TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Jokowi pun mengatakan dirinya menaruh kepercayaan di pundak KPK.
“Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, dan saya percaya bahwa KPK bisa bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/11/20), seperti dilansir Detik.com.
Jokowi meyakini KPK bekerja secara profesional dan transparan. Ia juga menegaskan dukungan Pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Baca juga : Minta Maaf ke Jokowi dan Prabowo, Edhy Prabowo: Saya Khianati Kepercayaan Presiden
“Pemerintah konsisten mendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tutur Jokowi.
Seperti telah diberitakan, Edhy terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK sepulang dari Amerika Serikat pada Rabu (25/11/20) dini hari. OTT itu dilakukan di dua tempat, yakni Jakarta dan Depok, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, sekitar pukul 00.30 WIB.
Total KPK mengamankan 17 orang, termasuk Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi yang merupakan anggota Komisi V DPR. Kemudian KPK menyita sejumlah kartu ATM, dan tim KPK masih menginventarisasi barang bukti yang disita.
Edhy dan rombongan pun dibawa ke gedung KPK.
Baca juga : Arahan Prabowo ke Partai Gerindra Usai Edhy Prabowo Ditangkap KPK
KPK memiliki waktu selama 1×24 jam untuk menentukan status Edhy dkk.
KPK menyampaikan bahwa penangkapan Edhy terkait kasus dugaan ekspor benur atau benih lobster. Menurut KPK, kasus ini terkait dengan penetapan calon eksportir benur.
“Kasus ini diduga berkaitan proses penetapan calon eksportir benih lobster,” ucap Plt Jubir KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (25/11/20).
Tidak hanya itu, dalam OTT KPK terhadap Edhy ini, ternyata penyidik senior KPK Novel Baswedan ikut terlibat.
Baca juga : Diduga Positif Covid, Habib Rizieq Tolak Tawaran Swab Tes dari Polisi, FPI: Kami Punya Tim Sendiri!
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan kegiatan OTT dilakukan oleh tim atas penugasan resmi, dan tiga Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) diturunkan, termasuk Novel.
“Tim KPK melakukan OTT atas penugasan resmi dengan menurunkan lebih tiga Kasatgas, baik penyelidikan dan penyidikan. Termasuk pula dari JPU, juga ikut dalam kegiatan dimaksud,” terang Ali kepada wartawan, Rabu (25/11/20).
“Salah satu Kasatgas itu yakni Novel Baswedan,” pungkasnya.
![Saat Masalah Kejiwaan Ferdy Sambo Dipertanyakan TIKTAK.ID - Belakangan ini kondisi kejiwaan tersangka pembunuhan berencana, Irjen Ferdy Sambo, menjadi sorotan. Beredar kesimpang-siuran yang mengklaim Sambo memiliki masalah kejiwaan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik. Kemudian Taufan meluruskan isu itu. Dia menilai pernyataan dia sebelumnya dimaknai secara keliru dalam sebuah pemberitaan. Padahal, Taufan hendak menyampaikan kalau Sambo sudah melampaui abuse of power. "Salah nangkap, jadi maksudnya orang ini [Sambo] memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dia Kadiv Propam, tapi dia juga mampu menggerakkan di luar lingkungan bawah Propam, bisa menggerakan di Metro Jaya, Reskrim," ujar Taufan, seperti dilansir CNNIndonesia.com, pada Kamis (15/9/22). "Inilah yang dimaksud melebihi abuse of power. Seseorang dengan kekuasaan tertentu di luar kekuasaannya," sambung Taufan. Taufan pun menduga karena Sambo merasa berkuasa, maka berani mengeksekusi ajudannya, Brigadir J di rumah dinas, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Taufan bahkan menyebut Sambo jemawa bisa kebal hukum. Selain itu, kata Taufan, Sambo juga dapat mengerahkan puluhan polisi untuk menghilangkan barang bukti, merusak Tempat Kejadian Perkara (TKP), hingga menambah skenario palsu. "Itu kan artinya orang ini sangat percaya diri kalau tindakan kejahatannya tidak akan terbongkar," jelas Taufan. Sebelumnya, beredar informasi soal Sambo mempunyai masalah kejiwaan. Dalam suatu pemberitaan nasional, hal itu disampaikan oleh Taufan. Seperti diketahui, Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas Sambo pada 8 Juli lalu. Polisi sudah menetapkan lima tersangka, yakni Sambo, Putri, RR, RE dan KM. Kelimanya dijerat dengan Pasal 340 subsidair Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. Empat tersangka sudah ditahan, sedangkan Putri masih menunggu pemeriksaan selanjutnya. Tidak hanya itu, polisi juga menetapkan tujuh orang tersangka terkait obstruction of justice dalam kasus ini, yaitu Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto. Mereka diduga telah melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.](https://i0.wp.com/www.tiktak.id/wp-content/uploads/2022/09/AHY1.jpg?resize=660%2C400&ssl=1)
