TIKTAK.ID

Tag: Anies Baswedan

  • Polemik Ijin DWP dan Penghargaan Diskotek Terus Bergulir, Giliran FPI Kecam Keras Anies Baswedan

    Polemik Ijin DWP dan Penghargaan Diskotek Terus Bergulir, Giliran FPI Kecam Keras Anies Baswedan

    TIKTAK.ID – Izin acara Djakarta Warehouse Project (DWP) dan penghargaan pada diskotek Colosseum dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus menimbulkan polemik. Front Pembela Islam (FPI) pun ikut memprotes keras Anies.

    FPI memberi masukan kepada Anies agar cerdas dan kreatif dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Organisasi masyarakat yang dipimpin Habib Rizieq Shihab ini meminta Anies meningkatkan perekonomian yang halal serta meningkatkan kualitas manusia.

    Dalam pernyataan sikapnya, FPI menilai DWP merupakan acara hiburan yang memberi peluang terjadinya berbagai kegiatan maksiat. FPI juga menilai DWP dapat berpotensi merusak generasi muda karena hanya sekadar pesta pora dan tidak ada manfaatnya.

    Baca juga: Tak Gubris Peringatan Sejumlah Ormas Islam Soal DWP, Anies Disebut Gubernur Pengkhianat

    Tak hanya itu, anak-anak muda yang menghadiri DWP, menurut FPI, juga bakal mengenakan pakaian dengan aurat terbuka. Ditambah adanya potensi mengonsumsi makanan dan minuman haram dalam festival musik terbesar se-Asia itu.

    Sementara kebijakan memberikan penghargaan pada diskotek, menurut FPI sama sekali tidak berperan dalam membangun karakter masyarakat yang beriman dan bertakwa.

    “FPI memprotes keras kebijakan Pemprov DKI Jakarta dengan dua contoh di atas,” demikian pernyataan tertulis FPI, Minggu (15/12/19), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga: Wow, Anies Baswedan Beri Diskotik dan Klub Penghargaan Anugerah Adikarya Wisata

    FPI mengingatkan Anies bahwa 2017 silam ia didukung oleh umat Islam yang menginginkan perubahan mendasar di Ibu Kota. Dari yang tadinya hanya mengejar pendapatan daerah yang tinggi, pertumbuhan ekonomi, dan kehidupan glamor menjadi indeks pembangunan. FPI menginginkan perubahan yang lebih mengedepankan aspek kehidupan yang religius dan nyaman bagi semua agama.

    Untuk itu, FPI mendesak Anies mengkaji ulang dua kebijakan pemberian izin DWP dan penghargaan diskotek. FPI menambahkan, lebih baik Anies fokus mengembangkan wisata halal, religi, budaya, dan sejarah yang tidak kalah potensial di Jakarta.

    FPI pun menyarankan Anies agar berkonsultasi dengan ulama. Pernyataan sikap FPI tersebut ditandatangani Ketua Umum Ahmad Sobri Lubis dan Sekretaris Umum Munarman, yang diterbitkan oleh DPP FPI di Jakarta.

    Baca juga: Heboh Soal Penghargaan Untuk Diskotek, GNPF Ulama bela Anies Baswedan. Ini Alasannya

    Sebelumnya, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Alberto Ali mengatakan DWP 2019 telah memenuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberikan izin kepada penyelenggara yang telah memenuhi persyaratan.

    TIKTAK.ID - Polemik Ijin DWP dan Penghargaan Diskotek Terus Bergulir, Giliran FPI Kecam Keras Anies Baswedan
    TIKTAK.ID – Sejumlah ormas Islam memprotes keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan yang memberi Ijin konser DWP

    Menanggapi adanya sejumlah penolakan, Alberto mengaku Pemprov DKI sudah mempertemukan pihak penyelenggara dengan pihak-pihak yang menolak. Beberapa kali pertemuan telah dilangsungkan untuk berkomunikasi.

    Sedangkan penghargaan Adikarya Wisata yang diberikan pada diskotek Colosseum, Alberto mengatakan ada beberapa alasan, yaitu karena dedikasi, kinerja, serta adanya kontribusi terhadap pariwisata Jakarta. Alberto pun mengklaim terdapat tim yang menilai hal itu.

    Baca juga: Dinilai Berhasil Bangun Zona Integritas, Anies Raih Penghargaan Kepala Daerah Bebas Korupsi

    Apalagi, kata Alberto, pemberian penghargaan kepada diskotek tidak dilarang menurut peraturan. Dalam peraturan yang tertulis, diskotek adalah salah satu tempat usaha pariwisata.

  • Bersepeda Keliling Monas-Senayan, Susi Pudjiastuti Puji Anies Baswedan

    Bersepeda Keliling Monas-Senayan, Susi Pudjiastuti Puji Anies Baswedan

    TIKTAK.ID – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkeliling Monas dan Senayan, Jakarta Pusat menggunakan sepeda brompton, Minggu (15/12/19). Susi mengaku senang dapat bersepeda dengan aman di Jakarta.

    Susi membagikan momen bersepada itu di akun media sosial Twitter dan Instagram. Di akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti, Susi mengunggah foto dirinya bersama Brompton kesayangannya. Sementara melalui Instagram pribadinya, Susi menceritakan kegiatannya.

    Baca juga: Penyelundupan Benur Lobster Rp 900 M Tercium PPATK, Susi: Mirip Harga Harley Davidson

    “Selamat pagi kawan-kawan, saya sudah naik sepeda dari sekitar Borobudur ke Monas, Monas ke Senayan. Sekarang capek, duduk istirahat minum kopi,” ujar Susi dalam video yang diunggah di Instagramnya @susipudjiastuti115.

    Susi mengaku sudah lama dirinya tidak naik sepeda di Jakarta. Ia pun mengapresiasi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membuat jalur sepeda di beberapa ruas jalan Ibu Kota. Susi merasa senang karena bisa bersepeda dengan aman di Jakarta.

    “Tadi saya lihat sudah teratur karena ada jalur khusus untuk sepeda, enak sekali. Saya berterima kasih kepada Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan,” ujar pemilik perusahaan maskapai Susi Air itu.

    Baca juga: Pecat Ari Askhara, Erick Thohir Diminta Tunjuk Susi Pudjiastuti Jadi Dirut Garuda

    Selain itu, Susi berharap agar masyarakat bisa semakin menikmati kota Jakarta. Susi mengatakan, mungkin ia akan lebih sering di Jakarta saat akhir pekan.


    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tengah gencar mendorong warga meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Salah satu caranya, dengan menyiapkan jalur sepeda di beberapa sudut Jakarta.

    Kini, Pemprov DKI sudah menyediakan 63 km jalur sepeda yang terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama sepanjang 25 km, fase kedua 23 km, dan fase ketiga sepanjang 15 km.

    Baca juga: Nelayan Kaget Bukan Main Dikejar Susi Pudjiastuti di Tengah Laut, Ternyata Dihadiahi Ini

    Untuk menandai jalur khusus sepeda, Pemprov DKI telah membuat marka garis-garis. Di beberapa titik, salah satunya di Jalan Fatmawati, sudah dicat hijau dan terdapat gambar sepeda putih untuk memudahkan pengguna jalan membedakan jalur pengguna kendaraan bermotor dan sepeda. Selain itu, pada titik-titik tertentu juga diberikan pembatas jalan berupa traffic cone.

  • Heboh Soal Penghargaan Untuk Diskotek, GNPF Ulama bela Anies Baswedan. Ini Alasannya

    Heboh Soal Penghargaan Untuk Diskotek, GNPF Ulama bela Anies Baswedan. Ini Alasannya

    TIKTAK.ID – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak membela Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum. Menurutnya, tidak ada yang aneh dari pemberian penghargaan tersebut.

    “Saya pikir tidak ada sesuatu yang aneh,” ucap Yusuf Martak kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Sabtu (14/12/19).

    Yusuf seolah risih dengan beragam komentar di jagat media sosial yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penghargaan tersebut. Ada sejumlah alasan mengapa Yusuf memberikan pembelaan.

    Baca juga: Wow, Anies Baswedan Beri Diskotik dan Klub Penghargaan Anugerah Adikarya Wisata

    Yusuf menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melanggar peraturan tertentu ketika memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum. Karenanya, tidak ada yang salah.

    Pemberian penghargaan juga telah melewati berbagai pertimbangan. Misalnya, diskotek Colosseum memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perkembangan pariwisata di Ibu Kota.

    “Dan tidak hanya diputuskan oleh Gubernur serta stafnya, tetapi ada dewan juri yang tidak tanggung-tanggung. Orang- orangnya memang berpengalaman sekali dalam bidangnya,” ucap Yusuf.

    Dia heran ketika penghargaan kepada Colosseum dipertanyakan banyak orang. Padahal, kata Yusuf, ada pihak lain yang juga diberi penghargaan serupa namun hanya Colosseum yang dijadikan polemik.

    “Penghargaan itu bukan diberikan hanya untuk satu. Terdiri dari tempat hiburan, diskotek, hotel, restoran, travel, penerbangan, bahkan ada sekolah menengah kejuruan, sekolah tinggi, lalu media, media elektronik,” imbuhnya.

    Baca juga: Dinilai Berhasil Bangun Zona Integritas, Anies Raih Penghargaan Kepala Daerah Bebas Korupsi

    Yusuf mengaku kenal dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies merupakan sosok yang sangat hati-hati sebelum memutuskan sesuatu.

    Yusuf yakin Anies telah menimbang banyak hal. Terutama soal peraturan. Menurutnya, Anies pasti telah memahami segala jenis norma hukum sebelum memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada Colosseum.

    Yusuf lalu menegaskan bahwa masyarakat akan selalu mendukung Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Asalkan tidak melanggar peraturan atau norma-norma hukum yang berlaku.

    Dia pun berharap Anies terus konsisten selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Yusuf pun ingin Anies terus memantau tempat-tempat usaha dan tidak sungkan bertindak tegas jika ada pelanggaran.

    “Insya Allah masyarakat bersama Gubernur DKI selama tidak melanggar peraturan,” ucap Yusuf.

    Baca juga: Survei Populi Center: Dalam 4 Hal, Ahok Ungguli Anies Baswedan

    “Marilah kita membantu dan memberikan support kepada setiap pejabat atau pemimpin daerah yang menjalankan tugasnya dengan baik dan Insya Allah saya tahu bahwa saya mengenal beliau (Anies Baswedan),” tambahnya.

    Sayangnya Yusuf tidak menyinggung masalah kemungkinan terjadinya kegiatan maksiat dan pelanggaran syariat yang biasanya terjadi di tempat-tempat semacam klub, diskotek, karaoke dan sebagainya.

    Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada 31 perusahaan atau tempat usaha, termasuk diskotek Colosseum.

    Sementara kategori hotel bintang lima diberikan kepada Grand Hyatt. Kategori hotel bintang empat diberikan kepada JS Luwansa. Kategori kawasan pariwisata diberikan kepada Taman Mini Indonesia Indah.

    Garuda Indonesia juga diberikan penghargaan, yakni untuk kategori maskapai penerbangan. Kemudian kategori hiburan dan rekreasi karaoke diberikan kepada Happy Puppy Karaoke Mampang.

    Kategori hiburan dan rekreasi hiburan malam diberikan kepada Colosseum Club 1001.

    Baca juga: Tak Gubris Peringatan Sejumlah Ormas Islam Soal DWP, Anies Disebut Gubernur Pengkhianat

  • Dinilai Berhasil Bangun Zona Integritas, Anies Raih Penghargaan Kepala Daerah Bebas Korupsi

    Dinilai Berhasil Bangun Zona Integritas, Anies Raih Penghargaan Kepala Daerah Bebas Korupsi

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Anies dinilai sebagai kepala daerah yang mampu mendorong pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

    Penghargaan tahunan tersebut diberikan pada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

    Tak hanya Anies, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menerima penghargaan serupa. Keduanya menerima penghargaan langsung dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    Baca juga: Wow, Anies Baswedan Beri Diskotik dan Klub Penghargaan Anugerah Adikarya Wisata

    Ma’ruf mengucapkan selamat dan mengapresiasi para peraih penghargaan karena berhasil membangun zona integritas di lingkungan unit kerja strategis.

    “Penghargaan itu bisa menjadi contoh bagi kementerian atau lembaga dan kepala daerah lain,” tutur Ma’ruf saat memberikan sambutan di Bidakara, Jakarta, dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (10/12/19) lalu.

    Ma’ruf mengingatkan agar Anies dan Khofifah memegang teguh prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, prinsip integritas di instansi pemerintah merupakan hal penting karena dapat mencegah penyimpangan kewenangan dan perilaku koruptif. Ma’ruf mengatakan, semakin baik integritas birokrasi, akan memperkuat public trust dalam pelayanan kepada masyarakat.

    Baca juga: Survei Populi Center: Dalam 4 Hal, Ahok Ungguli Anies Baswedan

    Sementara Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan sejumlah tahapan bagi kementerian/lembaga dan Pemda untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

    Tahapan pertama, pencanangan zona integritas pada unit kerja. Kedua, pembangunan enam area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Setelah itu penilaian tim internal dan evaluasi tim penilai nasional. Kemudian penetapan predikat unit kerja, dan terakhir penyerahan penghargaan.

    TIKTAK.ID - Dinilai Berhasil Bangun Zona Integritas, Anies Raih Penghargaan Kepala Daerah Bebas Korupsi
    TIKTAK.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin Menyerahkan Penghargaan Kepala Daerah Bebas Korupsi Kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan.

    Baca juga: Tak Gubris Peringatan Sejumlah Ormas Islam Soal DWP, Anies Disebut Gubernur Pengkhianat

    Selain Anies dan Khofifah, penghargaan juga diberikan kepada Jaksa Agung dengan 55 unit penghargaan, Ketua Mahkamah Agung dengan 62 unit penghargaan, Menteri Keuangan mendapat 149 unit penghargaan, dan Menteri Hukum dan HAM memperoleh 43 unit penghargaan.

    Tak hanya itu, Menteri Perhubungan mendapat 12 unit penghargaan, Menteri Perindustrian dengan 6 unit penghargaan, Menteri Luar Negeri dengan 8 unit penghargaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan 7 unit penghargaan, Menteri Agama dengan 5 unit penghargaan, dan Kepala BPOM dengan 7 unit penghargaan, Kapolri meraih 41 unit penghargaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan 10 Unit penghargaan, dan dokter Terawan sebagai agen pelopor membangun unit kerja di RSPAD Gatot Subroto.

    Baca juga: Kontroversial, Ketua DPRD DKI Ingin TGUPP Anies Baswedan Jadi Sasaran Operasi Tangkap Tangan

  • Wow, Anies Baswedan Beri Diskotik dan Klub Penghargaan Anugerah Adikarya Wisata

    Wow, Anies Baswedan Beri Diskotik dan Klub Penghargaan Anugerah Adikarya Wisata

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), memberikan penghargaan kepada Diskotik Colosseum 1001 Club. Penghargaan itu diberikan dalam Anugerah Adikarya Wisata 2019 di Hotel JW Marriott Jakarta pada Jumat (6/12/19).

    Baca juga: Sandiaga Uno Uji Nyali, Terobos Banjir Pakai Mobil Kesayangan

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disparbud, Alberto Ali mengungkapkan, ada tiga hal yang membuat tempat hiburan tersebut terpilih sebagai pemenang penghargaan. Di antaranya dedikasi, kinerja perusahaan, dan kontribusi terhadap pariwisata Jakarta. Selain itu, kata Alberto, terdapat tim yang menilai Colosseum memberikan kontribusi terhadap pariwisata Jakarta.

    Wow, Anies Baswedan Beri Diskotik dan Klub Penghargaan Anugerah Adikarya Wisata

    Baca juga: Tak Gubris Peringatan Sejumlah Ormas Islam Soal DWP, Anies Disebut Gubernur Pengkhianat

    Alberto mengatakan, terdapat 155 nominasi dan 31 kategori dalam Anugerah Adikarya. Colosseum menang dalam kategori Klub dan Diskotik.

    “Diskotik tidak dilarang, karena diatur dalam undang-undang bahwa diskotik masuk salah satu tempat usaha pariwisata kan,” ujar Alberto di Balai Kota Jakarta, dilansir Gatra.com, Jumat (13/12/19).

    Baca juga: Survei Populi Center: Dalam 4 Hal, Ahok Ungguli Anies Baswedan

    Sebelumnya, beredar di sosial media sebuah foto sertifikat penghargaan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada diskotek Colosseum. Dalam foto sertifikat tersebut, diskotek Colosseum mendapat penghargaan kategori Klub dan Diskotek untuk jenis usaha Hiburan dan Rekreasi. Di bawah sertifikat terlihat tanda tangan Anies yang mengesahkan penghargaan tersebut. Unggahan itu pun menuai pro dan kontra dari warganet.

    Baca juga: Ahok Yakin Mampu Angkat Pertamina Jadi Perusahaan Kelas Dunia

    Namun Alberto enggan disinggung mengenai praktik penggunaan narkotika di tempat hiburan malam. Menurutnya, meski kehadiran diskotik tidak dilarang, Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan pengawasan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

    “Tempat hiburan dapat dicabut izinnya jika diketahui melanggar aturan,” tegas Alberto.

    Baca juga: Tanggapi 3 Syarat Habib Rizieq Bisa Pulang Cepat, Munarman: Ini Bukti Negara Memang Otoriter dan Zalim

    Ia melanjutkan, jika ada tiga hal yang dilanggar, yaitu narkotika, perjudian, dan prostitusi, akan direkomendasikan untuk dicopot izinnya.

  • Survei Populi Center: Dalam 4 Hal, Ahok Ungguli Anies Baswedan

    Survei Populi Center: Dalam 4 Hal, Ahok Ungguli Anies Baswedan

    TIKTAK.ID – Sudah lebih dari dua tahun Anies Baswedan bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebelum dilantik pada 16 Oktober 2017, pasangan nomor urut tiga dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 itu berhasil mengungguli pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua.

    Namun benarkah kinerja Anies Baswedan lebih unggul dibandingkan dengan saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta?

    Lembaga kajian publik Populi Center melakukan survei pada 9 hingga 18 September 2019 mengenai penilaian masyarakat atas kinerja Anies. Survei Populi dilakukan melalui lima indikator, di antaranya
    Anies atau Ahok yang lebih baik dalam dua tahun perjalanan Anies memimpin Jakarta.

    Populi mengambil sampel dari 600 responden yang dibagi menjadi 300 responden eksperimen dan 300 responden kontrol. Kuesioner pertama, eksperimen, bertuliskan kedua nama gubernur dan program kerja. Sedangkan kuesioner kedua, kontrol, hanya berisikan program kerja tanpa mencantumkan kedua nama gubernur, namun diselipkan catatan atau pertanyaan tertentu.

    Baca juga: Kontroversial, Ketua DPRD DKI Ingin TGUPP Anies Baswedan Jadi Sasaran Operasi Tangkap Tangan

    Penelitian ini berdasarkan penarikan sampel sesuai kaidah probability sampling di 6 kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan sampel juga dilakukan secara acak dengan margin of error +4.00 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Proporsi pria dan wanita dibagi rata 50 persen.

    Penggunaan Monas
    Hasil kuesioner kontrol menyebutkan 78,7 persen masyarakat menilai kebijakan Anies sudah tepat. Sementara kuesioner eksperimen mengungkap sekitar 79,0 persen sepakat dengan keputusan Anies.

    Sedangkan untuk Ahok, kebijakan membatasi penggunaan Monas hanya mencapai 15,3 persen dalam kuesioner kontrol. Begitu pula dengan kuesioner eksperimen masyarakat hanya sebesar 13,3 persen.

    “Sekitar 79 persen responden menyatakan kebijakan pengelolaan Monas di era Anies jauh lebih tepat dibandingkan dengan kebijakan pembangunan di era Ahok,” ujar Peneliti Populi Jefri Adriansyah, seperti dilansir Tribunnews.com.

    Baca juga: Ahok Yakin Mampu Angkat Pertamina Jadi Perusahaan Kelas Dunia

    Jefri mengungkapkan alasannya karena pada era Ahok, akses penggunaan Monas untuk masyarakat dibatasi hanya dipakai untuk kepentingan Negara karena dianggap zona netral. Hal itu membuat masyarakat puas dengan kebijakan Anies yang lebih luwes soal Monas.

    Penanggulangan Banjir
    Anies lebih unggul dalam hal penanganan banjir. Prosentase terhadap Anies 52 persen dan Ahok 37 persen.

    Namun untuk metode kontrol, pertanyaan diubah dengan menanyakan implikasi program banjir Anies berisiko penggusuran dibandingkan Ahok. Hasilnya angka survei berubah, Ahok mencapai 50,7 persen dan Anies 35,7 persen.

    Populi berkilah perubahan hasil terjadi karena pertanyaan kontrol tidak melekatkan nama gubernur, melainkan hanya menguraikan dampak kebijakan yang sebetulnya terasosiasi dengan gubernur.

    Baca juga: Tak Gubris Peringatan Sejumlah Ormas Islam Soal DWP, Anies Disebut Gubernur Pengkhianat

    Dana Pendidikan
    Dalam survei eksperimen, bantuan dana pendidikan di era Ahok mencapai angka 71,7 persen. Untuk survei kontrol dengan pertanyaan ‘KJP tak dapat diuangkan untuk menghindari penyalagunaan dana’, tingkat kepuasan publik di angka 75,4 persen.

    Di era Anies, tingkat kepuasan publik untuk survei eksperimen lebih unggul dari Ahok sebesar 77 persen. Namun, jika menggunakan survei kontrol melalui pertanyaan ‘KJP dapat diuangkan untuk menghindari penyalagunaan dana’, tingkat survei menurun menjadi 68,4 persen.

    Reklamasi
    Untuk kebijakan Reklamasi versi survei eksperimen, tingkat kepuasan publik terhadap Ahok yakni sebesar 60,8 persen. Sementara survei kontrol, prosentase meningkat di angka 64 persen. Pertanyaan di survei kontrol adalah ‘kebijakan reklamasi tanpa kewajiban pengembang membayar kontribusi 15% untuk pembangunan DKI Jakarta’.

    Pertanyaan serupa yang ditujukan untuk Anies di survei kontrol menghasilkan angka 49,3 persen. Namun untuk survei eksperimen, Anies lebih unggul dari Ahok sebesar 68,3 persen.

    Baca juga: Jokowi Tugasi Ahok Kawal Pembangunan Kilang Minyak Baru yang 34 Tahun Gagal Dibangun Pertamina

    Penataan PKL Tanah Abang
    Dalam survei eksperimen penataan Tanah Abang dan PKL, Ahok mendapat angka 74,7 persen. Sementara untuk survei kontrol, Ahok memperoleh angka lebih tinggi, yakni 83,4 persen.

    Sementara Anies mendapatkan tingkat kepuasan 79,1 persen, lagi-lagi unggul dari Ahok. Namun apabila pertanyaan untuk survei kontrol diberi catatan dengan ‘mengizinkan PKL berjualan di trotoar jalan dan membangun skybridge di Tanah Abang’, persentase Anies turun menjadi 56,3 persen.

    Di lain sisi, program-program baru Anies seperti rumah DP Rp 0 masih mendapatkan reaksi kurang baik. Prosentase kekecewaan program rumah DP Rp 0 mencapai 43.2 persen dan yang setuju sebesar 37.8 persen.

    Namun program Jak-Lingko Anies mendapatkan respons positif. Tercatat 56,9 persen masyarakat senang dengan adanya Jak-Lingko. Sedangkan, yang tidak puas hanya 15.3%.

    Dari kesimpulan hasil survei, Ahok ternyata unggul dalam 4 poin yaitu: Penanggulangan Banjir, Dana Pendidikan, Reklamasi dan Penataan PKL Tanah Abang.

    Baca juga: Pertahankan Status ‘Jakarta Kota Persatuan’, Anies Sumbang Mesin Kremasi untuk Umat Hindu

  • Tak Gubris Peringatan Sejumlah Ormas Islam Soal DWP, Anies Disebut Gubernur Pengkhianat

    Tak Gubris Peringatan Sejumlah Ormas Islam Soal DWP, Anies Disebut Gubernur Pengkhianat

    TIKTAK.ID – Sejumlah organisasi masyarakat atau ormas Islam mengancam akan memblokade jalan menuju lokasi penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Konser musik bergenre electronic dance music (EDM) itu akan digelar selama tiga hari pada 13-15 Desember.

    Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Hakim Himran, menyatakan akan mendatangi lokasi DWP pada 13 Desember. Sedangkan pada 12 Desember, Himran dan massa aksi lainnya melakukan demonstrasi di Balai Kota untuk meminta Gubernur Jakarta Anies Baswedan membatalkan acara itu. Demonstran tersebut berasal dari Gerakan Pemuda Islam, Forum Syuhada Indonesia, dan Forum Umat Islam Bersatu.

    “Gubernur mengkhianati umat dan pendukung maksiat,” kata Himran melalui pesan singkat, melansir Tempo.co. Ia mengatakan, langkah Anies Baswedan yang memberi izin penyelenggaraan musik itu telah mengkhianati sebagian pendukung yang merupakan umat Islam. Menurutnya, Anies lebih berpihak pada DWP.

    Baca juga: Pertahankan Status ‘Jakarta Kota Persatuan’, Anies Sumbang Mesin Kremasi untuk Umat Hindu

    Massa mulai mendatangi Balai Kota pada 12 Desember pukul 15.00 WIB. Massa yang hadir diperkirakan tidak lebih dari 50 orang. Mereka menuding pengunjung DWP difasilitasi minuman keras, adanya peredaran narkoba, bahkan seks bebas. Mereka pun mengklaim acara musik itu merusak moral masyarakat.

    Demonstran mendesak masuk ke Balai Kota untuk menemui Anies. Bahkan, mereka sempat membuat ricuh dengan membakar ban karet beberapa kali sehingga menimbulkan asap pekat di sekitar Balai Kota. Meski begitu, demonstran tidak diizinkan untuk bertemu Anies. Pintu gerbang Balai Kota dijaga ketat oleh Polisi serta Tim Pengamanan Dalam (Pamdal).

    Bukan kali ini saja penyelenggaraan DPW  memancing kontroversi. Sejak terpilih menjadi Gubernur DKI pada 2017, perhelatan tersebut acap kali merepotkan Anies. Bahkan tahun lalu, festival musik terbesar se-Asia ini sempat pindah ke Bali.

    Baca juga: Kontroversial, Ketua DPRD DKI Ingin TGUPP Anies Baswedan Jadi Sasaran Operasi Tangkap Tangan

    Anies pun enggan berkomentar terkait kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan izin penyelenggaraan DWP.

    “Tanya ke Kepala Dinas Pariwisata saja,” sergah Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis, 12 Desember.

    Tak hanya itu, Anies pun tidak mau menjawab soal usulan untuk mengubah nama awalan acara itu dari Djakarta menjadi Denpasar.

    “Mengenai hal itu saya tidak berkomentar, tanyanya kepada Kepala Dinas Pariwisata,” ucapnya.

    Baca juga: Anies Siap Bangun Instalasi Olah Limbah Plus Fasilitas Edukasi dan Hiburan

  • Pertahankan Status ‘Jakarta Kota Persatuan’, Anies Sumbang Mesin Kremasi untuk Umat Hindu

    Pertahankan Status ‘Jakarta Kota Persatuan’, Anies Sumbang Mesin Kremasi untuk Umat Hindu

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan bantuan satu unit mesin kremasi bagi warga Hindu di Jakarta. Anies menghibahkan mesin tersebut ke Pura Segara Kemayu, Cilincing, Jakarta Utara.

    Anies menyatakan, penyerahan mesin kremasi tersebut untuk merespons kebutuhan dan permintaan warga Hindu di Jakarta yang selama ini tak punya mesin kremasi sendiri. Anies mengaku permintaan tersebut disampaikan saat 1,5 tahun yang lalu ia datang ke Pura Segara bersama Ketua Suke Duka Hindu Dharma, Made Sudharta.

    “Pada waktu itu beliau menyampaikan selama ini umat Hindu di Jakarta tidak memiliki alat atau mesin kremasi,” ujar Anies, seperti dilansir Kumparan.com, Rabu (11/12/19).

    Baca juga: Kontroversial, Ketua DPRD DKI Ingin TGUPP Anies Baswedan Jadi Sasaran Operasi Tangkap Tangan

    Anies menyebut dirinya kerap mendapatkan laporan dari warga Jakarta pemeluk agama Hindu sering kesulitan ketika mencari tempat kremasi jika ada kerabat atau keluarganya yang meninggal dunia.

    Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu melanjutkan, bantuan tersebut adalah bentuk komitmen Pemerintah DKI untuk memperhatikan semua umat beragama, tak terkecuali Hindu.

    Ia berharap mesin tersebut dapat membantu masyarakat Jakarta menjalankan prosesi keagamaannya. Anies juga berpesan kepada masyarakat Hindu di Jakarta agar menggunakan dan merawat mesin itu dengan baik.

    Selain itu, menurut Anies, Jakarta harus tetap menjadi “Kota Persatuan” karena keberagaman Indonesia berkumpul menjadi satu di Ibu Kota negara. Untuk itu, Anies meminta agar semua warga terus membina persatuan dan kesatuan dalam hal keberagaman.

    Baca juga: Anies Siap Bangun Instalasi Olah Limbah Plus Fasilitas Edukasi dan Hiburan

    “Perasaan bersatu dan tidak itu hasil usaha. Seringkali kita banyak membicarakan beragamnya, lupa sebetulnya yang unik dari Indonesia itu adalah persatuannya,” kata Anies.

    Sementara Made Sudharta mengaku alat kremasi sangat diperlukan saat prosesi keagamaan. Ia akan memastikan mesin tersebut dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

    “Umat Hindu di Jakarta sangat sangat terbantu untuk proses upacara Manuseyatnye, yaitu kalau di Bali namanya Ngaben,” jelas Made Sudharta.

    Made mengaku sudah lama menunggu adanya alat kremasi itu. Dia pun berterima kasih kepada Anies karena telah memberi bantuan mesin kremasi tersebut.

  • Kontroversial, Ketua DPRD DKI Ingin TGUPP Anies Baswedan Jadi Sasaran Operasi Tangkap Tangan

    Kontroversial, Ketua DPRD DKI Ingin TGUPP Anies Baswedan Jadi Sasaran Operasi Tangkap Tangan

    TIKTAK.ID – Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI bentukan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali menuai kontroversi. Mulai masalah transparansi, tingginya gaji, hingga kinerja mereka. Terakhir, sejumlah anggotanya kedapatan rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas di RSUD Jakarta.

    Karena hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berkelakar ingin melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap TGUPP. Hal itu disampaikannya dalam rapat Badan Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

    “Terus terang saja saya mau OTT namanya TGUPP, karena sudah jadi pos baru di Pemprov,” ujar Pras di ruang paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, dilansir Vivanews.com, Senin (9/12/19).

    Baca juga: Anies Siap Bangun Instalasi Olah Limbah Plus Fasilitas Edukasi dan Hiburan

    Pras menilai tim yang menjadi begitu gemuk di masa kepemimpinan Anies itu terlalu melampaui tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya. Hal ini, kata Pras, tidak sesuai Pergub DKI Nomor 16 Tahun 2019.

    Pras menyebut TGUPP seperti instansi sendiri karena selama ini telah bekerja di luar kewenangan. Ia membandingkan dengan masa kepemimpinan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hingga Djarot Saiful Hidayat, saat tim itu sekadar bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada gubernur.

    Baca juga: Anies: Pengguna Kendaraan Umum Naik 2 Kali Lipat Dibanding 2016

    Halaman selanjutnya…

  • Anies Siap Bangun Instalasi Olah Limbah Plus Fasilitas Edukasi dan Hiburan

    Anies Siap Bangun Instalasi Olah Limbah Plus Fasilitas Edukasi dan Hiburan

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membangun fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik skala perkotaan di Krukut, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, IPAL Krukut juga akan dilengkapi fasilitas edukasi dan hiburan.

    “IPAL penting sekali bagi Jakarta. Kita di Jakarta sebagai kota besar perlu serius mengelola limbahnya,” ujar Anies usai melakukan peletakan batu pertama IPAL di Krukut, Jakarta Selatan, dilansir Detik.com, Minggu (8/12/19).

    Dengan membangun instalasi pengelolaan air limbah, Anies berharap nantinya limbah air di Jakarta bisa diolah dan digunakan kembali.

    Sedangkan IPAL Krukut yang dirancang sebagai tempat pembelajaran, bertujuan memudahkan siswa, warga, dan pengelola limbah dari kota lain untuk belajar mengembangkan pengolahan limbahnya. Fasilitas tersebut, kata Anies, memang sudah dirancang dari awal agar desainnya memudahkan menjadi tempat belajar.

    Baca juga: Fahri Hamzah Puji Jokowi Berani Pasang Badan Berlakukan Revisi Undang-Undang KPK

    Anies mengatakan, nanti ada jalur dan tempat yang dibuka untuk umum sehingga mereka bisa menyaksikan proses dan urutannya. Bangunannya pun mempunyai estetika humanis. Keunggulan lainnya, tempat itu memiliki lokasi strategis, yakni berada di samping Jalan Sudirman.

    “Jadi siapa saja bisa mampir untuk menyaksikan proses pengolahan limbah sebagai bahan pembelajaran,” jelas Anies.

    Halaman selanjutnya…