TIKTAK.ID

Tag: Anies Baswedan

  • Sandiaga Tanggapi Isu Duet Ahok-Anies di Pilkada DKI: Dua-duanya Hebat Tapi…

    Sandiaga Tanggapi Isu Duet Ahok-Anies di Pilkada DKI: Dua-duanya Hebat Tapi…

    TIKTAK.ID – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Sandiaga Uno, buka suara mengenai peluang duet Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Sandiaga menilai jika aturan memperbolehkan Anies-Ahok untuk duet, maka keduanya adalah dream team.

    “Dua-duanya hebat. Punya track record kuat dan semoga mampu membawa DKI Jakarta pasca-IKN (pemindahan Ibu Kota) jadi Daerah Khusus Jakarta yang menjadi kota ekonomi Indonesia,” ujar Sandiaga di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada Senin (13/5/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Akan tetapi, Sandiaga mengatakan secara aturan keduanya memang tak dapat diduetkan. Pasalnya, kata Sandiaga, Anies dan Ahok sama-sama berstatus mantan Gubernur Jakarta.

    Baca juga : Megawati Kantongi 8 Nama Bakal Cagub DKI, Ada Sri Mulyani?

    Belakangan ini Ahok dan Anies Baswedan memang santer dikabarkan bakal disandingkan untuk maju dalam pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Menurut Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.

    Gilbert menyampaikan hal itu untuk menanggapi berkembangnya isu Ahok dan Anies diusulkan sebagai pasangan calon untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia menyatakan keputusan juga akan dipengaruhi sikap tersebut dan mendengar pendapat akar rumput.

    “Saya yakin DPP akan mengambil keputusan yang terbaik,” tutur Gilbert dalam pesan tertulis pada Sabtu (11/5/24).

    Baca juga : Menantu Jokowi Jelaskan Kenapa Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan

    Gilbert pun menganggap karakter Ahok dan Anies sama-sama kuat dan tidak ada yang mau mengalah. Dia berpendapat Ahok dan Anies punya keinginan yang sama untuk maju sebagai calon gubernur.

    “Siapa yang jadi wakil?” tanya Gilbert.

    Sementara itu, terkait aturan perundang-perundangan, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya memaparkan bahwa duet Anies-Ahok akan melanggar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    “Jadi dalam Undang-Undang tentang Pilkada dalam Pasal 7 ayat 2 huruf O itu, adalah yang dilarang gubernur untuk mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di daerah yang sama,” jelas Dody di kantornya, Jakarta, pada Jumat (10/5/24).

  • Muncul Isu Duet Anies-Ahok di Pilgub DKI, Pengamat: Mustahil Kecuali Ada Gempa Bumi Politik Maha Dahsyat

    Muncul Isu Duet Anies-Ahok di Pilgub DKI, Pengamat: Mustahil Kecuali Ada Gempa Bumi Politik Maha Dahsyat

    TIKTAK.ID – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, buka suara mengenai isu duet Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sulit untuk bersanding sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Serentak 2024. Adi menilai duet tersebut bisa terwujud di atas kertas.

    “Hambatannya ada dua hal. Pertama, hambatan ideologis. Ahok dianggap berideologi Nasionalis dan Anies dinilai sangat Islamis. Dua kutub ekstrem yang sulit untuk disatukan,” ungkap Adi, pada Rabu (8/5/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Adi menjelaskan bahwa hambatan kedua yakni terkait luka lama Pilkada Jakarta 2017 yang bekasnya belum hilang. Sedangkan dalam kondisi alamiah, kata Adi, duet ini mustahil terwujud.

    Baca juga : Mahfud MD Jelaskan Pola Kecurangan Horizontal Pemilu Mirip Orde Baru yang Terjadi di 2024

    “Kecuali ada gempa bumi politik maha dahsyat, maka mungkin duet ini bisa terealisasi. Kemungkinan duet ini nol koma sekian persen saja. Nol koma persen ini sebagai upaya akomodasi bahwa politik itu merupakan seni kemungkinan,” tutur Adi.

    Kemudian Adi menyebut Anies dan Ahok belum tentu bisa memperoleh tiket maju Pilkada Jakarta 2024.

    “Belum tentu ada partai yang tertarik untuk mengusung dua orang ini,” imbuh Adi.

    Untuk diketahui, nama Anies dan Ahok belakangan ini ramai disandingkan untuk berduet dalam laga Pilkada 27 November mendatang. Baik Anies maupun Ahok disebut-sebut masih memiliki kans dan basis massa yang besar di DKI Jakarta. Keduanya memang sama-sama sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Baca juga : Prabowo-Gibran Bakal Tambah Menteri Jadi 40, Mahfud MD: Makin Banyak Sumber Korupsi, Negara Bisa Rusak

    Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyinggung empat nama yang berpotensi maju sebagai Cagub DKI Jakarta. Di antaranya adalah Ahok, Menteri Sosial Tri Rismaharini, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Pantas Nainggolan pada Kamis (25/4/24).

    Sementara itu, Anies mengaku hingga kini belum memutuskan maju atau tidak di Pilkada Jakarta. Dia menyatakan keputusan maju atau tidak akan menjadi fase pertama, baru kemudian apakah akan berpasangan dengan Ahok atau tidak.

    “(Duet dengan Ahok) itu adalah fase kedua. Fase pertama, apakah ini opsi yang akan diambil. Kalau iya, maka bersama dengan siapa, siapa koalisinya dan lain-lain, itu fase kedua. Sekarang kami sedang memikirkan,” jelas Anies di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/24).

  • Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI, Ahok: No Comment!

    Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI, Ahok: No Comment!

    TIKTAK.ID – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak ingin berkomentar terkait isu pencalonan dirinya dalam ajang Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024.

    “No comment,” ucap Ahok, pada Senin (6/5/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Untuk diketahui, belakangan ini nama Ahok dan Anies Baswedan ramai disandingkan untuk berduet dalam laga pilkada 27 November mendatang. Baik Ahok maupun Anies dianggap masih memiliki kans dan basis massa yang besar di DKI Jakarta. Tak hanya itu, keduanya juga sama-sama pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Baca juga : Waketum Gerindra Sebut Prabowo Sejak 2014 Gagas Presidential Club

    Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sempat menyinggung empat nama yang berpotensi maju sebagai Cagub DKI Jakarta. Di antaranya adalah Ahok, Menteri Sosial Tri Rismaharini, mantan Panglima TNI Andika Perkasa hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, pada Kamis (25/4/24).

    Pantas menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjadi bahan pertimbangan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, seperti komitmen terhadap ideologi Pancasila, elektabilitas, sampai keselarasan dalam membangun Jakarta.

    “Beberapa hal-hal yang laten di DKI Jakarta tersebut harus menjadi perhatian dari siapa pun pemimpin-pemimpin yang akan datang,” terang Pantas, mengutip Antara.

    Baca juga : KAMPUZ Gelar Aksi ‘Camp for Palestine’ di Alun-alun Tugu Malang

    Sementara itu, peluang Anies untuk diusung kembali sebagai bakal Cagub pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya.

    “Anies Baswedan menjadi prioritas, top priority,” jelas Willy dalam acara halalbihalal di Jakarta Selatan pada Sabtu (27/4/24).

    Willy menilai Anies merupakan kandidat unggulan yang diusung Partai NasDem. Dia pun mengeklaim tawaran tersebut datang langsung dari Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Meski begitu, dia mengaku hingga kini internal NasDem masih menunggu keputusan dari mantan calon presiden tersebut.

    Baca juga : Prabowo Bocorkan Dirinya Ditugasi Jokowi Sambangi Timur Tengah

    Di sisi lain, Anies enggan menanggapi wacana dirinya akan maju kembali sebagai Cagub DKI Jakarta. Dia menyatakan saat ini tengah beristirahat usai putusan sengketa Pilpres di MK.

    “Saya sekarang masih rehat dulu setelah selesai proses di MK. Kita hormati proses bernegara, kami turun hingga tuntas. Sekarang lagi rehat dan kami ingin agar ikhtiar perubahan ini dapat terjaga terus,” ujar Anies dalam acara Halalbihalal PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu (27/4/24).

  • Soal Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Anies: Saya Sekarang Rehat Dulu

    Soal Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Anies: Saya Sekarang Rehat Dulu

    TIKTAK.ID – Mantan calon presiden Anies Baswedan, buka suara mengenai wacana dirinya bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai menteri. Anies menegaskan bahwa dirinya enggan berandai-andai mengenai hal itu, karena sampai saat ini dirinya belum mendapatkan tawaran tersebut.

    “Saya sudah bilang kemarin, saya tidak berandai-andai. Jika saya jawab tidak, nanti akan dibilang memangnya ditawarin? Kalau saya bilang ya, memangnya ditawarin? Kan enggak,” ungkap Anies setelah acara Halalbihalal PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/4/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Anies mengatakan kini dirinya sedang beristirahat setelah putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Anies pun meminta semua pihak agar menunggu keputusan yang akan diambil setelah kalah dalam Pilpres 2024.

    Baca juga : Kaesang Terang-terangan Sebut PSI Ingin Jatah Satu Menteri Prabowo

    “Saya sekarang rehat dulu setelah selesai proses di MK. Kita menghormati proses bernegara, kami turun sampai tuntas. Sekarang lagi rehat dan kami ingin ikhtiar perubahan ini bisa terjaga terus,” tutur Anies.

    Meski begitu, Anies mengaku terbuka terhadap berbagai peluang usai Pilpres. Dia lantas memastikan kalau isu perubahan bakal terus dia kawal, apa pun posisi yang dia jalankan ke depan.

    “Jadi saat ini kami jalani saja dulu setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan kami teruskan,” kata Anies.

    Lebih lanjut, Anies menyoroti kecenderungan masyarakat yang lebih banyak membicarakan pembagian kekuasaan usai Pilpres 2024. Dia menilai hal itu menunjukkan kualitas demokrasi di Indonesia.

    Baca juga : Ganjar Tegas Nyatakan Tak Akan Gabung Pemerintahan, PDIP Juga?

    “Jadi kita lihat saja, contohnya dalam percakapan di sini. 90 persen persoalan yang dibicarakan mengenai siapa ditugasi jabatan apa. Kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan praktik Pemilu dan Pilpres,” tegas Anies.

    Oleh sebab itu, Anies berharap catatan hakim MK terutama dari tiga hakim MK yang memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion bisa menjadi catatan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia.

    “Seluruh catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi. Kami berharap DPR besok dan Pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu sebagai bahan penyusunan undang-undang,” jelas Anies.

    Baca juga : PPP Minta Semua Pihak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pasangan Prabowo-Gibran, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Rabu (24/4/24). Mantan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, turut hadir dalam agenda penetapan tersebut.

  • PKB-NasDem Gabung KIM, Prabowo Bergeming Saat Ditanya Peluang Gandeng PDIP

    PKB-NasDem Gabung KIM, Prabowo Bergeming Saat Ditanya Peluang Gandeng PDIP

    TIKTAK.ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengeklaim bakal melihat perkembangan lebih lanjut perihal potensi bergabungnya partai lain, setelah pernyataan kerja sama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

    Prabowo menyampaikan hal itu untuk menanggapi pertanyaan mengenai partai apa saja yang akan bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

    “Kita lihat perkembangannya ya,” jawab Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, pada Kamis (25/4/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : NasDem Gabung Koalisi Prabowo, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Akan tetapi, Prabowo enggan merespons saat ditanya terkait peluang bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke dalam Pemerintahan.

    Untuk diketahui, usai menyambangi Kantor DPP PKB kemarin, Prabowo disambangi oleh elite NasDem pada Kamis (25/4/24). Adapun PKB dan NasDem, keduanya adalah partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh mengaku partainya siap untuk mendukung Pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

    Baca juga : Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK, BW: Selamat Datang Kegelapan dan Panjang Umur Perjuangan

    “Saya katakan NasDem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, kami siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” jelas Surya Paloh.

    Surya Paloh menjelaskan bahwa pihaknya telah melewati proses perenungan yang panjang sebelum akhirnya memutuskan hal tersebut. Dia juga menyebut kontemplasi telah dilakukan dengan kejujuran hati dan rasionalitas yang dia miliki.

    “Kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak, untuk bersama dengan Pemerintahan saya pikir hal itu lebih baik. Inilah pilihan saya, dan pilihan NasDem,” tegas Surya Paloh.

    Baca juga : Surya Paloh Tegaskan NasDem Tak Akan Usulkan Hak Angket Usai Putusan MK

    Sebelumnya, Prabowo dan PKB sempat membahas mengenai peluang kerja sama antara Gerindra dan PKB setelah gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 usai.

    “PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini telah bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif, ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi,” tutur Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam konferensi pers, Rabu (24/4/24).

    Terlebih, Cak Imin menilai Prabowo sebagai presiden terpilih bakal menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

  • Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK, BW: Selamat Datang Kegelapan dan Panjang Umur Perjuangan

    Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK, BW: Selamat Datang Kegelapan dan Panjang Umur Perjuangan

    TIKTAK.ID – Anggota Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto alias BW, buka suara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak permohonan sengketa Pilpres dari Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

    Bambang menilai putusan tersebut ibarat palu godam. Dia menyebut palu emas yang diharapkan masyarakat, seperti dalam berbagai “amicus curiae” atau ‘sahabat pengadilan’, tidak terjadi.

    “Sehingga habis gelap terbitlah terang masih belum terjadi,” ungkap BW dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin (22/4/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Surya Paloh Tegaskan NasDem Tak Akan Usulkan Hak Angket Usai Putusan MK

    “Selamat datang kegelapan dan insya Allah panjang umur perjuangan,” imbuhnya.

    Kemudian dalam kesempatan itu, BW turut menyoroti pernyataan MK bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum alias Bawaslu tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal lantaran undang-undang tidak detail. Dia mengatakan mestinya MK masuk untuk mengambil alih kasus dan mengadili sendiri.

    “Namun Mahkamah belum cukup berani mengambil masalah yang belum cukup diatur,” ucap BW.

    Untuk diketahui, MK sudah menggelar sidang pamungkas sengketa Pilpres. MK menolak secara keseluruhan permohonan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

    Baca juga : PDIP Siap Gugat Hasil Pilpres ke PTUN Usai Gugatannya Ditolak MK

    Dalam pembacaan putusan tersebut, para hakim konstitusi mementahkan dalil-dalil yang diajukan oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Contohnya terkait politisasi bansos, ketidaknetralan aparat, dan sebagainya.

    Namun terdapat tiga hakim konstitusi yang menyatakan “dissenting opinion” atau ‘pendapat berbeda’. Ketiganya yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

    Saldi Isra mengaku punya posisi hukum yang serupa pada sebagian isu yang didalilkan pemohon. Akan tetapi, ada dua persoalan yang menjadi perhatian Saldi dalam menyampaikan pendapat berbeda itu.

    Baca juga : Legowo Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Mahfud MD Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

    “Terdapat dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan (dissenting opinion) dengan pendapat mayoritas majelis hakim,” jelas Saldi ketika membacakan dissenting opinion terkait putusan sengketa hasil Pilpres 2024 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin (22/4/24).

    Saldi memaparkan, pertama, persoalan penyaluran dana bantuan sosial atau Bansos yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta Pemilu presiden dan wakil presiden. Kedua, terkait keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah. Dan ketiga, saran untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang atau PSU.

  • Anies ke Prabowo-Gibran Usai Putusan MK: Selamat Menjalankan Amanat Konstitusi

    Anies ke Prabowo-Gibran Usai Putusan MK: Selamat Menjalankan Amanat Konstitusi

    TIKTAK.ID – Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Keduanya menyampaikan hal itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohanan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Anies mengatakan bahwa hari ini seluruh proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya.

    “Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi. Selamat bekerja untuk menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua,” ungkap Anies dalam video Sikap AMIN Terhadap Putusan MK yang diunggah di akun YouTube @Anies Baswedan pada Senin (22/4/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Kubu AMIN Yakin MK Kabulkan Permohonan Paslon 01

    Anies lantas memberikan kesannya pada Prabowo. Dia mengeklaim berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Prabowo. Dia menilai Prabowo adalah seorang patriot.

    “Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot,” ucap Anies.

    Menurut Anies, Prabowo merupakan seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Untuk itu, Anies mengatakan Prabowo tentu paham kalau dalam demokrasi yang baik, pemerintah harus menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara.

    Baca juga : Kenang Perjuangan Kartini, PDIP Singgung Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

    Anies lantas berpesan agar Prabowo bisa menjaga keseimbangan serta independensi tiga lembaga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia juga meminta Prabowo supaya menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat dan berkumpul.

    “Sebagai seorang patriotik, saya percaya Pak Prabowo bakal mengembalikan dan menjaga nilai-nilai demokrasi di masa Indonesia mendatang,” tutur Anies.

    Untuk diketahui, MK sudah memutuskan menolak permohonan sengketa pemilihan presiden atau Pilpres yang diajukan oleh paslon nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal ini diungkapkan oleh Ketua MK Suhartoyo, ketika membacakan amar putusan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres pada 22 April 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat.

    Baca juga : JK Minta Semua Pihak Legowo Apapun Putusan MK terkait Sengketa Pilpres 2024

    “Amar putusan. Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” terang Suhartoyo sambil mengetuk palu sidang.

    Meski begitu, tidak seluruh hakim MK punya suara bulat. Terdapat tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

  • Kubu AMIN Yakin MK Kabulkan Permohonan Paslon 01

    Kubu AMIN Yakin MK Kabulkan Permohonan Paslon 01

    TIKTAK.ID – Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Timnas AMIN mengaku merasa optimis Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membuat putusan yang mengejutkan dari permohonan sengketa Pilpres yang mereka ajukan.

    Menurut Juru Bicara Timnas AMIN, Billy David Nerotumelina, AMIN meyakini MK akan mengabulkan secara keseluruhan petitum permohonan paslon 01. Sebab, dia menilai seluruh fakta persidangan telah disampaikan dengan komprehensif.

    “Semua bukti, saksi, keterangan, dalil, dan dokumen simpulan telah disampaikan secara komprehensif,” ungkap Billy, seperti dilansir Tempo.co pada Minggu (21/4/24).

    Baca juga : Kenang Perjuangan Kartini, PDIP Singgung Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

    Billy mengatakan bahwa dirinya tidak yakin masih ada pihak yang bakal melakukan intervensi pada putusan hakim MK. Dia menegaskan bahwa Timnas AMIN percaya pada integritas hakim MK dalam memutus perkara ini.

    “Kami cukup mempercayai kalau para hakim MK merupakan orang yang berintegritas tinggi,” ujar Billy.

    Sama seperti Billy, Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir menyatakan AMIN optimis putusan yang akan dibuat adalah putusan yang berani menyuarakan keadilan. Dia pun meyakini tidak akan ada pihak yang berani melakukan intervensi pada hakim MK dalam memutus perkara.

    Baca juga : JK Minta Semua Pihak Legowo Apapun Putusan MK terkait Sengketa Pilpres 2024

    Lebih lanjut, Ari mengeklaim pihaknya akan menghormati apapun putusan MK.

    “Kita wajib menghormati apapun putusan MK. Semua yang aksi harus menjaga ketertiban. Ingat, kita mengusung nilai-nilai perubahan, junjung tinggi etika,” tutur Ari, mengutip detikcom.

    Ari menjelaskan bahwa Tim Hukum AMIN sedang melakukan rapat terbatas soal putusan yang akan dibacakan MK. Dia mengatakan Anies-Cak Imin hingga Kapten Timnas AMIN Muhammad Syaugi akan ikut hadir dalam sidang pembacaan putusan.

    Baca juga : Total 47 Amicus Curiae Diterima MK, Kenapa Hanya 14 yang Dibahas?

    “Yang hadir yakni Capres-Cawapres, Kapten Timnas, Ketua Tim Hukum Nasional (THN), Wakil Ketua THN, Co-Captain Tom Lembong, Co-Captain Jumhur Hidayat, Co-Captain Leon, semua pengacara-pengacara di MK,” ucapnya.

    Untuk diketahui, sidang sengketa Pilpres saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres akan diputuskan pada 22 April 2024. Sedangkan pada Minggu (21/4/24), delapan hakim konstitusi masih melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim alias RPH untuk memutus perkara PHPU Pilpres.

    Adapun delapan hakim itu yakni Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

  • ‘Bocoran’ Putusan Sengketa Pilpres Bikin Heboh, MK: Bukan dari Kami

    ‘Bocoran’ Putusan Sengketa Pilpres Bikin Heboh, MK: Bukan dari Kami

    TIKTAK.ID – Belakangan ini jagat media sosial (medsos) dihebohkan dengan beredarnya informasi atau bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Padahal, sidang pembacaan putusan baru bakal digelar pada Senin (22/4/24) mendatang.

    Kemudian Juru Bicara MK, Fajar Laksono menjamin bahwa putusan ataupun isi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tidak bocor ke pihak luar. Dia pun memastikan bocoran putusan yang beredar bukan dari kalangan internal MK.

    “Kami memastikan jika ada bocor-bocor, itu tentu bukan dari Mahkamah Konstitusi,” ujar Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/24), seperti dilansir Republika.co.id.

    Baca juga : Jadi Menteri Jokowi, AHY Siap Kawal Transisi Pemerintahan ke Prabowo

    Menurut Fajar, MK memiliki sejumlah mekanisme untuk mensterilkan RPH guna mencegah kebocoran. Dia memaparkan, pertama, ada penjagaan aparat kepolisian di pintu-pintu masuk gedung MK. Kedua, hanya orang tertentu yang dapat masuk, bahkan melintas, di ruang RPH.

    “Ruang RPH sudah steril memang dari sananya. Dari lift-lift itu, akses ke lift itu kan tak semua orang bisa,” tutur Fajar.

    Ketiga, kata Fajar, seluruh panitera yang terlibat dalam RPH disumpah untuk menjaga kerahasiaan. Keempat, terdapat teknologi yang digunakan guna mencegah kebocoran informasi.

    Baca juga : Pernyataan Sikap FPI: Desak RI Ikut Bergabung Lawan Israel Demi Kemerdekaan Palestina

    “Semua mekanisme demi mencegah kebocoran informasi apa pun dari RPH sudah kita lakukan,” terang Fajar.

    Fajar menjelaskan bahwa delapan hakim MK kini tengah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan putusan atas perkara sengketa Pilpres 2024. RPH sendiri dijadwalkan berakhir pada Minggu (21/4/24), lalu sehari setelahnya, MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan.

    Sebelumnya, pada Kamis (18/4/24), akun X @PartaiSocmed membuat cuitan bocoran putusan MK.

    Baca juga : NasDem Tegaskan Siap Usung Anies Maju Pilgub DKI 2024

    “Keputusan MK tak akan membatalkan pelantikan Prabowo-Gibran,” begitu bunyi kicauan akun itu.

    Seperti diketahui, perkara sengketa hasil Pilpres 2024 ini dimohonkan oleh pasangan Capres-Cawapres Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Keduanya memiliki petitum serupa.

    Pertama, mereka mendesak MK agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 yang menyatakan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara (terbanyak). Kedua, mereka meminta MK untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa melibatkan Prabowo-Gibran.

  • NasDem Tegaskan Siap Usung Anies Maju Pilgub DKI 2024

    NasDem Tegaskan Siap Usung Anies Maju Pilgub DKI 2024

    TIKTAK.ID – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Willy Aditya mengungkapkan bahwa partainya siap mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur (Cagub) dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Willy, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh bahkan sudah menyampaikan hal itu secara langsung kepada Anies Baswedan pada 18 Maret 2024.

    “Komunikasi sudah, namun kita cek ombak sama Mas Anies, 18 Maret itu Pak Surya menyampaikan politik ini kan kartu tidak boleh mati. Kalau Bung Anies mau maju Pilkada, silakan, NasDem siap,” ujar Willy di NasDem Tower, Jakarta Pusat, pada Senin (15/4/24), seperti dilansir Liputan6.com.

    Willy mengatakan bahwa pertemuan pada 18 Maret 2024 itu menjadi ruang diskusi antara Partai NasDem dan Anies Baswedan. Dia menyatakan saat itu semua hal dibahas untuk mencari keputusan bersama.

    Baca juga : Hasto Tepis Isu Ada Perpecahan di Internal PDIP Soal Koalisi atau Oposisi

    “Kita sampaikan pada 20 Maret itu hasil diskusi panjang sama Mas Anies. Ya di sini terbuka egaliter semua dibahas di atas meja sebagai keputusan bersama,” tutur Willy.

    Saat itu, Willy menyebut Anies tidak langsung mengiyakan hasil diskusi itu. Dia menyebut Anies ingin menyelesaikan proses sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ya Pak Anies menjawabnya saya bakal menyelesaikan proses MK,” terang Willy.

    Baca juga : Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati Pekan Depan, Bahas Apa?

    Meski begitu, Willy menyinggung beberapa nama lainnya dari kader NasDem yang sudah mengerucut untuk diusung maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Di antaranya adalah Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni dan Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino.

    “Kalau di sini namanya mengerucut ya pastilah Ahmad Sahroni, Wibi Andrino, dan bisa jadi Anies Baswedan sendiri,” jelas Willy.

    Sebelumnya, Anies mengeklaim tidak akan maju sebagai calon gubernur (Cagub) dalam gelaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024. Mantan Menteri Pendidikan tersebut mengaku isu dirinya maju Pilkada DKI Jakarta 2024 merupakan upaya menggeser pembicaraan ihwal pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang belum tuntas.

    Baca juga : Soal Wacana Pertemuan Jokowi-Megawati, Internal PDIP Beri Respons Begini 

    “Tidak, tidak (maju Pilgub). Karena itu saya bilang, pembicaraan tentang Pilkada itu adalah upaya menggeser tanpa sadar percakapan Pilpres mau digeser jadi persoalan Pilkada,” tegas Anies kepada wartawan dalam kunjungannya ke Sumatera Barat, pada 16 Maret 2024 lalu.

    Padahal, Anies menilai berbagai tahapan Pilpres 2024 belum rampung secara resmi. Untuk itu, kata Anies, belum ada pembicaraan mengenai Pilkada 2024.