih dijabat Marsekal Hadi Tjahjanto (AAU 1986), jabatan Kepala Staf Angkatan saat ini sudah beralih. Selama ini, alumni tahun 1986 tampak mendominasi jabatan-jabatan strategis di TNI.

    Hanya di TNI Angkatan Darat, jabatan KSAD tidak dipegang angkatan 1986. Melainkan langsung beralih dari Jenderal Mulyono (Akmil 1983) kepada Jenderal Andika Perkasa (Akmil 1987).

    Untuk TNI AL dan TNI AU, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Laksamana Yudo Margono (AAL 1988) dan Marsekal Fadjar Prasetyo (AAU 1988) menjadi KSAL dan KSAU. Yudo menggantikan Laksamana Siwi Sukma Adji (AAL 1985), dan Fadjar menggantikan Marsekal Yuyu Sutisna (AAU 1986). Siwi dan Yuyu sendiri akan memasuki masa pensiun, yang berarti untuk TNI AL dan TNI AU, alumni akademi angkatan 1987 sudah terlewati.

    Baca juga : Pengadilan Vonis Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Hukumannya

    Berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 14 ayat 2, Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima. Pada Ayat 3 menyebut Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

    Usai pergantian ini, pertanyaan selanjutnya adalah siapa Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi. Dari sisi usia KSAD Jenderal Andika Perkasa kelahiran 21 Desember 1964, pada November 2021 nanti berusia 57 tahun sehingga masih memenuhi syarat jadi Panglima TNI.

    KSAL Laksamana Yudo Margono yang kelahiran 26 November 1965 dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo kelahiran 9 April 1966, juga memenuhi syarat.

    Baca juga : Terkait Teror Polsek Daha, Polisi Dalami Temuan Dokumen ISIS dan Surat Wasiat dari Pelaku

    Jokowi akan mengajukan nama Panglima TNI kepada DPR pada November 2021, ketika Marsekal Hadi memasuki masa pensiun di usia 58 tahun.

    Halaman selanjutnya…

  • Bentuk Tim Investigasi, Panglima TNI Minta Bentrokan Anggotanya dengan Polri di Papua Diusut Tuntas

    Bentuk Tim Investigasi, Panglima TNI Minta Bentrokan Anggotanya dengan Polri di Papua Diusut Tuntas

    TIKTAK.ID – Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk mengusut peristiwa bentrokan antara anggota TNI dan Polri di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua pada Minggu (12/4/20) lalu. Hal itu diungkapkan Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi I melalui konferensi video, Rabu (15/4/20).

    Mulanya anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Yen Permenas Mandesa, meminta penjelasan dari Hadi terkait bentrokan tersebut. Menanggapi hal itu, Hadi mengaku belum bisa menjelaskan secara detail. Sebab, ia menyatakan baru bisa memaparkan kasus tersebut setelah tim investigasi mengumpulkan data dan fakta di lapangan.

    Baca juga: Jokowi Telah Menetapkan Corona Sebagai Bencana Nasional, Apa Saja Dampaknya?

    “Untuk Papua, akan kita jawab tersendiri usai tim investigasi yang saat ini bekerja di Papua sudah menemukan data dan fakta di lapangan, maaf,” ujar Hadi, seperti dilansir Kompas.com.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I, Meutya Hafid menyampaikan rasa prihatinnya atas peristiwa itu.

    “Terkait investigasi insiden di Papua yang memang kami catat, juga kita prihatin sekali terhadap insiden di Papua yang terjadi bentrokan antara TNI/Polri,” ucap Meutya.

    Untuk itu, ia meminta Hadi bisa segera memberikan hasil investigasi terkait peristiwa tersebut kepada Komisi I secara tertulis.

    Halaman selanjutnya…

  • Ditanya PKS Soal 16 Ribu Anggota TNI Terpapar Radikalisme, Menhan dan Panglima TNI Tak Bisa Jawab

    Ditanya PKS Soal 16 Ribu Anggota TNI Terpapar Radikalisme, Menhan dan Panglima TNI Tak Bisa Jawab

    TIKTAK.ID – Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, anggota TNI telah terpapar radikalisme. Yakni sejumlah tiga persen yang berarti 16 ribu dari 550 ribu personel.

    Data itu pun ditanyakan Anggota DPR dari PKS ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun keduanya tidak dapat menjawab dengan tegas mengenai data yang diungkap Ryamizard.

    Menanggapi hal itu, Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta justru masih belum percaya sepenuhnya terkait hal tersebut.

    Baca juga: Tren Baru Terorisme Libatkan Keluarga

    “Waktu rapat dengan Menhan (Prabowo Subianto), dengan Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto), saya tanyakan sebetulnya. Tapi ternyata tidak ada jawaban yang clear data itu darimana atau definisinya apa,” jelas Politikus PKS tersebut.

    Menghitung tiga persen dari jumlah anggota TNI, Sukamta mengatakan sebanyak 16 ribu dari 550 ribu personel.

    Sukamta menambahkan, jika jumlah itu tepat, yakni 16 ribu anggota TNI terpapar radikalisme maka hal itu akan berbahaya bagi NKRI.

    Baca juga: Mahfud MD: Jaringan Kelompok Teroris di Medan Harus Diburu

    Karena bahkan saat menangani teroris yang jumlahnya tak sampai 10 orang saja, cukup menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Apalagi jika harus menghadap radikalisme personel militer yang berjumlah 16 ribu orang.

    “Bayangkan kalau 16 ribu tentara itu terpapar radikalisme, angka yang besar sekali. Republik ini bisa bubar oleh 16 ribu tentara,” ujar politisi kelahiran Klaten itu.

    Baca juga: Waspada Paham Radikal, Akun Medsos CPNS Akan Diperiksa