TIKTAK.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP ikut mengomentari seruan “Jokowi tiga periode” dalam acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang dihadiri oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, pada Selasa (29/3/22).

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto, dirinya tidak ingin melarang sebagian keinginan masyarakat agar Jokowi lanjut hingga tiga periode. Meski begitu, dia mengatakan masa jabatan presiden sudah disepakati dan diatur hanya dua periode.

“Itu kan maunya Apdesi. Kalau orangnya mau ya boleh, namun Republik ini sudah bersepakat kita berbangsa dan bernegaranya,” ucap Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga : Isu Presiden 3 Periode Terus Bergulir, Akhirnya Jokowi Buka Suara

Kemudian pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu menyatakan bahwa saat ini TAP MPR, yang memungkinkan untuk mengubah ketentuan UUD terkait masa jabatan presiden, sudah tak berlaku. Dia menyebut ketentuan soal itu hanya diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

Pacul menjelaskan dalam undang-undang, pencalonan presiden hanya dimungkinkan bila diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat ambang batas 20 persen suara di parlemen. Untuk itu, kata Pacul, tidak ada syarat pencalonan presiden dapat diusung oleh suara Apdesi atau gabungan suara pemerintah desa.

“Ada enggak di situ gabungan Apdesi, kalau keluar aspirasi ya boleh,” ungkap Ketua Komisi III DPR tersebut.

Baca juga : Demokrat Sebut Silatnas Apdesi Unjuk Kekuatan Pengusul Perpanjangan Jabatan Presiden

Pacul mengklaim saat ini suara PDIP mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah bulat. Dia mengaku partainya telah menolak usulan itu, sesuai arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Saya adalah kader partai, pembawa partai, gitu loh yang dalam ini taat lah kepada perintah Ketum,” tutur Pacul.

Untuk diketahui, setelah menyerukan Jokowi tiga periode, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengungkap rencananya mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi 3 periode usai Lebaran Idulfitri.

Baca juga : Soal Keturunan PKI Boleh Masuk TNI, Pakar: Langkah Progresif!

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengimbau dukungan kepala desa untuk Jokowi menjabat 3 periode agar tidak dihalangi. Sebab, dia menganggap dukungan itu merupakan aspirasi rakyat, dan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.