TIKTAK.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui meminta ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) diturunkan menjadi 10 persen. Pasalnya, PKS menyatakan ketentuan ambang batas yang berlaku sekarang membuat mereka merasa bakal kewalahan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Perlu diketahui, pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan, “Pasangan calon (Paslon) yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.
“Sayangnya dengan tidak adanya revisi UU Pemilu, maka kami agak kerepotan. Jadi PKS berharap Presidential Threshold itu 10 persen saja,” ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera dalam diskusi virtual, Sabtu (8/5/21), seperti dilansir CNN Indonesia.
Mardani menilai pemangkasan ambang batas presiden akan membuat pilihan Capres mendatang lebih beragam. Ia menyebut semakin banyak pilihan akan semakin bagus untuk kontestasi karya dan gagasan, bukan perpecahan.
“Kalau hanya ada dua pasangan maka peluang divided lebih besar. Untuk itu, kita perlu menyelesaikan masalah ini,” terang Mardani.
“Yang kami inginkan suksesi nanti adalah kontestasi karya dan gagasan, bukan pertarungan, sehingga hal ini yang harus diatur,” sambungnya.
Akan tetapi, Mardani mengklaim bahwa PKS sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Pilpres 2024. Ia memaparkan, strategi pertama yakni penokohan. Ia menganggap masyarakat Indonesia kebanyakan memperhatikan penokohan ketimbang Visi Misi dari suatu partai.
“Misi program partai memang penting, namun dengan tingkat sekolah rata-rata 7 tahun, ambil lah SMP kelas 1, maka sangat susah mendiskusikan sesuatu yang strategis, yang ada hanya tokoh-tokoh,” ulas Mardani.
Ia melanjutkan, strategi kedua adalah narasi. Ia mengatakan untuk Pilpres 2024 harus ada Capres yang menawarkan narasi yang bagus untuk Indonesia.
“Kita memerlukan Capres yang merevisi sistem politik kita yang cenderung politik dinasti, dan demokrasi yang sakit,” tegasnya.
Selain itu, Mardani mengaku PKS akan memaksimalkan penggunaan teknologi dan big data untuk pemetaan pemilih pada 2024 mendatang. Menurutnya, strategi tersebut terinspirasi dari Pilpres di Amerika Serikat tahun 2016 saat Donald Trump bersaing dengan Hillary Clinton.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
