TIKTAK.ID – Partai konservatif oposisi Finlandia, National Coalition (Koalisi Nasional), meraih suara terbanyak dalam pemilihan lokal pada Minggu (13/6/21), untuk memilih anggota dewan lokal atau kota. Sementara, Partai Sosial Demokrat pimpinan Perdana Menteri Sanna Marin menempati posisi kedua.
Menurut hasil perhitungan yang diterbitkan pada Senin, dari 100 persen suara yang dihitung, Koalisi Nasional telah meraih 21,4 persen suara, diikuti oleh Sosial Demokrat dengan 17,7 persen suara. Pemilihan yang awalnya direncanakan pada April lalu terpaksa ditunda karena pandemi Covid-19.
Pemilihan tahun ini dipandang sebagai ujian pertama bagi Marin yang berusia 35 tahun, yang mulai menjabat pada Desember 2019.
Partai oposisi Finlandia memperkuat dukungannya di seluruh negeri menjadi 14,5 persen. Meskipun begitu, Partai oposisi masih tetap berada pada urutan keempat, dan gagal mengusir Partai Tengah seperti yang mereka harapkan.
Sementara, Partai Tengah yang berkoalisi dengan Pemerintah memenangkan 14,9 persen suara.
Di Ibu Kota Helsinki, urutan ketiga teratas tetap tidak berubah. Koalisi Nasional mendapat 25,7 persen suara. Partai Hijau menempati urutan kedua dengan 19,8 persen dan Sosial Demokrat ketiga dengan 14,4 persen.
Dengan hasil pemilihan lokal tersebut, otomatis politisi konservatif Juhana Vartiainen dari partai Koalisi Nasional akan menjadi Wali Kota Helsinki berikutnya.
Menurut Kementerian Kehakiman, partisipasi pemilih tahun ini hanya 55,1 persen, terendah sejak 1945.
Teemu Luukka, seorang analis surat kabar Helsingin Sanomat, mencatat bahwa hasil Partai Sosial Demokrat secara historis rendah, tetapi Perdana Menteri Marin sendiri dapat mengklaim hasil yang baik di kota kelahirannya Tampere dan posisinya tidak terancam di partai.
Koalisi Pemerintah Finlandia saat ini terdiri dari Partai Sosial Demokrat, Partai Tengah, Liga Hijau, Aliansi Kiri dan Partai Rakyat Swedia. Partai Finlandia, Partai Koalisi Nasional konservatif, Demokrat Kristen dan Gerakan Sekarang berada di oposisi.
Di Finlandia, kotamadya memiliki hak perpajakan atas pendapatan dan bertanggung jawab atas layanan, seperti layanan pendidikan dan kesehatan dan sosial.
