TIKTAK.ID – Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kegeramannya lantaran ada satu perintahnya yang sudah bertahun-tahun tak kunjung dijalankan. Perintah tersebut yakni membentuk korporasi petani dengan mencontoh negara lain.
“Sebetulnya kita sudah sering membicarakan mengenai ini, yaitu mengkorporasikan petani dan nelayan. Hal itu bertujuan meningkatkan taraf hidup mereka dan juga sekarang tentu saja dalam mewujudkan transformasi ekonomi,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual, seperti dilansir Detik.com, Selasa (6/10/20).
Merespons hal itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun turut buka suara. Ia mengaku pihaknya telah melakukan transformasi ekonomi di sektor pertanian, dengan mendorong birokrasi yang selama ini belum mendukung lompatan nilai dalam menyejahterakan petani dan nelayan, beralih fokus kepada korporasi petani atau nelayan.
Baca juga : Siber Bareskrim Bekuk Pembobol Akun Grab dan Rekening Nasabah
“Bapak Presiden menyampaikan, yang ingin dibangun adalah budaya korporasi, yaitu pola pikir di mana standar korporasi ini dipakai oleh Pemerintah. Kalau di swasta saja bisa, maka Pemerintah juga harus bisa membimbing petani dan nelayan untuk melakukan hal itu,” terang Airlangga usai menghadiri Rapat Terbatas Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi, Selasa (6/10/20).
Kemudian Airlangga menjelaskan korporasi petani seperti apa yang ingin diwujudkan. Nantinya, kata Airlangga, petani dan nelayan didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar.
Ia menilai hal itu agar mempunyai skala ekonomi yang lebih efisien serta mempermudah petani dan nelayan mengakses pembiayaan teknologi. Selain itu, juga dapat membantu menyambung petani dan nelayan ke konsumen.
Baca juga : Politikus Senior Abdillah Toha Kecewa, Jokowi Tidak Pro Rakyat dan Lebih Pentingkan Titah Oligarki
Airlangga menyatakan, dalam hal ini Pemerintah akan berperan mendorong proyek-proyek percontohan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas petani mampu membeli teknologi.
“Bisa juga dibuatkan ekosistem petani dan nelayan yang disambungkan kepada perusahaan-perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub,” ucap Airlangga.
Sebelumnya, Airlangga menyampaikan laporan model kemudahan impor tujuan ekspor untuk hortikultura kepada Jokowi. Menurutnya, di Kabupaten Tanggamus, Lampung, petani pisang dapat memperoleh pendapatan setara dengan Rp4,5 juta per bulan. Ia pun menyebut program ini tengah dikembangkan di Kabupaten Jembrana, Bali dan Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
