TIKTAK.ID – Kementerian Layanan Publik Perancis menjatuhkan denda ke otoritas Paris sebesar 109 ribu dolar Amerika atau sekitar 1,5 miliar rupiah karena dianggap terlalu feminis.
Otoritas Paris dikenakan denda setelah melanggar aturan kesetaraan gender dalam pekerjaan, setelah Wali Kota Paris Anne Hidalgo dianggap terlalu banyak mempekerjakan pekerja wanita daripada pekerja Pria.
Dilansir dari BBC, Wali Kota Paris telah mempromosikan sebelas wanita dan lima pria pada 2018 ke posisi senior yang dianggap melanggar aturan nasional tahun 2013 yang dirancang untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pekerjaan. Tak tanggung-tanggung otoritas Paris dijatuhi denda 1,5 miliar rupiah oleh Kementerian Layanan Publik Prancis.
“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah didenda,” kata Hidalgo.
Aturan kesetaraan gender 2013 itu mengatur pengangkatan baru untuk posisi manajemen di layanan publik tidak boleh lebih dari 60 persen dari satu jenis kelamin. Sedangkan perekrutan yang dilakukan Hidalgo mencapai 69 persen diberikan kepada kaum wanita.
Dalam sebuah pertemuan Dewan, Wali Kota Paris yang dikenal Sosialis itu bercanda, “Manajemen Balai Kota tiba-tiba menjadi terlalu feminis.”
Namun Hidalgo juga menyoroti kelambanan yang terus berlanjut bagi wanita untuk dipromosikan ke posisi senior di Prancis dan ada kebutuhan untuk mempercepat kemajuan menuju paritas dengan menunjuk lebih banyak wanita daripada pria.
“Denda ini jelas tidak masuk akal, tidak adil, tidak bertanggung jawab dan berbahaya,” katanya.
“Apa yang indah tentang birokrasi adalah ia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang kearifan dan oleh karena itu ia menantang segalanya,” lanjutnya.
“Kami harus mempromosikan wanita dengan tekad karena keterbelakangan di Prancis masih sangat besar. Karena itu kami harus mempercepat tempo dan mengangkat lebih banyak wanita daripada pria,” tambahnya.
Sementara Menteri Layanan Publik Prancis, Amélie de Montchalin menanggapi melalui akun Twitter-nya, dengan menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut telah diubah sejak 2018.
Pada 2019, denda dibatalkan terhadap kasus yang menunjuk pekerja yang terlalu banyak perempuan atau terlalu banyak laki-laki untuk pekerjaan baru, selama keseimbangan gender secara keseluruhan tidak terpengaruh.
Montchalin mengundang Hidalgo untuk membahas bagaimana mempromosikan perempuan dalam pelayanan publik dan mengatakan denda akan berlanjut menuju “tindakan nyata”.
