TIKTAK.ID – Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diketahui adalah gagasan lama yang belum dieksekusi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan hal itu dalam Kongres ke-32 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), di Samarinda, pada Rabu (22/6/22).
“Ini merupakan sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi. Tapi sekarang telah kita eksekusi dan ada back up undang-undangnya, yakni Undang-Undang Ibu Kota Negara,” ujar Jokowi di Samarinda, Kalimatan Timur, seperti dilansir Sindonews.com.
“Jika ada yang masih meragukan (Pembangunan IKN) jadi pindah atau tidak? Loh, kan sudah ada undang-undangnya. Ada yang bertanya lagi, 2024 mau dilanjutkan atau tidak? Loh, sudah ada undang-undangnya, didukung 93% di DPR, di Parlemen, jadi kurang apalagi?” sambung Jokowi.
Baca juga : Hasto Akui PDIP Sulit Koalisi dengan Demokrat dan PKS
Menurut Jokowi, gagasan pemindahan Ibu Kota ini sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang ingin memindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya. Dia menjelaskan, hal itu berkaitan dengan beban pulau Jawa yang terlalu berat, seperti 56% populasi berada di Pulau Jawa.
“Gagasan itu selalu muncul di setiap kepemimpinan presiden. Karena logikanya, hitung-hitungannya memang harus pindah,” ucap Jokowi.
Untuk diketahui, PMKRI menyelenggarakan Kongres ke-32 dan MPA ke-31 yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Jokowi di Samarinda, Kalimantan Timur. Kongres PMKRI tersebut mengangkat tema “Mempertegas arah pembangunan nasional yang berkeadilan pascapenetapan Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk komitmen PMKRI mengawal cita-cita besar negara”.
Baca juga : Makin Panas, Putri Gus Dur Sebut Cak Imin Bisanya Ambil Partai Orang Lain
“Ini merupakan komitmen kami dalam mengawal cita besar Bapak Presiden hari ini yang berani melakukan pembaharuan yang cukup signifikan untuk masa depan Republik Indonesia,” ungkap Ketua Pengurus Pusat PMKRI, Benediktus Papa dalam sambutannya di Convention Hall, Kota Samarinda.
Benediktus melanjutkan, termasuk pemilihan tempat di Samarinda sebagai upaya kader-kader PMKRI untuk mengambil langkah awal mengawal dan berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara.
Pembukaan Kongres itu turut dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun, serta Keuskupan Agung Samarinda, Yustinus Harjosusanto.
