TIKTAK.ID – Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengungkapkan bahwa proses politik di Indonesia banyak didominasi oleh oligarki Taipan. Ia menyebut selain proses politik, oligarki Taipan juga ada di balik sumber permasalahan Indonesia.
“Dalam keseluruhan proses-proses politik dan lain-lain, kebanyakan selalu muncul di belakangnya itu kalau ada masalah-masalah yang tampak maupun tidak tampak, di belakangnya selalu ada indikasi dominasi oligarki Taipan dan politik tadi. Baik secara soft maupun vulgar,” ujar Busyro melalui sebuah diskusi daring bertajuk “Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2021”, Sabtu (12/6/21), seperti dilansir CNN Indonesia.
Kemudian Busyro menyinggung kondisi partai politik yang saat ini dikuasai oligarki. Ia menilai sudah sedikit parpol di Indonesia yang menjalankan kaderisasi.
“Sebab, di dalam parpol itu menonjol sekali oligarki politik itu sendiri, bahkan dibangun di dalam parpol. Hampir semua parpol seperti itu,” terang Busyro.
Mantan pimpinan KPK itu pun menyoroti sejumlah kasus korupsi yang masih terjadi di Indonesia. Busyro mengatakan penyebab korupsi masih marak, karena saat ini birokrasi di Indonesia adalah produk dari Pemilu yang transaksional.
Busyro mengklaim hal itu terbukti dengan masih adanya pejabat-pejabat negara yang terbelit kasus rasuah. Lantas ia menyinggung kasus korupsi yang menjerat dua mantan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024, mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo.
Menurut Busyro, dominasi oligarki Taipan berpotensi menurunkan semangat demokrasi Indonesia. Pasalnya, kata Busyro, dengan dominasi ini dapat menimbulkan pemilihan Kepala Daerah transaksional. Ia pun menyebut hasil dari pemilihan ini yakni pemerintahan berwatak state capture corruption.
“Birokrasi negara kita itu bagaimana pun juga merupakan produk demokrasi Pilkada transaksional. Kondisi tersebut pun membuat produk birokrasi pemerintahan yang berwatak corporate, korporasi klepto, sehingga hasilnya state capture corruption,” tutur Busyro.
Sebelumnya, Juliari Batubara terjerat korupsi pengadaan Bansos wilayah Jabodetabek. Dari setiap nilai paket Bansos sebesar Rp300.000, politikus PDIP tersebut memperoleh jatah Rp10.000.
Sedangkan Edhy Prabowo terjerat korupsi ekspor benur. Ia didakwa jaksa menerima suap sebesar Rp25,7 miliar. Suap tersebut untuk mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dan para eksportir BBL lainnya.
