TIKTAK.ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan bahwa jabatan Presiden dan Wapres hanya sampai 2024. Ma’ruf menyampaikan hal itu untuk menanggapi wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang belakangan ini tengah berkembang.
“Begini saya kira, mandat yang diberikan kepada Pak Presiden dengan saya itu kan hanya sampai 2024,” ujar Ma’ruf di sela kunjungan ke Balai Pelatihan Kerja (BLK) Lembang, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (23/3/22), seperti dilansir Sindonews.com.
Kemudian Ma’ruf kembali menegaskan, tugasnya sebagai Wapres bersama Presiden Jokowi hanya sampai 2024.
Baca juga : Sandiaga Uno Dapat Dukungan Nyapres dari Ijtima Ulama Jatim
“Jadi kami hanya berpikir sampai 2024, dan tidak ada pikiran-pikiran yang lain,” terang Ma’ruf.
Ma’ruf lantas mengklaim wacana penundaan Pemilu 2024 bukan urusannya. Dia mengatakan saat ini dirinya hanya fokus pada menjalankan tugas dan upaya pemulihan pandemi virus Corona (Covid-19).
“Jadi urusan lain itu bukan wilayah kami, melainkan wacana-wacana yang berkembang. Jadi kami fokus untuk menjalankan tugas dan mempercepat upaya-upaya pemulihan hingga 2024 mendatang,” tutur Ma’ruf.
Baca juga : Bantah Klaim Israel Soal Kunjungan Resmi ke Indonesia, DPR Tegaskan Tetap Dukung Palestina
Di sisi lain, wacana penundaan Pemilu terus bergulir dari elite parpol dengan dalih memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut peluang penundaan Pemilu 2024 sudah tertutup. Sebab, kata Ujang, gagasan tersebut sudah ditolak oleh sebagian besar partai dan rakyat.
Ujang memaparkan, saat ini 6 dari 9 partai di DPR telah menolak penundaan Pemilu. Adapun 6 partai itu yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai NasDem, PPP, PKS, dan Partai Demokrat. Artinya, kekuatan partai penolak penundaan Pemilu 2024 berjumlah 388 kursi di DPR, atau setara dengan 67,48 persen dari total kursi di parlemen.
Baca juga : FNB: Tanpa Toleransi Indonesia Bakal Jadi Suriah kedua
Selain itu, Ujang menilai publik juga menolak rencana penundaan Pemilu 2024. Dia pun menyinggung survei Litbang Kompas pada 7-12 Maret 2022 yang menunjukkan 62,3 persen responden setuju Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.
“Pemerintah dan DPR mengatakan hal yang sama, Pemilu tetap diadakan pada 2024. Rakyat juga sama, terpotret dari lembaga-lembaga survei yang kredibel,” ungkap Ujang, mengutip CNNIndonesia.com, Senin (21/3/22).
