TIKTAK.ID – Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, diketahui tengah menyoroti langkah calon tunggal Kapolri, Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya, Listyo menemui atau bersilaturrahmi dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Tidak jelas benar tujuan agenda pertemuan itu. Hanya saja, seperti tercuit di Twitter AHY, Ketum Partai Demokrat, bahwa AHY berharap calon Kapolri ini berlaku adil, serta hukum di atas semua kepentingan dan golongan,” ujar Ray, seperti dilansir SINDOnews, Selasa (19/1/21).

Baca juga : Fakta Utang RI yang Mencapai 6.074 Triliun dan Ketahanan Ekonomi Era Jokowi

Menurut Ray, dari cuitan AHY itu menunjukkan kunjungan ini tidak dalam rangka tugas apa pun. Pertemuan itu, lanjutnya, juga tidak untuk kepentingan penegakan hukum, serta hal lain yang terkait dengan tupoksi kepolisian. Ia menilai, hal itu berarti jawaban yang masih tersedia yakni kemungkinan silaturrahmi menjelang fit and propert test calon Kapolri di DPR.

“Tapi di sinilah persoalannya. Calon Kapolri melakukan kunjungan yang lebih bernuansa politis ketimbang penegakan hukum dan ketertiban, itu adalah sesuatu yang kurang tepat dan etis,” terang Ray.

Ray menjelaskan, institusi polisi dan Kapolri itu bersifat independen. Ia menyebut meski secara struktural di bawah presiden, namun kewenangan untuk melaksanakan tugas sepenuhnya independen dan parsial.

Baca juga : Wow, Diam-diam Ternyata Prabowo Deal Bikin Rudal dan Jet Tempur

Ia juga beranggapan karena independen itulah, maka presiden sekalipun tidak dapat semena-mena dalam menunjuk calon Kapolri. Tidak hanya harus melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti), penunjukan Kapolri pun harus sepersetujuan DPR . Untuk itu, kata Ray, sejatinya polisi tidak boleh dibawa ke dalan urusan politik.

“Contohnya, dukungan atau penolakan di DPR tak boleh dikaitkan dengan lobi politik tertentu, namun harus melalui penajaman visi dan pengungkapan kinerja. Selain itu, calon Kapolri harus dibebaskan dari beban dan hutang budi politik, sehingga bisa menegakkan hukum secara independen dan tanpa pandang bulu,” tutur Ray.

Ray menyatakan bahwa calon Kapolri yang menarik dukungan politik akan cenderung tidak bersikap netral dan independen, yang berpotensi membuat independensi polisi terciderai.

Baca juga : Pakar Pidana: PDIP Bisa Dibubarkan Jika Terbukti Terlibat Korupsi Bansos

Ia melanjutkan, adapun mengenai urusan melobi kekuatan partai adalah tugas presiden, yang didukung oleh koalisi partai pendukung presiden.