TIKTAK.ID

Tag: Busyro Muqoddas

  • Kritik Lomba Agustusan Kontroversial, Muhammadiyah Siap Galang Dukungan Bubarkan BPIP

    Kritik Lomba Agustusan Kontroversial, Muhammadiyah Siap Galang Dukungan Bubarkan BPIP

    TIKTAK.ID – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyoroti lomba penulisan artikel yang diadakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Busyro lantas mendesak pembubaran BPIP, bila lembaga tersebut tidak ada manfaatnya.

    Untuk diketahui, BPIP sempat menggelar lomba dalam rangka Hari Santri. Mereka mengangkat tema, “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam” dan “Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam”.

    “Ini [lomba] tidak hanya tendensius, tapi jelas-jelas tidak berguna, tidak ada manfaatnya sama sekali, serta tidak ada konsep akademis ideologisnya,” ujar Busyro, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (13/8/21).

    Baca juga : Survei Nasional: Sandiaga Uno Masuk 5 Besar Buntuti Prabowo

    Menurut Busyro, tema yang diusung BPIP dapat mengadu-domba sekaligus penghinaan terhadap komunitas santri. Ia menegaskan, Hari Santri bukan hanya milik warga Nahdlatul Ulama saja, melainkan juga milik semua umat Islam.

    “Apakah selama ini negara ada masalah dengan penghormatan bendera Merah Putih? Ada masalah dengan Lagu Kebangsaan? Faktanya tidak ada, jadi kalau tidak ada, mengapa BPIP mencari-cari penyakit?” ucap Busyro.

    Busyro menilai BPIP perlu meninjau kembali rencana lomba itu dan segera mencabutnya. Pasalnya, kata Busyro, tema tersebut hanya akan mengusik umat Islam.

    Baca juga : Pengamat Sebut Aksi Jokowi Bagi-bagi Bansos ‘Memalukan’

    Kemudian Busyro mengimbau untuk melakukan polling yang mempertanyakan apakah keberadaan BPIP masih diperlukan. Ia menyebut polling itu perlu melibatkan masyarakat sipil.

    “Saya siap mewakili Muhammadiyah dengan 170 perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, untuk mengadakan polling bersama-sama. Jika memang [BPIP] tidak ada manfaatnya, bubarin saja,” ungkap Busyro.

    Senada dengan Busyro, ulama asal Sumatera Barat Anwar Abbas juga meminta BPIP dibubarkan. Dia menyatakan bahwa lembaga pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut tak memiliki kepekaan sosial di tengah pandemi Covid-19.

    Baca juga : Jokowi Berikan Bintang Jasa ke 325 Nakes Gugur Akibat Covid

    “Kesimpulan saya BPIP seharusnya dibubarkan saja, karena lombanya enggak kontekstual. Orang secara lagi terdampak Covid, malah mempermasalahkan hukum hormat bendera,” tutur Anwar, Jumat (13/8/21).

    Sebelumnya, BPIP mengunggah informasi mengenai lomba penulisan artikel tingkat nasional melalui akun Twitter @BPIPRI pada Rabu (11/8/21) silam.

    Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo menjelaskan, pilihan tema itu menyesuaikan dengan konteks Hari Santri. Ia pun berdalih BPIP melihat pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi kecintaan terhadap Tanah Air.

  • Busyro Muqoddas: Oligarki Politik Dibangun Hampir di Semua Parpol

    Busyro Muqoddas: Oligarki Politik Dibangun Hampir di Semua Parpol

    TIKTAK.ID – Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengungkapkan bahwa proses politik di Indonesia banyak didominasi oleh oligarki Taipan. Ia menyebut selain proses politik, oligarki Taipan juga ada di balik sumber permasalahan Indonesia.

    “Dalam keseluruhan proses-proses politik dan lain-lain, kebanyakan selalu muncul di belakangnya itu kalau ada masalah-masalah yang tampak maupun tidak tampak, di belakangnya selalu ada indikasi dominasi oligarki Taipan dan politik tadi. Baik secara soft maupun vulgar,” ujar Busyro melalui sebuah diskusi daring bertajuk “Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2021”, Sabtu (12/6/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian Busyro menyinggung kondisi partai politik yang saat ini dikuasai oligarki. Ia menilai sudah sedikit parpol di Indonesia yang menjalankan kaderisasi.

    “Sebab, di dalam parpol itu menonjol sekali oligarki politik itu sendiri, bahkan dibangun di dalam parpol. Hampir semua parpol seperti itu,” terang Busyro.

    Mantan pimpinan KPK itu pun menyoroti sejumlah kasus korupsi yang masih terjadi di Indonesia. Busyro mengatakan penyebab korupsi masih marak, karena saat ini birokrasi di Indonesia adalah produk dari Pemilu yang transaksional.

    Busyro mengklaim hal itu terbukti dengan masih adanya pejabat-pejabat negara yang terbelit kasus rasuah. Lantas ia menyinggung kasus korupsi yang menjerat dua mantan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024, mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo.

    Menurut Busyro, dominasi oligarki Taipan berpotensi menurunkan semangat demokrasi Indonesia. Pasalnya, kata Busyro, dengan dominasi ini dapat menimbulkan pemilihan Kepala Daerah transaksional. Ia pun menyebut hasil dari pemilihan ini yakni pemerintahan berwatak state capture corruption.

    “Birokrasi negara kita itu bagaimana pun juga merupakan produk demokrasi Pilkada transaksional. Kondisi tersebut pun membuat produk birokrasi pemerintahan yang berwatak corporate, korporasi klepto, sehingga hasilnya state capture corruption,” tutur Busyro.

    Sebelumnya, Juliari Batubara terjerat korupsi pengadaan Bansos wilayah Jabodetabek. Dari setiap nilai paket Bansos sebesar Rp300.000, politikus PDIP tersebut memperoleh jatah Rp10.000.

    Sedangkan Edhy Prabowo terjerat korupsi ekspor benur. Ia didakwa jaksa menerima suap sebesar Rp25,7 miliar. Suap tersebut untuk mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dan para eksportir BBL lainnya.

  • Eks Komisioner KPK Sentil Sikap Jokowi yang Tak Sejalan dengan Wawasan Kebangsaan

    Eks Komisioner KPK Sentil Sikap Jokowi yang Tak Sejalan dengan Wawasan Kebangsaan

    TIKTAK.ID – Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, diketahui menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap menyetujui Undang-Undang kontroversial. Busyro mengatakan sikap itu bertentangan dengan wawasan kebangsaan.

    Busyro menyampaikan hal itu terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai dinonaktifkan pimpinan KPK lantaran tidak lulus. Menurut Busyro, sikap Jokowi tidak sesuai dengan wawasan kebangsaan.

    “Presiden telah menyetujui revisi UU KPK yang bertentangan dengan wawasan kebangsaan. Presiden juga menyetujui UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan revisi soal usia hakim Mahkamah Agung,” ujar Busyro, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (17/5/21).

    Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah tersebut mengatakan sikap Jokowi terhadap 75 pegawai KPK yang gagal lolos TWK tidak menyentuh akar permasalahan.

    Ia menilai, mestinya Jokowi mulai mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan TWK. Pasalnya, kata Busyro, TWK tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi tindakan ilegal yang dilakukan Pimpinan KPK.

    Busyro melanjutkan, padahal Jokowi memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menyikapi 75 pegawai KPK yang tidak lolos, dengan cara membatalkan hasil TWK maupun Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK perihal penonaktifan.

    Busyro menganggap jika Jokowi tidak segera membatalkan hasil TWK dan SK penonaktifan itu, maka semakin menunjukkan adanya upaya pelemahan KPK secara sistematis.

    “Saat KPK sudah menjadi eksekutif dan di bawahnya presiden, presiden harusnya memberi tindakan. Konsekuensinya yakni pernyataan Pimpinan KPK soal tidak lulus TWK itu mencederai 75 pegawai, itu harus dibatalkan,” tutur Busyro.

    Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin juga buka suara terkait persepsi publik yang menduga Pemerintah turut berperan dalam gaduh tes wawasan kebangsaan KPK.

    Ngabalin menampik tudingan dari sejumlah pihak yang menyebut Jokowi mengintervensi proses TWK. Ia menganggap tudingan-tudingan tersebut adalah fitnah terhadap Jokowi.

    “Ada yang menuding ini merupakan upaya Pemerintah dan intervensi Jokowi dalam rangka menyingkirkan 75 orang pegawai KPK yang menolak UU KPK. Ini pasti fitnah yang sangat murah dan menurut saya ini satu perilaku yang amat biadab,” ujar Ngabalin balik menuding pihak yang kritis terhadap Jokowi, dengan stigma khasnya sendiri seperti biasa.