TIKTAK.ID

Main Menu

  • Home
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Nasional
  • Olahraga
  • Selebriti
  • Teknologi
  • Tips & Tutorial
Sign in / Join

Login

Welcome! Login in to your account
Lost your password?

Lost Password

Back to login

logo

TIKTAK.ID

  • Home
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Nasional
  • Olahraga
  • Selebriti
  • Teknologi
  • Tips & Tutorial
Nasional
Home›Nasional›Survei Indikator: Ridwan Kamil Unggul Sementara dari Anies dan Ganjar

Survei Indikator: Ridwan Kamil Unggul Sementara dari Anies dan Ganjar

By Joni Sitohang
25 Agustus 2020
968
0
Survei Indikator: Ridwan Kamil Unggul Sementara dari Anies dan Ganjar

TIKTAK.ID – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dipandang sebagai Kepala Daerah yang dianggap berhasil menangani pandemi wabah Covid-19 terhadap masyarakat menurut survei Lembaga Indikator Politik.

Pria yang biasa disapa Kang Emil itu pun terhitung unggul dibanding Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam mengatasi virus Corona.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, survei berlangsung dengan mewawancarai 304 responden opini dengan kategori akademisi, media massa, LSM, dan elite usaha yang terbagi pada 20 kota di berbagai wilayah Indonesia.

Baca juga : Beri Arahan Calon Kepala Daerah dari PDIP, Megawati: Korupsi Pasti Dilakukan Elite. Lho Kok?

Survei berlangsung sepanjang Juli 2020 juga tak mempunyai kerangka sampel responden. Survei ini juga sekadar mewakili suara dari 304 responden itu.

”Hasil survei menyebut Pemerintah Daerah dianggap lebih komunikatif ke masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ridwan Kamil memperoleh urutan pertama sebagai Kepala Daerah yang dinilai komunikatif kepada warga dengan skor 73,4 lalu diikuti Ganjar dengan skor 73,2, lantas Anies dengan skor 72,1,” jelas Burhanuddin saat meluncurkan perolehan survei dalam diskusi daring bertema “Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan dalam Penanganan Covid-19” sebagaimana dilansir Jawa Pos, Kamis (20/8/20).

Dalam pengamatan Burhanuddin, ketiga nama gubernur itu juga memperoleh poin teratas sehubungan koordinasi sejauh bekerja mengatasi pandemi Corona.

Baca juga : Gak Kira-kira, 6 Tahun Jokowi Habiskan Uang Negara 1,29 Triliun Hanya untuk Propaganda Media

Pada kategori ini, Kang Emil menempati posisi pertama dengan nilai 72,4 disusul Ganjar dengan perolehan 71,9 lalu Anies mendapat nilai 71,6.

Selengkapnya, perolehan survei itu juga menunjukkan, Anies unggul dari Emil, dan Ganjar sebagai Kepala Daerah yang dipandang mempunyai kepekaan atas krisis pandemi wabah Covid-19.

Baginya, Anies mempunyai skor teratas dengan nilai 72,9, lalu diikuti Emil dengan nilai 72,1, dan Ganjar dengan nilai 71,0.

Baca juga : Tepis Isu Perombakan Kabinet, Jokowi Minta Menterinya Lakukan ini

”Jika ditanya siapa nama-nama berikut dari Pemerintah Pusat yang dipandang sukses membangun koordinasi kerja? Lagi-lagi tiga nama itu. Di sini Anies walaupun selisihnya tak signifikan dibanding peringkat pertama dan peringkat kedua, itu berada di nomor 3,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menyatakan, dari sisi efektivitas, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dipandang merata. ”Meskipun di atas 50 persen mengatakan cukup efektif,” lanjut dia.

Mengacu urutan, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat mempunyai urutan tertinggi sehubungan efektivitas penerapan PSBB.

Baca juga : Tak Hanya Kritik Ibu Kota Baru, KAMI Juga Serang Prabowo

Sementara, wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan memperoleh nilai terendah sehubungan efektivitas penerapan PSBB.

TagsAniesCoronaCOVID-19Ganjar PranowoGubernur DKI JakartaGubernur Jawa BaratGubernur Jawa TengahPSBBRidwan KamilSurveiVirus Corona

Related articles More from author

  • Mendadak Ketua DPRD DKI Batal Laporkan Guru Pembuat Soal 'Anies Selalu Diejek Mega', Ini Penyebabnya
    Nasional

    Mendadak Ketua DPRD DKI Batal Laporkan Guru Pembuat Soal ‘Anies Selalu Diejek Mega’, Ini Penyebabnya

    17 Desember 2020
    By Joni Sitohang
  • Kenapa Solo Siaga Total Hingga Kopassus dan Brimob Gelar 800-an Pasukan?
    Nasional

    Kenapa Solo Siaga Total Hingga Kopassus dan Brimob Gelar 800-an Pasukan?

    23 September 2020
    By Joni Sitohang
  • KSAD dan Pangdam 'Satroni' Rumah Ganjar Pranowo Malam-malam, Ada Hal Gawat Apa?
    Nasional

    KSAD dan Pangdam ‘Satroni’ Rumah Ganjar Pranowo Malam-malam, Ada Hal Gawat Apa?

    14 Agustus 2020
    By Joni Sitohang
  • Kader PDIP Temanggung Mendadak Kembalikan Bansos dari Ganjar, Kenapa?
    Nasional

    Kader PDIP Temanggung Mendadak Kembalikan Bansos dari Ganjar, Kenapa?

    20 Januari 2022
    By Joni Sitohang
  • PKS Sebut Pemerintah Tak Siap Pindah ke Ibu Kota Baru, Kok Bisa? TIKTAK.ID - Anggota panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam menyatakan bahwa Pemerintah masih belum siap dengan skema pemindahan IKN. Sebab, Ecky menyebut Pemerintah tidak memberikan gambaran meyakinkan kalau IKN memang layak untuk dipindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. "Saat membahas rencananya seperti apa, master plan-nya seperti apa, itu tidak terjawab. Bahkan terkesan masih belum siap," ungkap Ecky di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/1/22), seperti dilansir Republika.co.id. Kemudian Ecky mengatakan RUU IKN berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia menjelaskan, hal itu karena pemerintah daerah khusus IKN bakal setingkat kementerian dan selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN. "Naskah awal RUU ini berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, konstitusi kita, karena memang sejak awal RUU ini ingin pemerintahan ibu kota otorita," tegas Ecky. Ecky mengklaim Indonesia tidak mengenal konsep otorita dan hal itu juga tak tercantum dalam UUD 1945. Terutama, kata Ecky, dalam Pasal 18 yang menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi dibagi atas beberapa kabupaten/kota. "Semua berkutat pada otorita saja, dan Pemerintah tetap tidak mau mundur terkait otorita. Padahal hal itu tidak ada dalam nomenklatur Pasal 18 UUD 1945," jelas Ecky. Selain itu, Ecky mengaku tidak yakin jika pemindahan dan pembangunan IKN tidak akan membebani keuangan negara. Dia menerangkan, dalam RUU IKN tak dijelaskan berapa persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dialolasikan untuk IKN. "Berbahaya dari sisi peruntukan anggaran, yang harusnya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), malah dialihkan untuk anggaran pembangunan ibu kota," ucap Ecky. Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengapresiasi pengesahan RUU IKN menjadi Undang-Undang. Meski begitu, dia menganggap pengesahan itu tidak serta-merta membuat pemindahan IKN bisa langsung dilakukan. Suharso memaparkan, pemindahan dan pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bakal dilakukan secara bertahap. Dia juga menjamin proses pelaksanaannya akan memperhatikan kesinambungan fiskal dan skema pendanaan.
    Nasional

    Giring Unggah Lirik Oktober Bakal Ada yang Tumbang, Sindir Anies?

    21 Januari 2022
    By Joni Sitohang
  • Ganjar: Saya Deklarasi Pertama Tak Akan Gabung Pemerintahan
    Nasional

    Ganjar: Saya Deklarasi Pertama Tak Akan Gabung Pemerintahan

    12 Mei 2024
    By Joni Sitohang

Leave a reply Batalkan balasan

Berita Menarik Lainnya

  • TIKTAK.ID - Hobi Baca Buku Pertajam Daya Ingat Otak, ini Buktinya!
    Tips & Tutorial

    Hobi Baca Buku Pertajam Daya Ingat Otak, ini Buktinya!

  • Satu Lagi Tersangka Penyerang Acara Midodareni Solo Ditangkap Polisi
    Nasional

    Satu Lagi Tersangka Penyerang Acara Midodareni Solo Ditangkap Polisi

  • Studi Mencatat Cuaca Panas dan Lembab Berkorelasi dengan Peningkatan Kasus Bunuh Diri
    Internasional

    Studi Mencatat Cuaca Panas dan Lembab Berkorelasi dengan Peningkatan Kasus Bunuh Diri

  • Shin Tae Yong Bela Iriawan, Ini Kata PSSI
    Olahraga

    Shin Tae Yong Bela Iriawan, Ini Kata PSSI

  • Dulu Angkat Ahok Jadi Komut Pertamina, Kini Erick Thohir Jadikan Ketum PBNU Said Aqil Siradj Komut PT KAI
    Nasional

    Dulu Angkat Ahok Jadi Komut Pertamina, Kini Erick Thohir Jadikan Ketum PBNU Said Aqil Siradj Komut PT KAI

Redaksi

  • Jalan Kebagusan III, Perum Nuansa Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
  • 0812 4664 9215
  • Hubungi Kami
© Copyright 2019 TIKTAK.ID. All rights reserved.