TIKTAK.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) buka suara tentang kabar perombakan atau reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif atau hak mutlak Jokowi sebagai presiden.

Karena itu andai memang Jokowi bakal merombak susunan Kabinetnya, tentu menurut Hasto bakal berdasar evaluasi serta kajian yang menyimak secara saksama dari aspirasi rakyat.

Baca juga : Usai Munaslub, Partai Berkarya Pindah Dukung Jokowi dan Minta Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

“Sehingga tanpa diperintah oleh presiden langsung bergerak supaya menjadikan kementerian yang dipimpinnya itu terdepan. Baik itu dari aspek politik, dari aspek perekonomian, maupun di dalam gerak bersama rakyat supaya menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang tak mudah ini,” ungkap Hasto melalui keterangan tertulis.

Di samping itu, Hasto mengklaim para menteri yang merupakan kader PDIP senantiasa menunjukkan soliditas yang kuat.

Diketahui, PDIP telah menyumbangkan lima kadernya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Baca juga : Soal Rencana Anies Bangun Museum Sejarah Nabi di Lahan Reklamasi Ancol, Pengamat: Ini Rayuan Gombal

Hasto pun menegaskan, PDIP akan terus mendorong kader-kadernya di Kabinet agar menjadi pembantu yang efektif bagi Jokowi.

“Jadi mereka menunjukkan kinerja terbaik bagi Pak Jokowi dan semuanya itu kan untuk bangsa dan negara Indonesia,” ucap Hasto.

Seperti diketahui, polemik soal reshuffle muncul setelah Jokowi mengungkapkan kekesalannya dalam Sidang Paripurna Kabinet yang digelar internal pada 18 Juni 2020.

Baca juga : KPK Minta Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang IV Dihentikan Sementara, Ada Apa?

Jokowi mengaku bersedia mempertaruhkan reputasi politiknya untuk menyelamatkan rakyat dan negara Indonesia. Jokowi juga mengancam akan membubarkan lembaga negara hingga melakukan reshuffle Kabinet agar kinerjanya lebih baik lagi.

“Bisa saja, membubarkan lembaga, atau melakukan reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya, entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang itu diperlukan,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno mengklaim isu reshuffle sudah tidak relevan lagi. Hal itu ia ungkapkan setelah Jokowi memberi teguran keras, semua kementerian dan lembaga terpacu untuk meningkatkan kinerja. Menurutnya, kinerja para menteri saat ini menjadi lebih baik.