TIKTAK.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui mengkritik Sekretariat Bersama (Sekber) yang mendukung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan didampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai wakil. PKS menilai dukungan tersebut terlalu dipaksakan.
Kemudian PKS menyebut Jokowi juga seharusnya bisa menyatakan dengan tegas kalau dirinya tidak akan maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden di 2024 nanti. Pasalnya, PKS menganggap regenerasi kepemimpinan 2024 harus tetap berjalan demi menjaga kesehatan demokrasi Indonesia.
“Masih ada banyak tokoh-tokoh bangsa yang kredibel dan layak untuk memimpin Indonesia,” ujar Jubir PKS, Pipin Sopian, melalui keterangan tertulis, pada Sabtu (23/4/22), seperti dilansir Tempo.co.
Baca juga : Masinton Klaim Punya Info Korupsi CPO untuk Danai Isu Penundaan Pemilu
Pipin mengklaim masyarakat menginginkan pemimpin baru yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Terutama, kata Pipin, dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Sekadar informasi, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Sekber Prabowo-Jokowi, telah mendorong Jokowi untuk maju menjadi calon wakil presiden di 2024 untuk mendampingi Prabowo. Sekber Prabowo-Jokowi beralasan kalau Indonesia telah menunjukkan kemajuan di periode kedua kepemimpinan Jokowi.
Lebih lanjut, PKS mendesak wacana penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode juga harus diakhiri. PKS menyatakan bahwa wacana tiga periode dipaksakan, di tengah berbagai kebijakan Pemerintah saat ini yang membuat masyarakat semakin sulit. Di antaranya kenaikan harga BBM, minyak goreng, kenaikan pajak, sampai adanya rencana menaikkan tarif listrik dan LPG 3 kg.
Baca juga : Partai Idaman Resmi Terdaftar di Kemenkumham: Rhoma Irama Ketua, Istri Bendahara, Anak Sekjen
“Wacana untuk memperpanjang jabatan presiden tiga periode harus endgame atau berakhir pada 2024,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, PKS turut menyoroti beberapa kebijakan lain yang bermasalah, seperti memaksakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). PKS menuding Pemerintah dan DPR tampak tidak empati dan tidak punya skala prioritas pembangunan.
PKS menjelaskan, mega proyek pemindahan IKN terkesan dipaksakan untuk dikerjakan di tengah pandemi dan utang Pemerintah yang semakin membengkak.
Baca juga : Ketua NU dan Muhammadiyah Jatim Doakan Demokrat dan AHY untuk 2024
“Per Maret 2022, utang Pemerintah sudah menyentuh Rp7.052 triliun,” tutur Pipin.
