TIKTAK.ID – Belakangan ini suhu politik di Indonesia semakin memanas dengan isu big data dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP), Mochtar Mohamad mengatakan bahwa hal itu membuat sejumlah elemen mahasiswa pada 11 April 2022 lalu melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR Senayan Jakarta untuk menyampaikan penolakan terhadap penundaan Pemilu 2024 dan amandemen UUD 1945 yang berpotensi digunakan untuk mengubah konstitusi terkait batas masa jabatan presiden maksimal dua periode.
“Hal ini dipicu wacana Penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh elite politik. Apalagi pernyataan dari salah satu Menko mengenai ‘Big Data,’ sehingga membuat situasi semakin meruncing,” terang Mochtar, Rabu (13/4/22), seperti dilansir Republika.co.id.
Baca juga : PSI Tuding Relawan Anies Baswedan Punya Hubungan dengan Pengeroyok Ade Armando
Kemudian Mochtar memprediksi situasi jelang tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada Juni 2022, bakal semakin memanas dengan berbagai isu yang sengaja hendak membuat kegaduhan politik dan ekonomi demi tujuan tertentu.
“Pertengahan tahun analisa kami situasi politik akan makin panas dan kami LGP akan mengantisipasi itu,” ujar Mochtar.
Mochtar pun menilai Jokowi perlu melakukan reshuffle terhadap menterinya yang sudah tidak fokus membantu pemulihan ekonomi nasional dan justru membuat isu yang memancing kegaduhan di masyarakat. Menurut Mochtar, pernyataan mengenai penundaan Pemilu 2024 yang bertentangan dengan konstitusi akan membuat suhu politik semakin memanas.
Baca juga : Duduk Satu Mobil dengan Jokowi, Ganjar dapat Pesan Khusus?
“Menteri yang membuat isu-isu demikian perlu di-reshuffle. Jika tidak, bisa jadi Pak Jokowi mengalami turbulensi politik pada tahun ini,” tutur Mochtar.
Dalam kesempatan tersebut, Mochtar sekaligus membentuk Brigade Laskar Ganjar-Puan di Graha SS Grand Galaxi Kota Bekasi, Jawa Barat. Dia mengklaim akan membentuk Brigade LGP 2 batalyon di semua daerah yang dimulai dari Bekasi target per Kota/Kab 1 batalion yang terlatih.
“Di Bekasi masing-masing ada sebanyak 600 orang. Sedangkan DKI dan Jawa Barat, Insya Allah April, Mei sudah selesai terbentuk,” ungkapnya.
Baca juga : Emak-emak Berjaket ‘We Are With IBHRS’ Ikut Demo, Ada Arahan dari Habib Rizieq?
Adapun Ketua Umum LGP, Nawang Andi Kusuma menganggap semua aset kekayaan negara perlu dilindungi dan Pemerintah harus memastikan jangan sampai investasi yang dibuat justru malah merugikan negara.
“Kita perlu melindungi aset kekayaan negara. BPK dan KPK perlu mengevaluasi Kerja Sama Investasi (KSI) dengan asing supaya tidak sampai merugikan negara,” jelasnya.
