TIKTAK.ID – Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan bahwa radikalisme bakal meningkat menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 mendatang. Moeldoko menyampaikan hal itu berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal tingkat radikalisme pada saat pandemi. Dia memprediksi angka tersebut akan meningkat di tahun politik.
“Menurut hasil survei BNPT pada 2020, potensi radikalisme mencapai 14 persen. Itu data dalam kondisi anomali ketika pandemi. Tahun politik pada 2023-2024 ada kecenderungan akan meningkat,” ungkap Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (20/11/22), seperti dilansir CNN Indonesia.
Moeldoko menilai peningkatan radikalisme itu dipicu oleh dinamika politik. Dia melanjutkan, begitu pula dengan politik identitas yang kemungkinan muncul menjelang Pemilu.
Baca juga : Kominfo Bakal Tutup FB, Google dan TikTok Bila Sebar Hoaks Pemilu
Akan tetapi, Moeldoko tidak menjawab ketika ditanya apakah Pemerintah melihat ada kelompok atau kandidat presiden yang bakal memainkan isu tersebut. Moeldoko hanya mengatakan kesadaran publik terkait ancaman radikalisme perlu ditingkatkan.
“Ini sebenarnya sebuah situasi yang diperlukan, guna membangun kesadaran mengenai radikalisme. Jadi, ini perlu kita umumkan supaya kita semua punya kesadaran,” terang Moeldoko.
Moeldoko pun membantah Pemerintah sengaja melabeli beberapa kelompok dengan cap radikalisme. Moeldoko menjelaskan, Pemerintah memiliki standar yang jelas untuk menyatakan sebuah kelompok radikal.
Baca juga : Bertemu Tony Blair di Istana, Apa yang Dibahas Jokowi?
“Seseorang dinyatakan masuk kelompok ini dan itu pasti ada standarnya. Enggak mungkin asal-asalan,” tegas Moeldoko.
Sebelumnya, BNPT menduga praktik politisasi agama untuk mendulang suara pada Pemilu 2024 sudah tidak terlalu signifikan. Bahkan intensitas praktik politisasi agama pada Pemilu 2024 disebut-sebut masih di bawah Pemilu 2019.
“Politisasi agama pada 2024 tak sebesar 2019, paling besar itu (Pilkada DKI) 2017,” jelas Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Polisi R. Ahmad Nurwakhid, di Museum Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta, pada Jumat (30/9/22), mengutip Republika.co.id.
Baca juga : Kapolri Ancam Jajarannya yang Tak Ikuti Jokowi: Silakan Keluar atau Saya Keluarkan!
Nurwakhid mengklaim politisasi agama atau eksploitasi agama demi tujuan politik pada Pemilu 2024 lebih rendah lantaran indeks potensi radikalisme di Indonesia mengalami penurunan. Nurwakhid memaparkan, di sepanjang 2020 hingga 2021, indeks potensi radikalisme Indonesia tercatat 12,2 persen atau turun signifikan ketimbang 2019 yang mencapai 38,4 persen.
