TIKTAK.ID

Tag: Menteri Koordinator bidang Perekonomian

  • Jokowi Geram, Satu Perintahnya Sudah Bertahun-tahun Tak Dijalankan

    Jokowi Geram, Satu Perintahnya Sudah Bertahun-tahun Tak Dijalankan

    TIKTAK.ID – Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kegeramannya lantaran ada satu perintahnya yang sudah bertahun-tahun tak kunjung dijalankan. Perintah tersebut yakni membentuk korporasi petani dengan mencontoh negara lain.

    “Sebetulnya kita sudah sering membicarakan mengenai ini, yaitu mengkorporasikan petani dan nelayan. Hal itu bertujuan meningkatkan taraf hidup mereka dan juga sekarang tentu saja dalam mewujudkan transformasi ekonomi,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual, seperti dilansir Detik.com, Selasa (6/10/20).

    Merespons hal itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun turut buka suara. Ia mengaku pihaknya telah melakukan transformasi ekonomi di sektor pertanian, dengan mendorong birokrasi yang selama ini belum mendukung lompatan nilai dalam menyejahterakan petani dan nelayan, beralih fokus kepada korporasi petani atau nelayan.

    Baca juga : Siber Bareskrim Bekuk Pembobol Akun Grab dan Rekening Nasabah

    “Bapak Presiden menyampaikan, yang ingin dibangun adalah budaya korporasi, yaitu pola pikir di mana standar korporasi ini dipakai oleh Pemerintah. Kalau di swasta saja bisa, maka Pemerintah juga harus bisa membimbing petani dan nelayan untuk melakukan hal itu,” terang Airlangga usai menghadiri Rapat Terbatas Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi, Selasa (6/10/20).

    Kemudian Airlangga menjelaskan korporasi petani seperti apa yang ingin diwujudkan. Nantinya, kata Airlangga, petani dan nelayan didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar.

    Ia menilai hal itu agar mempunyai skala ekonomi yang lebih efisien serta mempermudah petani dan nelayan mengakses pembiayaan teknologi. Selain itu, juga dapat membantu menyambung petani dan nelayan ke konsumen.

    Baca juga : Politikus Senior Abdillah Toha Kecewa, Jokowi Tidak Pro Rakyat dan Lebih Pentingkan Titah Oligarki

    Airlangga menyatakan, dalam hal ini Pemerintah akan berperan mendorong proyek-proyek percontohan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas petani mampu membeli teknologi.

    “Bisa juga dibuatkan ekosistem petani dan nelayan yang disambungkan kepada perusahaan-perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub,” ucap Airlangga.

    Sebelumnya, Airlangga menyampaikan laporan model kemudahan impor tujuan ekspor untuk hortikultura kepada Jokowi. Menurutnya, di Kabupaten Tanggamus, Lampung, petani pisang dapat memperoleh pendapatan setara dengan Rp4,5 juta per bulan. Ia pun menyebut program ini tengah dikembangkan di Kabupaten Jembrana, Bali dan Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

  • Pesawat Tanpa Awak Dipilih Jokowi Jadi Proyek Strategis Nasional 2020-2024

    Pesawat Tanpa Awak Dipilih Jokowi Jadi Proyek Strategis Nasional 2020-2024

    TIKTAK.ID – Pemerintah berencana menindaklanjuti 89 proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) pada 2020 hingga 2024. Jumlah proyek yang diambil berdasarkan usulan sebelumnya mencapai 245 PSN.

    Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap 89 proyek tersebut bisa segera terealisasi berdasarkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Ia menyatakan sejumlah proyek itu dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    “Dari 245 proyek, yang memenuhi kriteria baru sebanyak 89 proyek. Dengan demikian, 156 proyek belum direkomendasikan karena masih membutuhkan dukungan kementerian teknis, perlu kelengkapan, dan perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai PSN di mana Presiden harapkan ada dampak kepada masyarakat, terhadap pertumbuhan ekonomi dan terkait dengan pengembangan sosial ekonomi,” ujar Airlangga dalam konferensi persnya, seperti dilansir Kumparan.com, Jumat (29/5/20).

    Baca juga : Anies, Prabowo, Ganjar, Sandi Siapa yang Layak jadi Presiden Setelah Jokowi?

    Perlu diketahui, dari 89 proyek tersebut salah satunya berkaitan dengan pengembangan drone yang secara otomatis menghapus rencana proyek pengembangan pesawat R80 dan N245. Dua proyek tersebut merupakan program pengadaan pesawat dalam negeri.

    Pesawat R80 digarap PT Regio Aviasi Industri, milik mantan Presiden BJ Habibie dan putranya, Ilham Akbar Habibie. Sementara pesawat N245 digarap PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

    “3 proyek terkait pengembangan drone itu sebagai pengganti proyek yang dikeluarkan, antara lain R80 dan N245,” kata Airlangga.

    Baca juga : Meski Besanan, Soeharto Ternyata Pernah Marah ke Ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo

    Airlangga menganggap pengembangan drone lebih sesuai dengan keadaan saat ini ketimbang realisasi kedua proyek tersebut.

    “Dialihkan menjadi teknologi drone karena dianggap lebih cocok dengan situasi saat sekarang, dan pengembangannya sudah dimulai oleh PTDI,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, terdapat pula proyek seperti pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah yang juga masuk dalam 89 PSN. Di antaranya proyek yang terkait jalan, jembatan, bandara, kawasan industri, termasuk kawasan industri di Brebes, bendungan-irigasi, tanggul laut, serta program lahan untuk sawah.

    Baca juga : Gawat, 135 Tenaga Medis di Jatim Positif Terinfeksi Covid-19

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya meninjau kembali 245 usulan PSN. Jokowi menginginkan mereka menyaring program-program yang dianggap bermanfaat dan memiliki prospek ke depan. Jokowi mengkhususkan agar menterinya memilih proyek yang mampu membantu pemulihan perekonomian, terlebih pasca munculnya dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19.

  • Iuran BPJS Naik Lagi Saat Pandemi, Apa Alasannya?

    Iuran BPJS Naik Lagi Saat Pandemi, Apa Alasannya?

    TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai alasan Pemerintah kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

    Airlangga berdalih, kenaikan iuran ini demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan.

    “Kenaikan iuran itu sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, dan tentunya untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan,” ujar Airlangga dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, seperti dilansir Kompas.com, Rabu (13/5/20).

    Baca juga : Pemerintah Berharap Minggu Keempat Mei Kasus Corona di Indonesia Mereda, Luhut: Tergantung pada Disiplin Kita

    Namun meski iuran dinaikkan, Airlangga memastikan bahwa Pemerintah tetap memberikan subsidi. Menurut Airlangga, subsidi dan iuran tetap diperlukan agar operasional BPJS Kesehatan dapat terus berjalan.

    “Nah ini yang tetap diberikan subsidi, sedangkan yang lain tentu menjadi iuran. Diharapkan hal itu bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang diteken Jokowi pada 5 Mei 2020.

    Baca juga : Datangi Rumah Duka Djoko Santoso, Prabowo-Sandi Kompak Berkemeja Putih dan Peci Hitam

    Diketahui kenaikan iuran ini berlaku bagi peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Dalam Pasal 34 yang mengatur rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan, diketahui iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150.000, dari saat ini Rp 80.000.

    Kemudian iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000. Sedangkan iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.

    Meski begitu, Pemerintah memberi subsidi Rp16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp25.500. Namun pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan Pemerintah berkurang menjadi Rp7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp35.000.

    Baca juga : Jokowi Beri Kabar Gembira Soal Penanganan Covid-19 di Tanah Air

    BPJS Kesehatan sempat dinaikkan pada 1 Januari 2020 lalu guna menambal defisit yang semakin membesar. Kenaikan iuran tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Jokowi pada 24 Oktober 2019.

    Namun Perpres itu digugat oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) pada 5 Desember 2019. Kenaikan iuran BPJS saat itu dinilai tanpa adanya alasan yang jelas serta tak manusiawi. Pada Kamis 27 Februari 2020, MA memutuskan menerima dan mengabulkan sebagian permohonan KPCDI.

  • Beberapa Menteri Kena Semprot Jokowi: Ini yang Untung Siapa? Harus Dicari dan Ditindak!

    Beberapa Menteri Kena Semprot Jokowi: Ini yang Untung Siapa? Harus Dicari dan Ditindak!

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran dengan harga gula dan beras yang tak kunjung turun sejak beberapa bulan terakhir. Sejak awal Ramadan, Jokowi sudah mendapat laporan sejumlah bahan pokok seperti beras dan gula dalam dua bulan terakhir harganya terus melambung hingga Rp19.000 per kilogram (kg).

    “Saya nggak tau, apakah Kementerian Perdagangan sudah mengecek ke lapangan atau belum, karena harga gula masih di kisaran Rp19.000 per kg,” ujar Jokowi, seperti dilansir Wartaekonomi.co.id.

    Jokowi juga menyorot harga beras di pasar yang malah mengalami kenaikan 0,4 persen di saat harga gabah kering di level petani turun 5 persen. Padahal, idealnya penurunan harga gabah kering giling akan diikuti pula oleh penurunan harga beras di pasar.
    Baca juga : Gara-gara Bagikan Sembako di TPA Bantargebang, Tagar #GoodbyeSandiagaUno Jadi Trending Topic

    “Ini ada apa, tolong lapangannya dicek betul, ini pasti ada masalah. Petani nggak dapat untung, harga beras naik, masyarakat dirugikan, ini yang untung siapa? Harus dicari dan perlu ditindak,” perintah Jokowi kepada Kementerian terkait pangan dan distribusinya.

    Selain itu, dalam kondisi pandemi virus Corona di seluruh dunia, Jokowi juga mengkhawatirkan prediksi dari Food and Agriculture Organization (FAO) tentang potensi adanya krisis pangan. Ia pun kembali mengingatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk menjaga stok bahan pangan.

    Jokowi kemudian menginstruksikan para menterinya melakukan hitungan cepat atas kebutuhan bahan pokok setiap provinsi. Hal itu untuk mengetahui mana provinsi yang surplus, serta mana provinsi yang mengalami defisit dan berapa produksinya.

    Baca juga : Telak, Fadli Zon Kritisi Logo Bantuan Presiden, Yunarto Wijaya Balas Tunjukkan Foto Prabowo

    “Semuanya harus kita hitung, transportasi dan distribusi pangan antarprovinsi, antarwilayah, antarpulau juga tidak boleh terganggu agar pangan di daerah yang surplus bisa terdistribusi ke daerah yang defisit,” terang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Sementara itu, untuk mengatasi tingginya harga gula, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Pemerintah sudah melakukan pengadaan gula konsumsi dari pengalihan gula rafinasi yang selama ini banyak dipakai oleh industri.

    “Gula rafinasi sudah dialihkan 191.762 ton, dan ini adalah masalah repackaging dan izin peredaran, sehingga akan ada 182.762 yang akan masuk ke pasar,” ucap Airlangga.

    Baca juga : Makin Rajin Kritik Pemerintah, Benarkah PDIP Bakal Tinggalkan Jokowi di Tengah Gelanggang?

    “Perum Bulog sudah mengontrak 51.300 ton. Diharapkan dari jumlah tersebut ada 21.000 ton dari impor dan 29.000 dari pabrik gula dalam negeri,” imbuhnya.