TIKTAK.ID – Lembaga NEW INDONESIA Research & Consulting mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap tinggi dan terus meningkat, meski kasus konfirmasi virus Corona (Covid-19) masih tinggi.

Melalui siaran pers di Jakarta, Minggu(7/2/21), Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting, Andreas Nuryono mengatakan kasus konfirmasi Covid-19 telah menembus 1 juta dan belum kunjung ada tanda-tanda penurunan. Hal itu pun mengakibatkan perekonomian sepanjang 2020 terkontraksi negatif. Meski begitu, kepuasan publik terhadap Jokowi dinilai tetap tinggi dan terus meningkat.

“Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap meningkat,” ujar Andreas Nuryono, seperti dilansir Antara.com.

Baca juga : Disambangi Menpora, Kapolri Bahas Kegiatan Olahraga Bisa Terlaksana Saat Pandemi

Andreas memaparkan, tingkat kepuasan publik mencapai 62,8 persen pada survei Juni 2020. Ia menyebut angka itu bergerak naik menjadi 65,1 persen pada Oktober 2020, dan kini berada pada angka 70,3 persen.

Ia melanjutkan, ketidakpuasan publik turun dari 32,4 persen pada Juni 2020 menjadi 31,3 persen pada Oktober 2020. Kemudian angka tersebut kini turun menjadi 26,8 persen.

Andreas menganggap pilihan Jokowi untuk menjaga keseimbangan antara krisis kesehatan dan dampak ekonominya yang menyebabkan kepuasan publik tetap terjaga. Pasalnya, Jokowi telah berkali-kali menyatakan rasa syukur karena Indonesia tidak perlu sampai mengambil jalan lockdown atau karantina wilayah. Tidak hanya itu, ia berpendapat vaksinasi tahap pertama yang mulai digelar makin menaikkan kepuasan publik.

Baca juga : Arief Poyuono Sebut Gibran Putra Jokowi Pesaing Kuat Anies di Pilpres 2024

“Dengan tampilnya Jokowi di depan publik sebagai orang pertama yang mendapat suntikan vaksin, memberi pesan yang sangat kuat kepada masyarakat,” tutur Andreas.

Akan tetapi, kata Andreas, pembatasan sosial yang masih terus diberlakukan ikut berkontribusi terhadap masih tingginya ketidakpuasan publik.

“Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi terus berlaku di DKI Jakarta, lalu berlanjut lagi dengan kebijakan baru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali,” terangnya.

Baca juga : Mobil yang Dipakai Jokowi Terjang Banjir di Kalsel Jadi Buruan di AS

Sementara itu, Andreas juga menyampaikan elektabilitas para Kepala Daerah seperti Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengalami kenaikan. Namun hal itu berkebalikan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Publik beranggapan kegagalan penanganan Covid-19 yang terkonsentrasi di Jakarta, notabene adalah kesalahan Anies,” jelas Andreas.