TIKTAK.ID – Media asing diketahui menyoroti anak dan mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini. Melalui artikel yang berjudul “Indonesian Politics is Becoming a Family Affair”, media Inggris The Economist menyebut Jokowi pernah bersumpah bahwa para politisi baru di lingkaran keluarganya tidak akan bergantung padanya. Pernyataan Jokowi tersebut sempat dimuat dalam buku autobiografi Jokowi yang diterbitkan pada 2018 lalu.

“Menjadi presiden bukan berarti bisa menyalurkan kekuasaan kepada anak-anak saya,” tulis The Economist dalam berita yang diunggah Kamis (3/12/20), mengutip perkataan Jokowi dalam autobiografinya.

The Economist menilai Jokowi tampaknya sudah berubah pikiran. Hal itu ditandai dengan majunya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution dalam Pilkada 9 Desember di bawah naungan PDI-P. Padahal, baik Gibran maupun Bobby tidak memiliki pengalaman dan latar belakang politik.

Baca juga : PA 212 Desak Polri Pecat dan Penjarakan Polisi Pengancam Penggal Habib Rizieq

Gibran sendiri mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta, yakni posisi yang dulu diemban sang ayah. Sedangkan Bobby mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan. Menurut The Economist, pencalonan Gibran dan Bobby merupakan momentum “luar biasa”, mengingat Jokowi awalnya menolak memuluskan jalan politik bagi keluarganya.

Tidak hanya itu, The Economist juga menyinggung pejabat Indonesia lain yang melanggengkan politik dinasti keluarga. Di antaranya putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, dan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo yang maju sebagai Wakil Wali Kota Tangsel berpasangan dengan Muhammad.

“Putra dan menantu Jokowi bukan satu-satunya orang yang memiliki ikatan dengan Istana Kepresidenan yang ikut mencalonkan diri dalam Pilkada. Namun putri Wakil Presiden, mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, kota yang berbatasan dengan Jakarta. Ia bersaing dengan keponakan Menteri Pertahanan (RI),” terang The Economist.

Baca juga : Deklarasikan Diri jadi Presiden Papua, Benny Wenda Ajak Jokowi Duduk Bicara Negara dengan Negara

Kemudian The Economist menyoroti kekecewaan masyarakat Indonesia atas tumbuh suburnya politik dinasti di Tanah Air.

Perlu diketahui, pada 2015, parlemen nasional sempat mengeluarkan undang-undang yang melarang keluarga petahana mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, atau gubernur. Akan tetapi, pengadilan menganggap UU itu tidak konstitusional, sehingga dibatalkan di tahun yang sama. Meski begitu, ketidaksukaan publik pun tetap ada.