Tag: Gubernur Jawa Timur

  • Tak Hanya Temui Ulama Jatim, Prabowo Juga Sambangi Khofifah

    Tak Hanya Temui Ulama Jatim, Prabowo Juga Sambangi Khofifah

    TIKTAK.ID – Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diketahui mengunjungi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Selasa (3/5/22). Prabowo melakukan kunjungan tersebut setelah menemui sejumlah ulama di Jawa Timur pada hari yang sama.

    Ketika itu, Prabowo disambut oleh Khofifah di lobi gedung Grahadi. Keduanya pun mengucapkan selamat hari raya Idulfitri 1443 H.

    Setelah itu, Prabowo dan Khofifah santap malam sambil berdiskusi. Berdasarkan keterangan resmi dari Sekretaris Jendral Gerindra Ahmad Muzani, terdapat sejumlah hal yang dibahas pada kesempatan ini.

    Baca juga : Soal Anies Gelar Salat Id di JIS, Pengamat: Cara Cerdik Ciptakan Panggung Politik

    Khofifah disebut-sebut menjelaskan soal produk pertanian di Jawa Timur yang mampu menyuplai kebutuhan pangan wilayah Indonesia Timur.

    “Tadi Bu Khofifah menyampaikan kepada Pak Prabowo mengenai produk-produk pertanian dan buah-buahan yang mampu menggerakkan perekonomian sepuluh kabupaten di Jawa Timur,” ujar Muzani yang mendampingi Prabowo, seperti dilansir CNN Indonesia.

    “Jadi kabupaten ini punya penghasilan padi yang mampu men-supply kebutuhan di wilayah Indonesia Timur,” imbuh Muzani.

    Baca juga : Sandiaga Kunjungi Zulhas, PAN: Tak Ada Agenda Politik

    Kemudian Muzani menyampaikan hal menarik dalam kesempatan tersebut, yakni salah satu makanan yang disediakan adalah nanas. Muzani mengklaim buah nanas menjadi unggulan Jawa Timur yang ditanam di tanah lereng Gunung Kelud.

    “Nanas ini ditanam dari lereng Gunung Kelud, salah satu bibit unggulan yang benihnya ditemukan dari kampus Institut Pertanian Bogor (IPB),” jelas Muzani.

    Lantas di akhir acara, Prabowo memberi dua buku karyanya yang bertajuk “Paradoks Indonesia” dan “Kepemimpinan Militer”, yang sudah dia tanda tangani.

    Baca juga : Datang Berziarah, Prabowo Akui Dirinya Tukang Pijat Gus Dur

    Sementara itu, Khofifah juga memberikan buku kepada Prabowo yang menceritakan soal perjalanan serta kerja-kerja Khofifah selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur.

    Di sisi lain, pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menyebut silaturahmi Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa merupakan pertemuan strategis untuk 2024.

    ”Silaturahmi ini jelas langkah strategis untuk Pemilihan Umum 2024,” tutur Surokim, mengutip Suara.com, Kamis (5/5/22).

    Baca juga : Gus Irfan Putra Pendiri NU Ungkap Ramalan Gus Dur: Prabowo Jadi Presiden di Usia Tua

    Surokim menjelaskan, Khofifah dinilai menjadi tokoh penting dan berpengalaman dalam kontestasi nasional dan potensial untuk digandeng pada pemilihan presiden dua tahun mendatang.

    “Terlebih melihat urutan silaturahmi Prabowo saat Lebaran ini yang menjadikan Khofifah sebagai prioritas,” ucapnya.

  • Didampingi Khofifah, Pertemuan Luhut dengan para Kiai di Surabaya Bahas Apa?

    Didampingi Khofifah, Pertemuan Luhut dengan para Kiai di Surabaya Bahas Apa?

    TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui melakukan kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan tersebut dalam rangka bersilaturahmi dengan sejumlah kiai.

    Informasi itu diketahui dari foto unggahannya di akun Instagram, pada Sabtu (12/3/22) siang. Dalam foto tersebut, tampak Luhut sedang didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    “Seperti biasa, setiap kali berkunjung ke Surabaya, tidak pernah saya lewatkan untuk bersilaturahmi dengan para Kyai yang sangat saya hormati,” tulis Luhut melalui keterangan foto unggahannya, seperti dilansir Sindonews.com, Sabtu (12/3/22).

    Baca juga : Bambang Susantono Blak-blakan Ungkap Alasan Jokowi Memilihnya Jadi Kepala IKN

    Luhut mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, dirinya menyampaikan beberapa hal yang sedang dilakukan Pemerintah. Dia memaparkan, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, pembangunan di seluruh sektor, pembelian produk dalam negeri senilai Rp400 triliun, sampai cerita pertemuan Luhut dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman.

    “Saya juga menyampaikan kabar baik kepada para Kyai, kalau dalam waktu dekat ini, keberangkatan jamaah umroh langsung dari Surabaya sudah bisa dilakukan. Mengingat daftar tunggu keberangkatan umroh untuk wilayah Jawa Timur saja sudah mencapai hampir 10 ribuan jamaah,” ungkap Luhut.

    Luhut lantas mengklaim para kiai mengapresiasi kemajuan yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia saat ini. Dia menyebut para kiai juga merasa bangga terhadap keberhasilan pembangunan dan bagaimana Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil menggerakkan perekonomian, walaupun di tengah pandemi Covid-19.

    Baca juga : Luhut: Siapa pun Presidennya Harus Taat jika Penundaan Pemilu Sesuai Prosedur

    Luhut pun menyatakan telah mendengar banyak saran dan harapan mengenai Pemerintahan yang akan terus berjalan baik ke depan tanpa ada tantangan dan hambatan yang signifikan.

    “Di akhir pembicaraan, saya berjanji kepada para Kyai untuk membantu menyampaikan pesan dan saran mereka soal Pemerintahan saat ini. Dengan begitu, mereka juga bisa merasakan manfaat kemajuan bangsa lebih lama lagi,” tutur Luhut.

    Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Luhut memohon doa kepada para kiai supaya tren pandemi terus membaik, sehingga umat Islam dapat beribadah Ramadan dan bersilaturahmi di Hari Raya Idulfitri dalam suasana yang khidmat.

  • Ridwan Kamil Heran Kunjungan Dinasnya ke Khofifah Ditafsirkan Wacana 2024

    Ridwan Kamil Heran Kunjungan Dinasnya ke Khofifah Ditafsirkan Wacana 2024

    TIKTAK.ID – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku heran karena setiap kunjungannya ke luar daerah dalam rangka kedinasan, acap kali dikaitkan dengan 2024 yang dikenal sebagai tahun kontes politik.

    “Tapi saya juga tak bisa menyalahkan karena memang hal itu tidak bisa dihindari,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu, ketika ditemui setelah bertamu ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Sabtu (29/5/21) sore, seperti dikutip CNN Indonesia dari Antara.

    Seperti diketahui, tahun 2024 disebut tahun politik. Sebab, pada 2024 telah dijadwalkan akan digelar pesta demokrasi secara serentak, yakni Pemilihan Umum Legislatif beserta Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Pertemuan antara Ridwan Kamil dan Khofifah sendiri merupakan kali kedua dalam kurun waktu dua bulan. Pertemuan pertama pada 19 April 2021 di Jawa Barat, Khofifah bersilaturahim ke Gedung Sate di Bandung, dan hari ini di Gedung Negara Grahadi di Surabaya.

    “Ini semata-mata sopan santun saya membalas kunjungan Ibu Gubernur Jatim ke Jabar dulu, sekaligus ada agenda-agenda produktif yang bisa disinkronkan,” tutur Kang Emil.

    “Nanti kalau sudah jelas-jelas, maka pasti media bisa melihat secara lebih objektif,” imbuh Kang Emil.

    Sekadar infrormasi, dalam kunjungannya ke Surabaya, Kang Emil berkesempatan survei lokasi untuk kemudian didesainkan bangunan masjid, tepatnya di Islamic Centre Surabaya. Tidak hanya itu, Kang Emil menyatakan bahwa dirinya dan Khofifah bersama-sama di kepengurusan asosiasi daerah penghasil migas dan energi terbarukan.

    “Setelah ini terdapat tim teknis yang membahas perjuangan daerah mendapatkan keadilan terkait bagi hasil migas,” terang Kang Emil.

    Lebih lanjut, Kang Emil juga dijadwalkan untuk bertemu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pada Minggu (30/5/21).

    “Saya rencana akan balik ke Bandung pada Minggu,” kata Kang Emil.

    Sedangkan Khiofifah hanya tersenyum dan menjawab singkat saat disinggung mengenai wacana politik 2024.

    “Ayo Rek, ayo Rek,” ucap Khofifah kepada wartawan, saat dikonfirmasi dan mengajak kembali Ridwan Kamil jalan melihat-lihat sejumlah sudut di Islamic Centre Surabaya.

  • Khofifah Pamer Bipang Jangkar Halal di Pasuruan, Sindir Bipang Ambawang Jokowi?

    Khofifah Pamer Bipang Jangkar Halal di Pasuruan, Sindir Bipang Ambawang Jokowi?

    TIKTAK.ID – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, tampak memamerkan produk lokal Bipang Jangkar ketika sedang mengunjungi Pasuruan, Jawa Timur.

    Bipang Jangkar khas Pasuruan tersebut sudah diproduksi selama 72 tahun. Khofifah melihat secara dekat proses produksi Bipang Jangkar di Jalan Lombok nomor 36 Trajeng, Pangunggrejo, Kota Pasuruan, Minggu (9/5/21).

    Kemudian Khofifah mengatakan Bipang Jangkar adalah produk halal yang telah lama ada di Pasuruan.

    “Kunjungan saya ke Bipang Jangkar ini sekaligus untuk memastikan bahwa Bipang Jangkar berbeda dengan yang sedang viral yang berbahan baku tidak halal,” ujar Khofifah, seolah menyindir pernyataan Jokowi yang mempromosikan babi panggang (bipang) Ambawang seperti dilansir CNN Indonesia.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam peringatan Hari Bangga Buatan Indonesia, mengajak masyarakat untuk belanja Bipang Ambawang. Video itu pun viral karena Bipang merujuk pada singkatan babi panggang, kuliner khas Kalimantan Barat.

    Lebih lanjut, Khofifah menyebut di setiap pengajian yang ia kunjungi hampir selalu ditemukan produk Bipang Jangkar, yang bahan baku utamanya berasal dari beras yang diolah.

    “Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua pihak, kalau Bipang Jangkar Produksi Pasuruan ini sudah berusia 72 tahun dan halal,” terang Khofifah.

    Menurut Khofifah, menjelang lebaran seperti ini biasanya permintaan bipang meningkat, baik untuk oleh-oleh maupun sajian di rumah.

    “Banyak produk-produk Bipang Jangkar yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan aneka olahan rasa serta dikemas secara menarik. Sekali lagi, masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

    Sekadar informasi, Bipang Jangkar dirintis sejak 1940 oleh Kwee Pwee Bhook. Jajanan tersebut pun terkenal di kalangan pelaut yang singgah di Pelabuhan Pasuruan untuk dijadikan oleh-oleh.

    Berpusat di Jalan Lombok dekat pelabuhan Kota Pasuruan, jajanan manis ini sangat digemari oleh masyarakat Jawa Timur. Tidak hanya dapat memilih Bipang aneka rasa, di toko tersebut juga bisa melihat langsung pembuatan Bipang hingga roti yang diproduksi.

    “Dengan begitu, pembeli akan tahu sendiri bahan dan alat yang digunakan cukup higienis,” jelasnya.

    Setiap harinya, Bipang Jangkar memperoleh omset sebesar 10-20 juta, dan bisa meningkat pesat di hari libur maupun akhir pekan.

    Bipang Jangkar Pasuruan juga melayani pemesanan secara online.

  • Anies Bertemu Khofifah di Ngawi Minggu Pagi, Pengamat: Sinyal Siap Bangun Chemistry

    Anies Bertemu Khofifah di Ngawi Minggu Pagi, Pengamat: Sinyal Siap Bangun Chemistry

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, diketahui sedang berada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Minggu (25/4/21) pagi.

    Di Kabupaten Ngawi, Anies bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kemudian hadir pula Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono.

    Anies, Khofifah, dan Ony dijadwalkan hadir dalam acara penandatangan nota kesepahaman (MoU) penyediaan pangan untuk warga DKI Jakarta.

    “Pukul 09.00 WIB pagi ini, Gubernur DKI, Gubernur Jatim, serta Bupati Ngawi akan menghadiri MoU kerja sama penyediaan pangan untuk Warga DKI Jakarta”, begitu bunyi informasi yang diterima awak media, seperti dilansir iNews.id, Minggu (25/4/21).

    Rencananya penandatanganan MoU tersebut pun akan dilaksanakan di Dusun Alas Pecah, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

    Sementara itu, pertemuan keduanya sebagai mantan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut pakar politik dari Paramadina, Hendri Satrio, merupakan pertemuan yang bukan hanya urusan Pemerintah Daerah semata.

    “Mungkin terdapat makna-makna lain di sana. Lantaran keduanya calon presiden potensial, bahkan versi Kedai Kopi pun menyatakan demikian,” ujar Hendri sebagaimana dilansir Detik, Minggu (25/4/21).

    Menurut Hendri, Anies maupun Khofifah sebelumnya sempat melakukan pertemuan bersama Kepala Daerah yang lain. Lantaran itulah safari semacam ini dapat dipandang sebagai penjajakan sebelum Pilpres.

    Hal serupa diutarakan Ketua Departemen Politik dan Perubahan sosial CSIS, Arya Fernandes. Bagi Arya, pertemuan Anies dan Khofifah dapat jadi upaya menjaring pasangan yang tepat menuju Pilpres 2024.

    “Kandidat-kandidat Kepala Daerah yang populer sekarang tengah menjajaki kemungkinan guna bertemu mencari chemistry (kecocokan), lantaran mereka sadar beberapa di antaranya itu tidak dimiliki (oleh), (atau) bukan kader politik tertentu. Anies, RK, Khofifah itu kan secara formal bukan kader partai. Jadi mereka bertemu mencari kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan itu dapat dengan mendekati parpol atau kemungkinan guna bekerja sama dalam pemerintahan,” terang Arya.

    Di samping itu, menurut Arya, pertemuan tersebut merupakan semacam sinyal bagi partai politik. Sinyal bahwa kedua belah pihak siap menjalin komunikasi.

  • Survey Kepuasan terhadap Jokowi dan Kasus Covid-19 yang Sama-sama Meningkat Tinggi

    Survey Kepuasan terhadap Jokowi dan Kasus Covid-19 yang Sama-sama Meningkat Tinggi

    TIKTAK.ID – Lembaga NEW INDONESIA Research & Consulting mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap tinggi dan terus meningkat, meski kasus konfirmasi virus Corona (Covid-19) masih tinggi.

    Melalui siaran pers di Jakarta, Minggu(7/2/21), Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting, Andreas Nuryono mengatakan kasus konfirmasi Covid-19 telah menembus 1 juta dan belum kunjung ada tanda-tanda penurunan. Hal itu pun mengakibatkan perekonomian sepanjang 2020 terkontraksi negatif. Meski begitu, kepuasan publik terhadap Jokowi dinilai tetap tinggi dan terus meningkat.

    “Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap meningkat,” ujar Andreas Nuryono, seperti dilansir Antara.com.

    Baca juga : Disambangi Menpora, Kapolri Bahas Kegiatan Olahraga Bisa Terlaksana Saat Pandemi

    Andreas memaparkan, tingkat kepuasan publik mencapai 62,8 persen pada survei Juni 2020. Ia menyebut angka itu bergerak naik menjadi 65,1 persen pada Oktober 2020, dan kini berada pada angka 70,3 persen.

    Ia melanjutkan, ketidakpuasan publik turun dari 32,4 persen pada Juni 2020 menjadi 31,3 persen pada Oktober 2020. Kemudian angka tersebut kini turun menjadi 26,8 persen.

    Andreas menganggap pilihan Jokowi untuk menjaga keseimbangan antara krisis kesehatan dan dampak ekonominya yang menyebabkan kepuasan publik tetap terjaga. Pasalnya, Jokowi telah berkali-kali menyatakan rasa syukur karena Indonesia tidak perlu sampai mengambil jalan lockdown atau karantina wilayah. Tidak hanya itu, ia berpendapat vaksinasi tahap pertama yang mulai digelar makin menaikkan kepuasan publik.

    Baca juga : Arief Poyuono Sebut Gibran Putra Jokowi Pesaing Kuat Anies di Pilpres 2024

    “Dengan tampilnya Jokowi di depan publik sebagai orang pertama yang mendapat suntikan vaksin, memberi pesan yang sangat kuat kepada masyarakat,” tutur Andreas.

    Akan tetapi, kata Andreas, pembatasan sosial yang masih terus diberlakukan ikut berkontribusi terhadap masih tingginya ketidakpuasan publik.

    “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi terus berlaku di DKI Jakarta, lalu berlanjut lagi dengan kebijakan baru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali,” terangnya.

    Baca juga : Mobil yang Dipakai Jokowi Terjang Banjir di Kalsel Jadi Buruan di AS

    Sementara itu, Andreas juga menyampaikan elektabilitas para Kepala Daerah seperti Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengalami kenaikan. Namun hal itu berkebalikan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

    “Publik beranggapan kegagalan penanganan Covid-19 yang terkonsentrasi di Jakarta, notabene adalah kesalahan Anies,” jelas Andreas.

  • Gara-gara Pelanggaran Berat ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Terancam Dipenjara

    Gara-gara Pelanggaran Berat ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Terancam Dipenjara

    TIKTAK.ID – Dugaan pidana pemilu yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini masih terus berlanjut, karena Ketua DPD KAI (Kongres Advokat Indonesia) Jatim, Abdul Malik melaporkannya.

    Malik telah melaporkan Risma ke Gubernur Jatim, Bawaslu RI, DKPP RI, hingga Mendagri, terkait acara kampanye online Risma pada 18 Oktober lalu. Hal tersebut dinilai telah melanggar PKPU dan sejumlah aturan lainnya.

    “Risma melakukan pelanggaran berat dan dapat kena hukuman penjara,” kata Abdul Malik di Surabaya, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat, Minggu (25/10/20).

    Baca juga : PPP Cari Ketum Baru, Nama Sandiaga Uno Hingga Khofifah Masuk Bursa

    Lebih lanjut, Malik menambahkan, “Ia menyuruh warga memilih Eri Cahyadi dan menjelekkan paslon lain. Dan semua itu tidak ada izinnya.”

    Sebelumnya, telah ada penjelasan dari BPB Linmas, Irvan Widyanto bahwa Risma sudah mengantongi izin dari Gubernur Jatim untuk melakukan kampanye. Namun Malik menegaskan bahwa hal itu layak dipertanyakan kebenarannya.

    Berdasarkan informasi yang didapatkan Malik, izin kampanye Risma hanya untuk tanggal 10 November.

    Baca juga : Tak Terima Aksinya Diremehkan Megawati, Demonstran Muda: Apa Sumbangsih Ketum PDIP itu untuk Indonesia?

    “Dalam kampanye online itu Risma juga bohong menyebut Eri sebagai anaknya. Saya ini praktisi hukum, Eri bukan dilahirkan Risma. Risma sudah berbohong,” ujarnya.

    Malik menegaskan, pelanggaran yang dilakukan Risma pada 18 Oktober lalu adalah pelanggaran berat.

    Harusnya, menurut Malik, Risma kena pidana kurungan seperti yang dialami Lurah di Mojokerto bernama Suhartono yang ditahan 2 bulan dan denda Rp6 juta.

    Baca juga : PDIP Bakal Duetkan Prabowo-Puan, Ganjar Geser ke Nasdem?

    Halaman selanjutnya…

  • PPP Cari Ketum Baru, Nama Sandiaga Uno Hingga Khofifah Masuk Bursa

    PPP Cari Ketum Baru, Nama Sandiaga Uno Hingga Khofifah Masuk Bursa

    TIKTAK.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menyelenggarakan Muktamar pada pertengahan Desember 2020. Salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum (Ketum) baru PPP.

    Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengungkapkan enam kandidat yang bakal menjadi Ketua Umum tersebut. Menurut Arsul ada dari kader internal dan ekstrenal.

    Untuk internal ada nama kader PPP‎ Suharso Monoarfa, Akhmad Muqowam, dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Mardiono.

    Baca juga : Tak Terima Aksinya Diremehkan Megawati, Demonstran Muda: Apa Sumbangsih Ketum PDIP itu untuk Indonesia?

    Sementara untuk eksternal ada nama Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

    ’’Memang saat ini banyak disebut nama yang diusulkan dari Suharso, Mardiono, Ahmad Muqowam, Khofifah, Gus Ipul sampai dengan Sandiaga Uno,” ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (28/10/20).

    Arsul mengatakan, partai yang sudah eksis sejak era Orde Baru itu terbuka dengan usulan terhadap orang-orang yang ingin mencalonkan diri menjadi Ketua Umum periode 2020–2025 tersebut.

    Baca juga : PDIP Bakal Duetkan Prabowo-Puan, Ganjar Geser ke Nasdem?

    ’’Karena PPP ingin membangun Muktamar yang berbasis tradisi demokrasi yang baik. Maka kami terbuka dengan usulan dan aspirasi tersebut,’’ katanya.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu menambahkan, rencana Muktamar tersebut masih belum diketahui tempatnya.

    Namun para kader sudah mengusulkan hajatan akbar tersebut dilakukan di Makassar.

    Baca juga : Benarkah Jika Habib Rizieq Pulang, Bakal Langsung Ditangkap Polisi?

    ’’Karena selama ini PPP bermuktamar di Pulau Jawa. Padahal Sulawesi Selatan termasuk salah satu lumbung suara PPP,’’ ungkapnya.

    Arsul berujar Muktamar tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga nantinya peserta wajib melakukan tes swab terlebih dahulu.

    ’’Kemudian ketentuan 3M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan akan kami terapkan secara ketat,” tegasnya.

  • Jadi Wantimpres Jokowi, Pakde Karwo Dapat Restu SBY

    Jadi Wantimpres Jokowi, Pakde Karwo Dapat Restu SBY

    TIKTAK.ID – Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Demokrat telah mengizinkan Sukarwo (Pakde Karwo) mundur dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur.

    Pernyataan tersebut menyusul terpilihnya mantan Gubernur Jawa Timur tersebut sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat (13/12/19).

    Andi mengatakan, Pakde Karwo merupakan kader utama Partai Demokrat. Karena mendapat tugas negara, lanjut Andi, maka dalam aturan tidak boleh merangkap jabatan antara partai dan Wantimpres.

    Baca juga: Sindir Prabowo yang Keliru Menilai Investor China, Demokrat: Jadi Ingat Waktu Gebrak-Gebrak Podium!

    “Ketua Umum memperbolehkan kader terbaik itu melepas posisi sebagai salah satu pimpinan Demokrat di daerah,” ujar Andi dalam keterangan resmi, seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Menurut Andi, Partai Demokrat berharap Pakde Karwo bisa berkerja dengan baik dalam memberi pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Ketika ditanya apakah Soekarwo masih menyandang status sebagai kader Demokrat, Andi Arief menjawab diplomatis. Ia mengatakan, status kader itu tergantung keinginan pribadi, melekat tapi juga tidak bisa dipaksakan.

    “Yang jelas Pakde bukan lagi Ketua DPD Jatim dan Majelis Tinggi Partai,” ucap Andi.

    Baca juga: Demokrat Tanya Prabowo: Kalau Target Tidak Tercapai, Masih Mau Jadi Menteri Jokowi?

    Pakde Karwo sendiri pada pertengahan Agustus lalu pernah disebut mengundurkan diri dari posisi Ketua DPD Demokrat Jatim. Saat itu dia dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri karena terpilih menjabat Komisaris Utama di PT Semen Indonesia Tbk.

    Pada Jumat, Sukarwo bersama delapan anggota Wantimpres lainnya dilantik oleh Jokowi. Delapan anggota lainnya adalah Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono. Selanjutnya ada Politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto, Pemilik Grup Mayapada Dato Sri Tahir, Komisaris Utama PT Mustika Ratu Tbk, Putri Kus Wisnu Wardani, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya alias Habib Luthfi, Poltikus senior PPP Mardiono, dan pendiri Medco Group Arifin Panigoro.

    Setelah dilantik sebagai Wantimpres, Soekarwo pada mulanya sempat dianggap mewakili Demokrat. Namun Soekarwo menegaskan dia sudah keluar dari Demokrat. Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan SBY dan mendapat restu.

    “Oh sudah keluar dari kader Demokrat,” tukas Soekarwo saat dikonfirmasi usai pelantikan.

    Baca juga: Manuver Nasdem Berlanjut, Surya Paloh Bersiap Safari ke PAN dan Demokrat