TIKTAK.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP diketahui telah mengusulkan perubahan sistem proporsional terbuka. Hal itu untuk merespons permintaan penundaan Pemilu 2024 yang salah satunya karena ongkos Pemilu yang mahal.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya meminta sistem proporsional terbuka yang dipakai saat ini bisa diubah dengan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup yang terakhir dipakai dalam Pemilu 2004.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, maka sistem ini bisa diubah menjadi proporsional tertutup. Hal ini lebih penting, karena menjadi insentif bagi kaderisasi Partai,” ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/2/22), seperti dilansir CNN Indonesia.
Baca juga : Survei Ungkap Mayoritas Rakyat Tolak Tambah Masa Jabatan Jokowi
Menurut Hasto, dengan sistem proporsional tertutup relatif Pemilu tidak akan banyak memakan biaya. Dia menjabarkan, pada 2004 silam, pemilihan presiden dengan 2 putaran hanya menelan biaya senilai Rp3,7 triliun.
Hasto menjelaskan, melalui sistem proporsional tertutup, pemilih hanya bisa memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Dia menganggap sistem itu berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih nomor urut atau kader dalam pemilihan legisltif.
“Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih sejumlah Rp3,7 triliun,” terang Hasto.
Baca juga : Isu Pemilu 2024 Ditunda Mencuat, MUI: Fatwa Ulama Presiden Maksimal 2 Periode
Kemudian Hasto menyebut partainya berkomitmen untuk setia pada konstitusi dengan menolak wacana penundaan Pemilu, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Rabu (23/2/22).
Hasto menilai tingginya kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan hasil survei teranyar, seharusnya dapat dimaknai sebagai legacy Presiden, alih-alih mendukung perpanjangan masa jabatan. Apalagi, kata Hasto, Pemerintah dan DPR juga telah menyepakati jadwal Pemilu 2024 pada 14 Februari.
“Bagi PDI Perjuangan, seluruh legacy Presiden Jokowi itu menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan,” jelas Hasto.
Baca juga : Pengamat Beberkan Plus Minus jika Prabowo Jadi Deklarasi Capres Tahun ini
Sebelumnya, Cak Imin mengklaim akan menyampaikan langsung kepada Jokowi soal usulannya agar Pemilu 2024 ditunda. Dia pun berencana menyampaikan usulan itu kepada para pimpinan partai. Cak Imin berharap agar usulannya dapat diterima.
