TIKTAK.ID – Pembangunan mega proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, saat ini tengah dipertimbangkan untuk dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, proyek tersebut telah bertahun-tahun mangkrak di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kita sedang mempertimbangkan agar dapat melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet-atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, seperti dilansir detik.com dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/3/21).

Proyek Hambalang sendiri sebenarnya dibangun untuk dijadikan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga yang bertaraf Internasional. Akan tetapi, hingga saat ini keinginan itu belum terwujud juga.

Baca juga : Sesalkan Manuver Moeldoko Kudeta Demokrat, Gatot Nurmantyo: Tak Cerminkan Kualitas dan Moral Prajurit

Perlu diketahui, proyek senilai Rp2,5 triliun tersebut berdiri di atas tanah seluas 32 hektare (Ha) dan dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari masjid, asrama, dan lapangan sepakbola yang sudah dibangun. Kemudian fasilitas sarana dan prasarana lainnya yang juga mangkrak adalah sport sains, lapangan menembak, ekstrem sport, panggung terbuka, hingga volley pasir.

Selama pembangunan proyek itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya praktek korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. Hal itu pun terbukti dengan adanya “kongkalikong” antara sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek Hambalang ini.

Sejumlah nama yang ikut terlibat dalam skandal korupsi Hambalang yaitu eks Menpora era Presiden SBY Andi Mallarangeng, eks Direktur Operasional PT Adhi Karya (Persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor, dan eks Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Baca juga : Peringati 100 Hari Wafat Laskar FPI, Begini Doa Amien Rais untuk Penguasa

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai Rp706 miliar. Angka itu diperoleh dari hasil audit investigasi BPK pada periode 2012-2013 yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi, yang turut melibatkan nama-nama petinggi pemerintahan kala itu.

Tidak hanya itu, BPK juga mengungkapkan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang digelembungkan hingga Rp514 miliar. Laporan itu lantas diserahkan kepada BPKP untuk ditindaklanjuti.

Sejak praktek korupsi tersebut terkuak ke publik, maka proyek pembangunan Hambalang dihentikan secara total. Jokowi pun sebetulnya ingin melanjutkan proyek Hambalang sejak 2016. Namun wacana itu kemudian tenggelam, hingga dimunculkan kembali di tengah isu heboh kudeta Demokrat yang menyeret nama orang dekat Presiden Jokowi sendiri, yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.