TIKTAK.ID – Gubernur Papua, Lukas Enembe menyampaikan tujuh sikap guna merespons kebijakan Pemerintah Pusat yang memberi label teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Enembe mengatakan sikap pertama yakni meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang kebijakan itu. Ia meminta Pemerintah memastikan objektivitas dari kebijakan tersebut.
“Terorisme merupakan konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Oleh sebab itu, penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan saksama dan memastikan objektivitas negara dalam pemberian status tersebut,” ujar Enembe melalui keterangan tertulis, Jumat (30/4/21), seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Enembe menyebut dalam poin kedua, pihaknya sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh KKB adalah perbuatan meresahkan, melanggar hukum, dan mencederai prinsip-prinsip dasar HAM.
Kemudian di poin ketiga, Enembe kembali mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI agar dapat mengkaji ulang penyematan label teroris kepada KKB. Sebab, ia menilai kajian harus komprehensif dengan memerhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.
Poin keempat, Enembe mendorong TNI-Polri untuk memetakan kekuatan, wilayah sebaran, jumlah orang, dan ciri khusus KKB.
“Hal ini sangat diperlukan, karena Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan ada peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua,” tutur Enembe.
Lantas politikus Partai Demokrat tersebut menyoroti dampak yang akan diterima warga Papua di perantauan. Dia mengaku khawatir jika penyematan label teroris kepada KKB bakal menimbulkan stigma negatif bagi warga Papua di perantauan. Untuk itu, Enembe mengimbau Pemerintah Pusat supaya berkonsultasi dengan Dewan Keamanan PBB terkait kebijakan itu.
Sedangkan di poin ketujuh, Enembe meminta Pemerintah Pusat untuk mengubah pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Papua.
“Pemerintah Provinsi Papua telah mengumumkan, rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan dengan pertukaran peluru,” tegas Enembe.
Seperti diketahui, Pemerintah juga menugaskan aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas kepada KKB di Papua.
