TIKTAK.ID – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa partainya masih belum membicarakan wacana masuk Kabinet Indonesia Maju di tengah isu reshuffle atau perombakan Kabinet. Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang sibuk melakukan konsolidasi internal dari tingkat wilayah hingga ke ranting di seluruh Indonesia.
“Secara formal, di internal PAN itu tidak pernah membicarakan hal itu atau belum pernah membicarakan mengenai hal itu (soal masuk Kabinet),” ujar Saleh, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (15/4/21).
Menurut Saleh, pihaknya baru membahas rencana masuk Kabinet apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan secara langsung. Ia menilai jajaran pengurus nantinya akan membahas lebih jauh terkait posisi menteri yang ditawarkan.
“Bila Presiden Jokowi yang menyampaikan ke kita, tentu kita akan membicarakan juga langsung di internal,” terangnya.
Saleh mengklaim PAN tidak ingin memberikan kader yang tidak sesuai dengan jabatan menteri yang ditawarkan. Pasalnya, ia menganggap memberikan kader yang tidak sesuai justru hanya akan membebani Pemerintah.
“Kita berharap kalau memang ditarik, tentu bisa memudahkan langkah Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di masa pandemi ini,” ucap Saleh.
Saleh lantas menyatakan posisi PAN saat ini tengah menunggu tawaran Jokowi untuk masuk Kabinet. Ia juga memastikan PAN tidak dalam posisi mengejar posisi menteri pemerintahan Jokowi.
“Jadi tidak besar kepala dan telinga, biasa saja. Nanti mudah-mudahan ada informasi lebih lanjut yang kami sampaikan kalau hal itu ditawarkan kepada kami,” tutur Ketua Fraksi PAN DPR tersebut.
Saleh pun mengaku selama ini PAN telah membantu Pemerintah dengan cara yang elegan melalui kritik konstruktif. Ia juga menyebut posisi PAN yang kini berada di luar pemerintahan tidak serta merta pihaknya abai.
“Kami selalu mengatakan kalau Pemerintah ini baik, ya kami katakan baik. Tapi kalau kurang baik ya kami akan kasih tahu juga. Di dalam dan di luar sebenarnya sama saja, karena kontribusi untuk Pemerintah tetap bisa dilakukan,” tegasnya.
Seperti diketahui, belakangan ini kembali mencuat isu perombakan Kabinet, setelah DPR menyetujui permintaan Jokowi untuk melebur Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Tidak hanya itu, Jokowi juga membentuk Kementerian Investasi.
