TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun ini. Ia pun mengakui bahwa Pemerintah menjalin MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Jokowi menyampaikan hal itu untuk meredam perdebatan polemik impor beras yang telanjur mencuat ke publik.
Meski begitu, Jokowi mengklaim kerja sama itu dibuat hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Ia mengatakan hingga saat ini beras tersebut masih belum masuk ke Tanah Air.
Merespons hal itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai pernyataan Jokowi itu multitafsir, apakah setelah Juni impor beras tetap dilanjutkan atau tidak.
“Setelah Juni?” cuit Susi melalui akun Twitter-nya @susipudjiastuti pada Senin (29/3/21), seperti dilansir Kompas.com.
“Dan Juni Juli, petani mulai panen lagi, Pak Presiden,” imbuh Susi.
Perlu diketahui, dalam cuitan lainnya, Susi menyinggung PBB yang pernah menyebut Indonesia sebetulnya mencatatkan produksi beras yang besar.
“Padahal, FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) sempat bilang begini, mantap! Indonesia peringkat 3 penghasil beras terbesar di dunia,” terang Susi.
Sebelumnya, Jokowi buka suara terkait polemik impor beras pada tahun ini. Menurut Jokowi, Indonesia sudah hampir tiga tahun tidak melakukan impor beras.
“Saya pastikan hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu, sudah hampir tiga tahun ini kita tidak pernah impor beras,” tegas Jokowi saat memberikan keterangan, mengutip YouTube Sekretariat Presiden.
Kemudian Jokowi mengakui saat ini memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam. Meski begitu, kata Jokowi, kerja sama untuk impor beras dari Thailand dan Vietnam itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi penuh ketidakpastian.
“Saya tegaskan lagi, berasnya masih belum masuk,” ucapnya.
Kemudian Jokowi meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk menyiapkan anggaran agar Perum Bulog bisa menyerap lebih banyak beras dari petani. Ia menganggap hal itu dibutuhkan karena saat ini sedang memasuki harga panen dan harga beras di tingkat petani masih rendah atau belum sesuai yang diharapkan.
Namun cuitan Jokowi tersebut dinilai banyak pihak tidak sesuai fakta, atau dengan kata lain cenderung sengaja membohongi publik. Karena menurut data resmi BPS, dari tahun 2000 hingga tahun 2019 lalu saja, Indonesia tercatat masih melakukan impor beras dari Vietnam, Thailand, Tiongkok, India, Pakistan, Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, Myanmar, dan beberapa negara lain, bahkan dalam jumlah ratusan ribu hingga jutaan ton per tahun.
Data resmi BPS menyebutkan total impor beras yakni 1,35 juta ton (tahun 2000), 644,73 ribu ton (tahun 2001), 1,80 juta ton (tahun 2002), 1,42 juta ton (tahun 2003), 236,86 ribu ton (tahun 2004), 189,61 ribu ton (tahun 2005), 436,10 ribu ton (tahun 2006), 1,40 juta ton (tahun 2007), 289,68 ribu ton (tahun 2008), 250,47 ribu ton (tahun 2009), 687,58 ribu ton (tahun 2010).
Selanjutnya Indonesia impor sebanyak 2,75 juta ton (tahun 2011), kemudian 1,81 juta ton (tahun 2012), 472,66 ribu ton (tahun 2013), 844,16 ribu ton (tahun 2014), 861,60 ribu ton (tahun 2015), 1,28 juta ton (tahun 2016), 305,27 ribu ton (tahun 2017), 2,25 juta ton (tahun 2018), dan 444,50 ribu ton (tahun 2019).
Adapun nilai impor beras sejak tahun 2000 adalah sebagai berikut:
- US$ 319,13 juta (2000)
- US$ 134,91 juta (2001).
- US$ 342,52 juta (2002)
- US$ 291,42 juta (2003)
- US$ 61,75 juta (2004)
- US$ 51,49 juta (2005)
- US$ 132,62 juta (2006)
- US$ 467,71 jutan (2007)
- US$ 124,14 juta (2008)
- US$ 108,15 juta (2009)
- US$ 360,78 juta (2010)
- US$ 1,51 miliar (2011)
- US$ 945,62 juta (2012)
- US$ 246,00 juta (2013)
- US$ 388,17 juta (2014)
- US$ 351,60 juta (2015)
- US$ 531,84 juta (2016)
- US$ 143,64 juta (2017)
- US$ 1,03 miliar (2018)
- US$ 184,2 juta (2019).
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
