TIKTAK.ID – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, sempat menyinggung keberadaan Menteri Koordinator (Menko) di Kabinet Indonesia Maju yang pongah dan merasa paling berkuasa, ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 14 Februari.
Masinton pun mempertanyakan alasan pengumuman waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap pada 14 Februari itu dilakukan Jokowi secara langsung.
“Pertanyaannya yakni ke mana Menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden itu? Di mana batang hidung menteri pongah yang sok merasa paling kuasa itu?” ucap Masinton, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (11/4/22).
Baca juga : Gelar Mimbar Rakyat 10 April, BEM UI dan AMI Belum Pastikan Gabung Demo 11 April
Menurut Masinton, gagasan menunda Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan presiden bukan berasal dari Jokowi. Dia mengklaim gagasan tersebut lahir dari pemikiran Menko yang sebenarnya tak punya kewenangan di bidang politik.
Masinton lantas menyebut sosok Menko yang sudah menggagas ide penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden seharusnya mengundurkan diri, usai Jokowi mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari, sesuai kesepakatan di Komisi II DPR RI.
“Saat presiden secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya, seharusnya Menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Terlebih dia sudah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia,” tutur Masinton.
Baca juga : BEM Nusantara Belum Putuskan Ikut Aksi BEM SI 11 April
Masinton pun menilai unjuk rasa mahasiswa untuk menyerukan penolakan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.
“Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis, maka akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis,” ungkap anggota Komisi XI DPR itu.
Sekadar informasi, pada pekan lalu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menganggap Luhut punya kekuatan atau power politik kuat.
Baca juga : Ini Sederet Jabatan Megawati Pemberian Jokowi
Bambang menyampaikan hal itu ketika diminta tanggapannya soal Jokowi yang memerintahkan menteri-menterinya agar setop bicara wacana penundaan Pemilu hingga perpanjangan masa jabatan. Pacul pun berkelakar mungkin saja hanya Luhut satu-satunya menteri yang kebal instruksi Jokowi.
