TIKTAK.ID – Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa mengatakan bahwa partai berlambang Kakbah tersebut tak setuju dengan wacana penundaan Pemilu. Wacana itu sendiri muncul usai adanya usulan dari sejumlah politikus di koalisi Pemerintahan.
“Kita kurang setuju terhadap penundaan Pemilu,” ujar Suharso ketika membuka Workshop Political Marketing PPP sekaligus meresmikan Kantor DPW PPP Provinsi Jambi di Hotel BW Luxury, Jambi, pada Sabtu (19/3/22), seperti dilansir Sindonews.com.
Kemudian Suharso mengungkapkan, saat ini PPP sedang memantapkan strategi untuk mendapatkan suara terbanyak pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca juga : Polisi Usut Video Viral Minyak Goreng 2.500 Ton Tumpah ke Laut
“Target kita adalah memenangkan Pemilu 2024,” ucap Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas tersebut.
Menurut Suharso, PPP juga memiliki target perolehan kursi legislatif dari Dapil Jambi untuk Pemilu 2024. Dia melanjutkan, baik kursi DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.
“Tiga kursi DPR RI, 40 hingga 50 kursi DPRD kabupaten/kota seluruh provinsi Jambi, 6 sampai 8 kursi DPRD provinsi,” terang Suharso.
Baca juga : Mendag Bongkar Metode Mafia Minyak Goreng
Untuk itu, Suharso berharap setiap kader PPP di Jambi bisa terus melakukan pendekatan ke masyarakat. Dia lantas mengajak seluruh kader PPP di Jambi agar bersama-sama memenangkan Pemilu 2024.
Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa Pemerintah tidak berniat menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, kata Mahfud, kini Pemerintah tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024. Dia pun memastikan Pemerintah bakal bekerja secara profesional dalam mempersiapkan pesta demokrasi pada 2024.
Baca juga : Kemenag Gelar Program Sertifikasi Halal Gratis untuk 25 Ribu UMK
“Jadi Pemerintah akan tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol di DPR silakan lah, tapi kita akan bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya,” tegas Mahfud di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (20/3/22), mengutip Kontan.co.id.
Lebih lanjut, soal penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor) pemunduran Pemilu 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3/22), yang digelar Kemenko Polhukam, pihaknya memastikan sudah dibatalkan. Dia menilai pembatalan agenda ini karena dikhawatirkan bisa menimbulkan isu liar di tengah masyarakat.
