Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan anggaran tambahan untuk memperkuat upaya mitigasi bencana. Menanggapi rencana tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai beban penguatan mitigasi tidak sepatutnya dipikul satu lembaga saja. Tanggung jawab itu, menurut BNPB, perlu dibagi ke seluruh kementerian/lembaga serta sektor terkait.
Pendanaan Program Rutin BNPB Dinilai Aman
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa dari sisi program, lembaganya tidak menghadapi persoalan pendanaan. Hal itu ia sampaikan kepada wartawan, Kamis (10/9/2026). Menurutnya, anggaran program rutin BNPB diperoleh melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
“Secara program BNPB itu tidak ada masalah. Anggaran untuk program rutin kami peroleh melalui dana ABT,” kata Berton.
Adapun kebutuhan penanganan kondisi darurat dapat dipenuhi lewat mekanisme dana siap pakai. Sementara biaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bersumber dari dana rekonstruksi yang memiliki jalur pendanaan tersendiri.
“Sedangkan untuk dana penanganan darurat dapat diperoleh melalui mekanisme dana siap pakai. Untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari dana rekonstruksi,” ujarnya.
Mitigasi Jangan Hanya Dilihat dari Kebutuhan BNPB
Berton menekankan bahwa anggaran mitigasi bencana tidak semestinya diukur hanya dari kebutuhan BNPB. Dalam upaya mitigasi, posisi BNPB ibarat aktor kecil. Peran yang jauh lebih besar, menurutnya, justru melekat pada kementerian dan lembaga yang memegang sektor masing-masing.
“Jadi perlu kita pahami kalau dana mitigasi itu jangan dilihat di BNPB saja. Kami itu adalah aktor kecil, tapi aktor yang besar itu adalah kementerian lembaga,” jelasnya.
Ia kemudian mengambil contoh bidang pendidikan. Dana mitigasi, kata dia, dapat dialokasikan kepada kementerian yang menangani urusan pendidikan agar pemahaman kebencanaan tumbuh sejak usia dini. Anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk menyusun kurikulum kebencanaan, melatih para guru, hingga mendirikan sekolah yang tahan bencana. Langkah semacam ini sejalan dengan pentingnya edukasi mitigasi bencana sejak dini.
Semua Sektor Semestinya Punya Dana Mitigasi
Menurut Berton, kebutuhan mitigasi juga tersebar di berbagai bidang lain. Sektor pekerjaan umum, kesehatan, sampai dunia usaha dinilainya semestinya turut menyiapkan anggaran untuk menopang upaya mitigasi bencana.
“Sektor PU, sektor kesehatan, sektor dunia usaha dan lain-lain semuanya ada dana mitigasi, mestinya,” katanya.
BNPB Tetap Dibutuhkan sebagai Koordinator
Meski peran besar berada di tangan kementerian/lembaga lain, Berton mengakui kehadiran BNPB tetap penting. Lembaga ini bertugas memastikan berbagai upaya mitigasi berjalan secara terpadu, mulai dari mengoordinasikan kegiatan pemerintah pusat dan daerah, pelaku publik dan swasta, hingga pemimpin masyarakat dari kalangan tua maupun muda.
“BNPB perlu ada? Ya perlu untuk membuat berbagai koordinasi kegiatan-kegiatan mitigasi dari semua lini, pusat, daerah, publik, swasta, pemimpin masyarakat, tua muda,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah akan memperbesar alokasi anggaran untuk mitigasi bencana. Pesan dari BNPB pun jelas: mitigasi bukan urusan satu lembaga semata, melainkan gerakan bersama yang melibatkan semua sektor.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
