TIKTAK.ID – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Trimedya Panjaitan mengeklaim belum mengetahui siapa saja nama anggota DPR yang main judi online. Trimedya beralasan daftar nama belum diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Trimedya mengatakan pada Rabu (2/7/24) mendatang, MKD akan mengundang PPATK ke kantor DPR RI, guna membahas kasus judi online yang melibatkan sebanyak 82 anggota Dewan.

“Jadi kami tidak tahu nama-namanya,” ujar Trimedya, seperti dilansir Tempo.co pada Sabtu (29/6/24).

Baca juga : Pilkada Jawa Timur, PDIP Siapkan 3 Kader Menteri untuk Maju

Menurut Trimedya, 82 orang anggota Dewan belum diketahui kebenaran jumlahnya, lantaran data tersebut baru sebatas klaim dari Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pangeran Khairul Saleh.

“Kalau ternyata data-data itu telah diserahkan kepada Komisi III. Kami juga akan menyurati Komisi III, karena ini antar-alat kelengkapan Dewan,” jelas Trimedya.

Trimedya menyatakan bahwa yang berkomunikasi dengan PPATK adalah Komisi III, bukan MKD. Pada Kamis, 27 Juni lalu, MKD sendiri sudah melayangkan surat kepada Ketua DPR supaya memanggil PPATK pada Rabu pekan depan.

Baca juga : Zulhas ke Mahfud MD soal Indonesia Emas 2045: Jangan Memutuskan Harapan

“Kami mengirimkan surat kepada pimpinan DPR karena kan kami tidak bisa langsung manggil, semua lewat pimpinan. Mudah-mudahan surat itu diteruskan dan PPATK dapat hadir,” tutur Trimedya.

Kemudian ketika ditanya bagaimana sanksi yang akan diberikan MKD kepada anggota Dewan yang melanggar, Trimedya menyebut ada sanksi peringatan tulis hingga pemecatan. Namun dia belum memastikan apakah nantinya data nama anggota Dewan yang main judi online bakal dibuka kepada publik atau tidak.

“Kami tidak bisa berandai-andai. Yang penting dikasih dulu tuh barang (data), baru kami akan nanti tentukan di dalam rapat pleno. Setuju anggota semuanya, karena ini kan menyangkut nama,” ucap Trimedya.

Baca juga : PDIP Siap Temui Susi Pudjiastuti Soal Kesiapan Maju Pilgub Jawa Barat

Selain itu, MKD bakal menyurati semua fraksi yang namanya terlibat dalam permainan judi online. Trimedya pun menilai perlu ada keseriusan Pemerintah dalam menangani darurat judi online.

“Polisi, Kemenkominfo pasti mengetahui siapa-siapa yang main. Cuma negara ini serius atau enggak memberantas, seperti narkoba kan enggak pernah selesai,” terang Trimedya.