TIKTAK.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf menganggap aneh upaya klaim Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas partainya dengan nama pribadi. Ia menjelaskan, secara hukum partai politik bukan milik perorangan, melainkan badan hukum milik publik.
“Ini memang ada hal aneh karena partai itu milik publik. Kalau kita baca dalam UU partai dan jika dikaitkan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik itu badan publik,” ujar Asep, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (12/4/21).
Perlu diketahui, Pasal 15 UU Keterbukaan Informasi Publik mensyaratkan partai politik untuk menyediakan sejumlah informasi bagi masyarakat. Kemudian pada Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik menyebut partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita.
Lebih lanjut, Asep mengatakan jika mengacu pada UU tersebut, partai politik pada dasarnya melibatkan partisipasi warga dan bersifat kolektif. Hal itu berarti, kata Asep, publik dapat mengelola, mendapatkan akses informasi, dan terlibat dalam kegiatannya karena badan publik.
Asep menyatakan jika dimiliki secara pribadi, maka status partai politik tersebut harus dipertanyakan. Hal itu karena partai politik sendiri memiliki aturan, kepengurusan, yang tentunya melibatkan banyak subjek lainnya. Lantas Asep menegaskan bahwa status pendiri partai bukan berarti pemilik partai.
“Bahwa Pak SBY sebagai pendiri, oke, tapi kalau atas nama beliau itu akan jadi pertanyaan. Sebab, ini akan jadi parpol tidak bisa dimiliki orang-perorang,” terang Asep.
“Kalau memang atas nama pribadi, itu bisa enggak dilaksanakan fungsi kepublikannya?” imbuhnya.
Menurut Asep, partai politik hanya bisa diatas-namakan oleh partai atau kuasa hukum partai. Ia memaparkan, jika SBY mendaftarkan Demokrat sebagai kuasa hukum atau yang diberi mandat oleh partai politik, maka kemungkinan bisa.
“Seharusnya SBY atas nama (kuasa) mewakili partai untuk mendaftarkan di kementerian. Atas nama, bukan malah nama pribadinya yang melekat,” tutur Asep.
Ia pun menilai langkah SBY ini berpotensi membuat partai Demokrat menjadi kebingungan mengenai keuangan dan aset. Jika mengacu pada aturan, maka terdapat tiga sumber dana parpol, yakni bantuan negara, iuran anggota, dan sumbangan pihak luar yang tidak mengikat.
“Itu kan jadi susah kalau menjadi kepemilikan pribadi,” jelas Asep.
Menanggapi kesalahpahaman banyak pihak yang senada dengan Asep, Anggota Tim Hukum DPP Partai Demokrat Mehbob mengakui, Partai Demokrat memang mendaftarkan logo Partai Demokrat atas nama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mehbob mengatakan, langkah tersebut diambil saat Demokrat menghadapi ketidakpastian karena belum ada keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
“Pertama, benar ada pendaftaran logo Partai Demokrat yang dilakukan oleh Tim Hukum DPP, mengatasnamakan Pak SBY selaku penggagas Partai Demokrat,” kata Mehbob dalam keterangan tertulis, Selasa (13/4/21).
“Kami daftarkan logo tersebut untuk menghadapi ketidakpastian saat itu, sebelum ada keputusan dari Menkumham berupa penolakan memproses berkas permohonan para pelaku KLB ilegal Sibolangit pada tanggal 31 Maret 2021,” ujar Mehbob.
Ia mengatakan, sejak 2007, logo Demokrat sudah terdaftar di kelas merek 41 yang meliputi layanan pendidikan dan layanan pengajaran.
Sementara itu, pendaftaran baru-baru ini untuk melengkapi administrasi terkait logo Partai Demokrat yang terdaftar di kelas yang tepat yakni kelas 45 terkait organisasi pertemuan politik.
Mehbob menyampaikan, untuk melengkapi administrasi pendaftaran itu, pihaknya telah menarik permohonan yang lalu dan sudah digan…
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
![Saat Masalah Kejiwaan Ferdy Sambo Dipertanyakan TIKTAK.ID - Belakangan ini kondisi kejiwaan tersangka pembunuhan berencana, Irjen Ferdy Sambo, menjadi sorotan. Beredar kesimpang-siuran yang mengklaim Sambo memiliki masalah kejiwaan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik. Kemudian Taufan meluruskan isu itu. Dia menilai pernyataan dia sebelumnya dimaknai secara keliru dalam sebuah pemberitaan. Padahal, Taufan hendak menyampaikan kalau Sambo sudah melampaui abuse of power. "Salah nangkap, jadi maksudnya orang ini [Sambo] memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dia Kadiv Propam, tapi dia juga mampu menggerakkan di luar lingkungan bawah Propam, bisa menggerakan di Metro Jaya, Reskrim," ujar Taufan, seperti dilansir CNNIndonesia.com, pada Kamis (15/9/22). "Inilah yang dimaksud melebihi abuse of power. Seseorang dengan kekuasaan tertentu di luar kekuasaannya," sambung Taufan. Taufan pun menduga karena Sambo merasa berkuasa, maka berani mengeksekusi ajudannya, Brigadir J di rumah dinas, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Taufan bahkan menyebut Sambo jemawa bisa kebal hukum. Selain itu, kata Taufan, Sambo juga dapat mengerahkan puluhan polisi untuk menghilangkan barang bukti, merusak Tempat Kejadian Perkara (TKP), hingga menambah skenario palsu. "Itu kan artinya orang ini sangat percaya diri kalau tindakan kejahatannya tidak akan terbongkar," jelas Taufan. Sebelumnya, beredar informasi soal Sambo mempunyai masalah kejiwaan. Dalam suatu pemberitaan nasional, hal itu disampaikan oleh Taufan. Seperti diketahui, Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas Sambo pada 8 Juli lalu. Polisi sudah menetapkan lima tersangka, yakni Sambo, Putri, RR, RE dan KM. Kelimanya dijerat dengan Pasal 340 subsidair Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. Empat tersangka sudah ditahan, sedangkan Putri masih menunggu pemeriksaan selanjutnya. Tidak hanya itu, polisi juga menetapkan tujuh orang tersangka terkait obstruction of justice dalam kasus ini, yaitu Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto. Mereka diduga telah melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.](https://i0.wp.com/www.tiktak.id/wp-content/uploads/2022/09/AHY1.jpg?resize=660%2C400&ssl=1)
