TIKTAK.ID – Bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo menampik informasi mengenai adanya kontrak politik dengan partai untuk pemilihan menteri jika terpilih menjadi presiden. Ganjar menyampaikan hal itu setelah menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) terkait dengan penataan kawasan Candi Borobudur bersama Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (13/6/23).

“‘Kan sistem presidensial itu terkait menteri prerogatif presiden, jadi serahkan saja kepada presiden,” ujar Ganjar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (13/6/23), seperti dilansir Tempo.co.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah sempat menyebut tidak ada kontrak politik antara bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan, jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.

Baca juga : Semula Tak Mau Terjun Politik, Begini Perjalanan Kaesang Putra Jokowi

“Saya pastikan 1.000 persen tak ada kontrak politik bila Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden,” tegas Said Abdullah dalam keterangannya.

Kemudian Said Abdullah menyatakan bahwa satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yaitu menyejahterakan rakyat.

Perlu diketahui, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando lewat akun Twitter @adearmando61 pada Minggu (11/6/23) mencuit, “Saya memperoleh kabar kalau Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP, jika dia berhasil menjadi presiden, maka penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.”

Baca juga : Hasil Musra NU Mojokerto Tuai Protes PBNU, Cak Imin Buka Suara

Akan tetapi pada Selasa (13/6/23), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan mengungkapkan, “Ganjar Pranowo telah mengklarifikasi kalau nanti dia jadi presiden, yang akan menentukan siapa anggota Kabinetnya, ya, dia sendiri. Bukan partai!”

Di sisi lain, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai pertanyaan Ade di Twitter sebagai fitnah kepada partainya.

“Meski kalimatnya pertanyaan, tapi tetap saja pertanyaan itu bentuknya jadi fitnah,” tutur Deddy di program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (13/6/23), mengutip Tribunnews.com.

Baca juga : Petinggi PPP Prediksi Cawapres Ganjar Akan Diumumkan di Menit Akhir Pendaftaran

Lantas Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP itu menganggap isu kontrak politik Ganjar tersebut sudah merugikan partainya.

“Sudah tentu sangat merugikan. Sebab, ini kan bagian dari sekelompok orang yang ingin melakukan framing bahwa Ganjar itu bukan individu yang mandiri, yang independen,” terangnya.