TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku menyesalkan respons Pemerintah dałam menyikapi wacana penundaan Pemilu. Menurut Muhaimin, mestinya Pemerintah tidak perlu ikut-ikutan menanggapi wacana tersebut. Dia menilai pembicaraan soal penundaan Pemilu seharusnya hanya di kalangan partai politik.

“Mestinya Pemerintah tidak ikut ngomong,” ujar Imin saat wawancara dengan CNN Indonesia TV, yang ditayangkan pada Sabtu (30/4/22), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Imin mengatakan bahwa wacana tersebut berasal dari hasil diskusi dengan beberapa pengusaha. Dia menjelaskan, para pengusaha merasa ekonomi mereka jatuh usai pandemi Covid-19.

Baca juga : Jokowi Tegas Tolak Kirim Bantuan Senjata ke Ukraina

Imin mengklaim para pengusaha telah memprediksi ekonomi bakal pulih dan mencapai puncak pada 2024. Dia menganggap para pengusaha itu merasa keberatan bila pemulihan tersebut terganjal dinamika politik Pemilu 2024.

“Pas 2024 kenaikan bagus Pemilu, pasti ada ketegangan, ancaman konflik, ketidakpercayaan, pengereman bisnis, wait and see siapa penguasa yang bakal datang,” terang Imin.

Akan tetapi, Imin menyatakan tidak akan memperpanjang wacana itu. Sebab, dia menyebut ada penolakan massif di masyarakat. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga telah mengambil sikap tegas.

Baca juga : Menantu Jokowi Singgung ‘Baju dan Kepentingan Lain’, Salah Sindir Anies?

“Presiden juga sudah bersikap begitu, lalu siapa yang bisa?” tutur Imin.

Seperti diketahui, Cak Imin termasuk yang pertama menggulirkan wacana penundaan Pemilu. Dia berpendapat Indonesia masih membutuhkan pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Kemudian wacana tersebut sempat memicu penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengambil sikap dengan meminta para menteri agar tidak ikut membahas hal tersebut.

Baca juga : Persaingan Ketat Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Terus Dibayang-bayangi Anies Baswedan

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan soal penundaan dan perpanjangan,” tegas Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/22).

Presiden Jokowi lantas mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan polemik di publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun meminta Kabinetnya untuk fokus bekerja.

“Jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat, dan lebih baik fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang saat ini sedang kita hadapi,” ucap Jokowi.